BUTON, BUTONSATU.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., mewakili Pejabat Bupati Buton membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) peningkatan sumber daya manusia dan nilai tambah ekonomi produk unggulan daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis 28 Maret 2024.
Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Forkopimda Kabupaten Buton, Anggota DPRD Kabupaten Buton, para asisten, staf, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, serta Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Makro, Kepala BPS Kabupaten Buton, Pimpinan Cabang Bank Sultra Pasarwajo, Para Camat dan Lurah se-Kabupaten Buton.
Mengusung tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah”, dengan fokus Pembangunan antara lain diarahkan pada pengembangan SDM yang berkualitas, meningkatkan perekonomian dan nilai tambah, pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah, pemenuhan target SPM, reformasi birokrasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya.
Dalam laporannya, Kepala Bappeda Kabupaten Buton Drs. Awaluddin, menjelaskan bahwa Musrenbang ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan dengan pendekatan bottom up dalam penyusunan RKPD dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada.
Berdasarkan data pada SIPD, total jumlah usulan sebanyak 1.118 usulan yang terdiri atas: usulan pokok-pokok pikiran dewan sebanyak 296 usulan dan usulan aspirasi masyarakat sebanyak 822 usulan yang tersebar pada 7 kecamatan. Usulan aspirasi masyarakat yang telah terverifikasi pada tingkat kecamatan sebanyak 453 usulan dan terverifikasi pada forum OPD sebanyak + 105 usulan.
Dalam penyusunan rancangan RKPD telah memperhatikan isu strategis, permasalahan pembangunan serta tantangan yang dihadapi yang perlu diselesaikan oleh daerah ditahun 2025 diantaranya produktivitas dan daya saing, IPM, infrastruktur pelayanan dasar dan wilayah, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, prevalensi stunting, pemenuhan target SPM, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sultra, Kepala Bidang Perencanaan Makro Hasrullah S.STP,. M.Si., menyampaikan Musrenbang merupakan ajang mempererat tali silaturahmi dibulan suci Ramadan yang penuh berkah ini sehingga kami atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas undangan Pemerintah Kabupaten Buton untuk menghadiri musrembang RKPD Tahun 2025 yang diselenggarakan di Ibu Kota Pasarwajo.
Musrenbang merupakan salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yaitu RKPD yang merupakan turunan atau penjabaran dari rencana jangka menengah daerah, hal ini tentunya telah dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Buton melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah.
RKPD tahun 2025 nantinya akan menjadi titik awal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah daerah yang telah selaras dengan jangka panjang dan menengah nasional yaitu RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJPN tahun 2025-2045, hal ini menjadi momentum pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan visi misi arah kebijakan dan pembangunan hingga program prioritas pembangunan agar sasaran pembangunan pusat dan daerah dapat tercapai.
Sekda Asnawi Jamaluddin S.Pd,. M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum akan menyepakati permasalahan, prioritas pembangunan, program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun berikutnya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara kolaboratif yaitu pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat, dan swasta atau dunia usaha.
“Saya berharap agar agenda ini tidak sekadar agenda rutin sebagai pemenuhan regulasi, namun benar-benar dilaksanakan untuk menghasilkan kebijakan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat,” katanya.
Sekda meningatkan setelah tahapan perencanaan ini selesai akan dilanjutkan dengan tahapan penganggaran melalui penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD). Saya berharap seluruh kepala perangkat daerah beserta jajarannya agar selalu memegang teguh komitmen yang telah disepakati bersama khususnya terkait pelaksanaan proyek strategis daerah dan program
prioritas daerah. saya menghimbau kepada seluruh perangkat daerah dan jajaran ASN di lingkungan Pemkab Buton untuk tetap bersemangat dalam bekerja, berinovasi dan selalu berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
kabupaten buton.
Terkait hal tersebut, beberapa hal perlu dijadikan perhatian oleh seluruh aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, antara lain:
-
Usulan musrenbang desa/kelurahan dan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disepakati untuk diakomodir dalam rancangan Renja perangkat daerah tahun 2025 agar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembangunan kelengkapan azas wilayah, dokumen pemerataan urgensi, yang dipersyaratkan, serta keselarasannya dengan prioritas pembangunan kabupaten, nasional, dan provinsi di tahun 2025.
-
Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan juga harus dilakukan secara berkala, serta teknis pelaksanaan program dan kegiatan harus dapat dikendalikan sehingga pelaksaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan meraih tujuan yang diharapkan.
-
Tim Anggaran pemerintah daerah Kabupaten Buton (TPAD) agar melakukan evaluasi dengan cermat dalam pengalokasian anggaran seluruh perangkat daerah, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya sehingga perumusan kegiatan dan pengalokasian anggaran dapat dilakukan secara objektif dan efisien dengan pendekatan money follow program. Juga agar proyek strategis daerah dan program prioritas daerah dapat dikawal hingga selesainya tahap penganggaran.
“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Forkopimda, Pimpunan DPRD yang telah bekerja sama dalam upaya mewujudkan Kabupaten Buton yang lebih aman, tenteram dan sejahtera. Juga kepada seluruh perusahaan swasta yang telah ikut mendukung dan menyalurkan bantuannya untuk pembangunan di Kabupaten Buton melalui program CSR yang terintegrasi dengan program pemerintah.
Musrenbang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan berupa sertifikat kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton atas kontribusinya dalam penyediaan data untuk pembangunan dan pembinaan statistik sektoral.
