BUTON, BUTONSATU.com - Mewakili Bupati Buton, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., menghadiri sekaligus membuka kegiatan Konsultasi Publik (KP) I Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Wilayah Perencanaan (WP) Kabupaten Buton di Aula Hotel Buton Raya, Pasarwajo, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang RDTR serta KLHS sebagai upaya menyiapkan pedoman penataan ruang yang terarah dan berkelanjutan di Kabupaten Buton.
Dalam sambutannya, Sekda Buton menyampaikan bahwa ketersediaan dokumen RDTR merupakan kebutuhan mendasar bagi pemerintah daerah. Selama beberapa tahun terakhir, ketiadaan dokumen tersebut turut membatasi sejumlah aktivitas pembangunan maupun masuknya investasi ke daerah.
"Atas nama Bupati Buton dan seluruh jajaran pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Penyusunan RDTR dan KLHS benar-benar kita butuhkan untuk memberikan arah yang jelas bagi pembangunan Kabupaten Buton," ujar Sekda.
La Ode Syamsudin menegaskan bahwa penyusunan RDTR tidak boleh sekadar berorientasi pada pemenuhan syarat administrasi semata, melainkan harus berbasis kajian profesional yang mempertimbangkan karakteristik dan potensi tiap kecamatan—baik di sektor pariwisata, pertambangan, perhotelan, maupun perdagangan—serta mengakomodasi ruang tumbuh bagi masyarakat lokal.
Di samping aspek ekonomi dan investasi, Sekda menyoroti pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup. Ia mengingatkan agar pembukaan lahan, khususnya di sekitar kawasan sumber mata air, dilakukan secara ketat guna menjaga ketersediaan air bersih bagi generasi mendatang, termasuk mengantisipasi klaim sepihak atas sumber mata air publik.
Lebih lanjut, Sekda menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan tata ruang, seperti mencegah pelanggaran kawasan jalur hijau dan garis sempadan jalan.
"Kabupaten Buton saat ini masih dalam tahap membangun. Karena itu, penataan ruang harus dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai wilayah sudah terlanjur berkembang tanpa perencanaan, baru kemudian kita berupaya menatanya," tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Sekda berpesan agar seluruh perangkat daerah menanggalkan ego sektoral dan mengedepankan kolaborasi demi terwujudnya pembangunan daerah yang selaras.
"Yang paling penting adalah jangan ada ego sektoral. Kolaborasi dan keterpaduan menjadi kunci agar kepentingan masyarakat terakomodasi dan pembangunan Kabupaten Buton berjalan lebih teratur," tutup Sekda.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton Dr. La Subu, tim fasilitator Kementerian ATR/BPN, tim konsultan, para Kepala OPD terkait, Camat Pasarwajo, Sekretaris Camat Lasalimu Selatan, para lurah dan kepala desa, serta pemangku kepentingan lainnya. Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi dan diskusi interaktif yang dipandu oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buton.
