BUTON, BUTONSATU.com - Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024 dan 2025 dalam rangka penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring dari Anjungan Kantor Bupati Buton pada Kamis (12/11/2026) ini diikuti langsung oleh Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, S.T., bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mewakili Bupati Buton, Wakil Bupati Syarifudin Saafa dalam sambutannya menegaskan bahwa orientasi pembangunan di Kabupaten Buton tidak semata-mata bertumpu pada aspek fisik dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui penguatan pemberdayaan perempuan.
"Keberhasilan PUG tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen dan pemenuhan indikator penilaian semata, melainkan dari sejauh mana kebijakan dan program pembangunan mampu mengurangi kesenjangan gender serta memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki," ungkap Wakil Bupati.
Syarifudin berharap tahapan verifikasi lapangan ini dapat menghasilkan berbagai masukan serta rekomendasi konstruktif guna memperkuat implementasi PUG di Kabupaten Buton, sekaligus mendorong seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjutinya secara konkret dan berkelanjutan.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan serta Pemerintah Daerah Kementerian PPPA, Eni Widiyanti, S.E., MPP., M.S.E., menyampaikan apresiasi atas komitmen dan partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Buton dalam mengikuti rangkaian evaluasi PPE 2026.
"Verifikasi lapangan bertujuan melakukan pendalaman, konfirmasi, dan validasi terhadap data serta informasi yang telah disampaikan daerah melalui tahapan evaluasi mandiri dan verifikasi administrasi. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan penerima Penghargaan Parahita Ekapraya 2026," tutur Eni.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya komitmen pimpinan daerah, sinergi koordinasi antarlembaga, serta pengintegrasian perspektif gender ke dalam seluruh siklus pembangunan daerah—mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Melalui partisipasi dalam evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen terus memperkuat pengarusutamaan gender agar terintegrasi secara menyeluruh dalam tata kelola pembangunan, demi mewujudkan Kabupaten Buton yang inklusif, berkeadilan, dan menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
