BUTON, BUTONSATU.com - Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH., secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton tahun 2027, di Aula Kantor Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa, pada hari Kamis, 09/04/2026.
Dalam sambutannya, Bupati Alvin menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam menangkap peluang besar terkait kebijakan nasional penggunaan Aspal Buton, serta upaya percepatan revitalisasi infrastruktur lokal di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Bupati mengungkapkan bahwa Kabupaten Buton saat ini berada dalam radar perhatian khusus Pemerintah Pusat. Mengutip pernyataan Menteri PUPR, ia menyebutkan bahwa Presiden RI telah memberikan arahan agar minimal 30 persen material pembangunan jalan nasional berasal dari Aspal Buton.
"Di tengah situasi global saat ini, Buton mendapat 'rezeki'. Pak Presiden sudah memberikan atensi khusus agar Aspal Buton hidup kembali. Bahkan, direncanakan minimal 30 persen pembangunan jalan di Indonesia menggunakan material dari daerah kita," ujar Bupati di hadapan jajaran OPD dan perwakilan Bappeda Provinsi.
Ia juga menginformasikan bahwa delegasi dari Bappenas dijadwalkan berkunjung ke Buton pada tanggal 13 mendatang untuk meninjau langsung potensi tersebut. Terkait hal ini, ia menginstruksikan jajaran dinas teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Bappeda, untuk menjaga marwah daerah dan mempromosikan Aspal Buton secara profesional.
Selain aspal, prioritas pembangunan yang mendesak adalah pemulihan ekonomi masyarakat melalui revitalisasi Pasar Kaloko yang sebelumnya mengalami musibah kebakaran. Bupati meminta dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Buton dalam pembahasan anggaran perubahan agar pembangunan pasar tersebut dapat segera terealisasi.
"Masyarakat butuh angin segar. Kami sedang berupaya keras mencari solusi anggaran karena di tingkat pusat maupun provinsi juga sedang terjadi efisiensi. Namun, revitalisasi Pasar Kaloko harus tetap menjadi prioritas," tegasnya.
Bupati juga menyoroti pemeliharaan infrastruktur ikonik daerah, yakni Jalan 25 (jalan dengan lebar 25 meter sepanjang 12 km) yang menghubungkan pusat perkantoran hingga Monumen Aspal Buton. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap aset daerah, seraya menceritakan temuan di lapangan terkait pengrusakan jalan oleh oknum masyarakat yang mengambil material aspal secara ilegal.
Di tengah kondisi defisit dan efisiensi anggaran yang dialami pemerintah daerah maupun pusat, Bupati Alvin mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk legislatif, untuk saling memahami dan menahan diri. Namun, ia menegaskan bahwa keterbatasan dana tidak boleh menghentikan pelayanan publik.
Salah satu poin krusial yang diusulkan adalah pengalokasian anggaran pemeliharaan (maintenance fee) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini berkaca pada kerusakan fasilitas publik, seperti RSUD, yang seringkali telat diperbaiki karena ketiadaan pos anggaran darurat.
"Jangan sampai saat atap RSUD bocor, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena alasan tidak ada anggaran. Harus ada dana kecil yang disisihkan untuk kondisi darurat," tambahnya.
Di sektor layanan air bersih, Bupati membawa kabar baik bahwa PDAM Buton mendapatkan penilaian positif dari Balai Air dan menjadi salah satu yang terbaik di Sulawesi Tenggara bersama Wakatobi. Ia mendorong percepatan pemenuhan dokumen pendukung agar bantuan teknis dan anggaran dari pemerintah pusat dapat segera mengucur ke Kabupaten Buton.
Menutup sambutannya, Bupati berharap sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dapat membawa Buton ke arah yang lebih baik.
"Saya ingin mengembangkan Buton. Saya ingin Buton yang lebih baik. Mari kita bersama-sama mengawal visi ini meskipun di tengah keterbatasan anggaran," pungkasnya.
