BUTON, BUTONSATU.com - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Penyalur Aspirasi Masyarakat (GPAR) Buton kembali melakukan aksi damai di Halaman Kantor Bupati Buton, Kamis (01/9/2022).
Terpantau, tidak terlalu lama mereka menyampaikan orasi di Halaman Kantor Bupati Buton. Selanjutnya, masa aksi dipersilahkan naik ke Aula, lantai dua Kantor Bupati Buton untuk hearing bersama Pj Bupati Buton.
Dihadapan Pj Bupati Buton Drs. Basiran, M.Si., Ketua GPAR Buton Guntur Rajab menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya meminta pihak dinas terkait agar melakukan pengaspalan jalan poros Pasarwajo-Wabula yang dinilai ada beberapa desa kondisi jalannya sangat memprihatinkan.
Selanjutnya, tentang tuntutan masyarakat yang ada di Dusun Labahawa, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo yang menginginkan jembatan tani, namun hingga kini belum terealisasi. Juga mengenai masalah internal di tubuh Satpol PP dan juga terkait dengan penegakan Perda. Dan yang terakhir tuntutannya tentang persoalan air minum di PDAM Buton yang dinilai tidak higienis.
"Tuntutan kami itu pertama Pak Pj Bupati tentang kondisi jalan poros Pasarwajo-Wabula. Kedua, adanya tuntutan masyarakat di Dusun Labahawa, Desa Lapodi yang sudah lama menginginkan jembatan tani, namun kini belum juga terealisasi. Ketiga, tentang adanya masalah internal di tubuh Satpol PP dan penegakan Perda, serta terakhir tentang air minum di PDAM Buton yang dinilai tidak higienis," ungkapnya.
Senada juga diungkapkan oleh Wakil GPAR Buton M. Salmin tentang pembagian kartu Kusuka di Dinas Perikanan yang dianggap masih banyak warga Kabupaten Buton yang berprofesi sebagai nelayan belum memilikinya. Selain itu, ia juga menyinggung tentang lampu penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Buton.
"Karena terus terang saja Kabupaten Buton hari ini kami melihat sangat mengalami kemunduran yang sangat luar biasa dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Buton Tengah, Buton Selatan kotanya sangat luar biasa perkembangannya. Saya melihat hari ini Kabupaten Buton seperti kota yang mati," ujarnya.
M. Salmin juga mengharapkan agar program-program yang telah di disposisi oleh Bupati Buton sebelumnya dapat segera direalisasikan dalam masing-masing OPD.
Sementara itu, Pj Bupati Buton Drs. Basiran, M.Si menyampaikan apresiasi terhadap masa aksi karena telah menyampaikan aspirasi masyarakat dihadapannya. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Ketua GPAR Buton dan Wakilnya sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat Kabupaten Buton.
"Apa yang disampaikan ini sangat baik sebagai bagian dari melaksanakan tugas pemerintahan sehingga pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat. Dan ini tadi sudah didengar oleh teman-temannya OPD mengenai apa yang menjadi tuntutan masa aksi," ucap Basiran.
Basiran juga terlihat memberikan warning dan penegasan terhadap Kepala OPD agar dalam menjalankan tugasnya tidak berada dalam tekanan pihak luar tetapi berkerja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
Selanjutnya, Kepala BPKAD Provinsi Sultra ini memberikan kesempatan kepada Kepala OPD terkait untuk memberikan klarifikasi terkait dengan tuntutan masa aksi, diantaranya Kadis PUPR, Kadis Perikanan, Plt Kadis Perhubungan dan Kasad Satpol PP yang diwakili oleh Sekretarisnya.
Seperti yang disampaikan Kadis PUPR Wahyudin mengenai jembatan tani. Menurutnya, masalah jembatan tani sebenarnya sudah didiskusikan dan telah diusulkan pada tahun 2020, namun setelah dilakukan peninjauan ke lapangan ternyata bentangan di lokasi tersebut hampir 20 meter, sehingga jika dipaksakan dengan anggaran sebagai 1,5 milyar tidak akan mencukupi.
Sementara itu, Plt Kadis Perhubungan La Rahadi mengatakan bahwa tahun ini sebanyak 40 unit lampu tenaga surya akan terpasang di tiga kecamatan yakni Kecamatan Kapontori, Kecamatan Pasarwajo dan Kecamatan Wabula. Namun, konsentrasi penuh di Kecamatan Pasarwajo sebanyak 32 unit.
Kepala Dinas Perikanan juga memaparkan tentang pembagian kartu Kusuka yang dianggap masih banyak warga Kabupaten Buton yang berprofesi sebagai nelayan belum memiliki karena yang mencetak kartu itu bukan dari Dinas Perikanan tetapi oleh pihak Kementerian.
"Kartu nelayan bisa terbit walaupun KTP nya bukan kartu nelayan. Sekarang diganti kartu Kusuka dan yang mendapatkan kartu ini khusus bagi yang punya KTP Nelayan. Kuota yang sesungguhnya 4 ribu kartu nelayan. Dari kuota 4 ribu ini sudah pernah disalurkan," tuturnya.
Ia juga menyampaikan, sampai saat ini sudah ada 457 kartu Kusuka yang disebarkan di wilayah Kabupaten Buton dan di tahun 2022 ini sebanyak 2 ribu kartu Kusuka telah dalam penyaluran.
"Tinggal seribu yang belum terbit. Kebijakan juga semua bantuan perikanan harus memiliki kartu Kusuka. Memang kartu ini banyak orang keluhkan karena terlambat diterbitkan," ujarnya.
Sementara itu, Kasat Satpol PP yang diwakili oleh Sekretarisnya mengeluhkan Kantor Satpol-PP yang berada di belakang Kantor DPRD Buton dengan jarak kurang lebih 1 kilometer dianggap kurang efektif.
Dalam kesempatannya itu, ia meminta agar Kantor Satpol-PP bisa dekat dengan jalan utama sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda).
Kajari Buton juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap kebijakan pemerintah daerah serta pengelolaan anggaran daerah. Ia juga mengapresiasi tuntutan masa aksi sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan pemerintah sehingga ia mengingatkan para Kepala OPD untuk tidak pernah alergi dengan aksi demonstrasi.
