Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH., secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton tahun 2027, di Aula Kantor Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa, pada hari Kamis, 09/04/2026.

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Buton Tekankan Optimalisasi Aspal Buton dan Revitalisasi Infrastruktur Strategis

BUTON, BUTONSATU.com - Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tahun 2027 yang digelar di Aula Bupati Buton, Rabu (11/2/2026).Kegiatan ini merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sekaligus menjadi forum partisipatif untuk menghimpun aspirasi, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan arah kebijakan pembangunan tahun 2027.Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ke depan. Menurutnya, kualitas SDM yang unggul dan kompetitif merupakan fondasi penting dalam mendorong percepatan kemajuan daerah.“Pembangunan SDM harus menjadi fokus bersama. Tanpa SDM yang berkualitas dan berdaya saing, program pembangunan tidak akan berjalan secara optimal,” tegasnya.Selain penguatan SDM, Bupati juga menyoroti pentingnya penataan dan pengelolaan aset daerah secara tertib, terukur, serta berbasis data yang akurat. Ia menekankan bahwa manajemen aset yang profesional akan berdampak langsung pada optimalisasi pemanfaatan aset untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.“Aset daerah harus memiliki data yang jelas dan sistem pengelolaan yang profesional. Dengan demikian, pemanfaatannya dapat maksimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.Lebih lanjut, Bupati Alvin turut menyinggung perlunya pembenahan manajemen lapak serta pengembangan sektor pariwisata. Ia menilai kedua sektor tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.“Manajemen lapak harus lebih tertata. Demikian pula sektor pariwisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pengelolaannya harus dilakukan secara serius, profesional, dan berorientasi jangka panjang,” tambahnya.Di akhir arahannya, Bupati berharap seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan komitmen, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, sehingga perencanaan pembangunan yang disusun benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Buton.Kegiatan konsultasi publik ini diharapkan menjadi momentum untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan RKPD Tahun 2027 responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tahun 2027 yang digelar di Aula Bupati Buton, Rabu (11/2/2026).

Bupati Buton Buka Konsultasi Publik RKPD 2027, Tegaskan Penguatan SDM Jadi Prioritas

BUTON, BUTONSATU.com -&nbsp;Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton dan dibuka langsung oleh Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH,&nbsp;Kamis (10/04/2025).Forum tersebut dihadiri oleh berbagai unsur&nbsp;Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),&nbsp;mulai dari perwakilan DPRD Kabupaten Buton, perangkat daerah, camat, hingga organisasi masyarakat.Dalam sambutannya, Bupati Alvin menyoroti sejumlah potensi unggulan daerah yang dinilai dapat menunjang pembangunan Buton ke depan, terutama di sektor kelautan dan perikanan.“Wilayah kita kaya akan sumber daya kelautan seperti ikan tuna, cakalang, samporea, dan kaholeo. Ini adalah aset besar yang perlu kita kelola dengan baik,” jelas Alvin.Tak hanya sektor kelautan, Alvin juga menyoroti potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan. Ia menyinggung program pengadaan buah jeruk untuk mendukung program makan bergizi gratis, yang ternyata didatangkan dari luar.“Mirisnya, jeruk untuk program makan gizi gratis kita justru disuplai dari luar. Padahal Lasembangi punya potensi sebagai pemasok utama jeruk. Saya tugaskan dinas terkait agar fokus memberdayakan potensi ini,” tegasnya.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/default_img_67f7831f666ce.jpg" alt="Image"><figcaption>Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton dan dibuka langsung oleh Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH, Kamis (10/04/2025). (Foto: George Ronald Lesse / Butonsatu)</figcaption></figure>Dalam kesempatan itu, Alvin juga menyinggung potensi strategis lainnya, yakni aspal Buton. Ia mengungkapkan bahwa Buton memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor ESDM sebesar Rp26 miliar.“Ada suara-suara sumbang yang menyebutkan aspal Buton tidak berkualitas dan mahal. Jangan khawatir, itu tugas saya untuk memberikan penjelasan ke tingkat provinsi maupun pusat,” ujarnya dengan tegas.Mengakhiri sambutannya, Bupati Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk membangun koneksi dan komunikasi yang baik demi mendukung arah pembangunan Kabupaten Buton yang lebih maju.“Kita harus membangun koneksi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah. Hanya dengan sinergi, pembangunan daerah bisa berjalan optimal,” pungkasnya.

BUTON, BUTONSATU.com -&nbsp;Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton dan dibuka langsung oleh Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH,&nbsp;Kamis (10/04/2025).Forum tersebut dihadiri oleh berbagai unsur&nbsp;Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),&nbsp;mulai dari perwakilan DPRD Kabupaten Buton, perangkat daerah, camat, hingga organisasi masyarakat.Dalam sambutannya, Bupati Alvin menyoroti sejumlah potensi unggulan daerah yang dinilai dapat menunjang pembangunan Buton ke depan, terutama di sektor kelautan dan perikanan.“Wilayah kita kaya akan sumber daya kelautan seperti ikan tuna, cakalang, samporea, dan kaholeo. Ini adalah aset besar yang perlu kita kelola dengan baik,” jelas Alvin.Tak hanya sektor kelautan, Alvin juga menyoroti potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan. Ia menyinggung program pengadaan buah jeruk untuk mendukung program makan bergizi gratis, yang ternyata didatangkan dari luar.“Mirisnya, jeruk untuk program makan gizi gratis kita justru disuplai dari luar. Padahal Lasembangi punya potensi sebagai pemasok utama jeruk. Saya tugaskan dinas terkait agar fokus memberdayakan potensi ini,” tegasnya.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/default_img_67f7831f666ce.jpg" width="750" height="442" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton dan dibuka langsung oleh Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH, Kamis (10/04/2025). (Foto: George Ronald Lesse / Butonsatu)</figcaption></figure>Dalam kesempatan itu, Alvin juga menyinggung potensi strategis lainnya, yakni aspal Buton. Ia mengungkapkan bahwa Buton memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor ESDM sebesar Rp26 miliar.“Ada suara-suara sumbang yang menyebutkan aspal Buton tidak berkualitas dan mahal. Jangan khawatir, itu tugas saya untuk memberikan penjelasan ke tingkat provinsi maupun pusat,” ujarnya dengan tegas.Mengakhiri sambutannya, Bupati Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk membangun koneksi dan komunikasi yang baik demi mendukung arah pembangunan Kabupaten Buton yang lebih maju.“Kita harus membangun koneksi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah. Hanya dengan sinergi, pembangunan daerah bisa berjalan optimal,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton dan dibuka langsung oleh Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH, Kamis (10/04/2025).

Pemkab Buton Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2026, Bupati Soroti Potensi Daerah dan Dorong Kolaborasi

BUTON, BUTONSATU.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., mewakili Pejabat Bupati Buton membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 peningkatan sumber daya manusia dan nilai tambah ekonomi produk unggulan daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis 28 Maret 2024.


 Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Forkopimda Kabupaten Buton, Anggota DPRD Kabupaten Buton, para asisten, staf, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, serta Kepala Bappeda Provinsi
 Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Makro, Kepala BPS Kabupaten Buton, Pimpinan Cabang Bank Sultra Pasarwajo, Para Camat dan Lurah se-Kabupaten Buton.


 Mengusung tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah”, dengan fokus Pembangunan antara lain diarahkan pada pengembangan SDM yang berkualitas, meningkatkan perekonomian dan nilai
 tambah, pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah, pemenuhan target SPM, reformasi birokrasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya.


 Dalam laporannya, Kepala Bappeda Kabupaten Buton Drs. Awaluddin, menjelaskan bahwa Musrenbang ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan dengan pendekatan bottom up dalam penyusunan RKPD dengan melibatkan unsur pemangku
 kepentingan guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

 <figure>
 <img src="/uploads/images/image_default_1711712340_c88561aca36cf0081e9d.jpg" alt="Image" />
 <figcaption>
 Kepala Bappeda Kabupaten Buton Drs. Awaluddin, menyampaikan sambutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) peningkatan sumber daya manusia dan nilai tambah ekonomi produk
 unggulan daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis 28 Maret 2024. (Foto: Agung - Kominfo)
 </figcaption>
 </figure>


 Berdasarkan data pada SIPD, total jumlah usulan sebanyak 1.118 usulan yang terdiri atas: usulan pokok-pokok pikiran dewan sebanyak 296 usulan dan usulan aspirasi masyarakat sebanyak 822 usulan yang tersebar pada 7 kecamatan. Usulan
 aspirasi masyarakat yang telah terverifikasi pada tingkat kecamatan sebanyak 453 usulan dan terverifikasi pada forum OPD sebanyak + 105 usulan.


 Dalam penyusunan rancangan RKPD telah memperhatikan isu strategis, permasalahan pembangunan serta tantangan yang dihadapi yang perlu diselesaikan oleh daerah ditahun 2025 diantaranya produktivitas dan daya saing, IPM, infrastruktur
 pelayanan dasar dan wilayah, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, prevalensi stunting, pemenuhan target SPM, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.


 Mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sultra, Kepala Bidang Perencanaan Makro Hasrullah S.STP,. M.Si., menyampaikan Musrenbang merupakan ajang mempererat tali silaturahmi dibulan suci Ramadan yang penuh berkah ini sehingga kami atas nama
 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas undangan Pemerintah Kabupaten Buton untuk menghadiri musrembang RKPD Tahun 2025 yang diselenggarakan di Ibu Kota Pasarwajo.


 <figure>
 <img src="/uploads/images/image_default_1711712297_cbb31f52395d7ed8ff7e.jpg" alt="Image" />
 <figcaption>
 Mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sultra, Kepala Bidang Perencanaan Makro Hasrullah S.STP,. M.Si., menyampaikan sambutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) peningkatan
 sumber daya manusia dan nilai tambah ekonomi produk unggulan daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis 28 Maret 2024. (Foto: Agung - Kominfo)
 </figcaption>
 </figure>


 Musrenbang merupakan salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yaitu RKPD yang merupakan turunan atau penjabaran dari rencana jangka menengah daerah, hal ini
 tentunya telah dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Buton melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan
 daerah.


 RKPD tahun 2025 nantinya akan menjadi titik awal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah daerah yang telah selaras dengan jangka panjang dan menengah nasional yaitu RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJPN tahun 2025-2045, hal ini menjadi
 momentum pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan visi misi arah kebijakan dan pembangunan hingga program prioritas pembangunan agar sasaran pembangunan pusat dan daerah dapat tercapai.


 Sekda Asnawi Jamaluddin S.Pd,. M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum akan menyepakati permasalahan, prioritas pembangunan, program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun berikutnya dengan melibatkan semua pemangku
 kepentingan secara kolaboratif yaitu pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat, dan swasta atau dunia usaha.


 <figure>
 <img src="/uploads/images/image_default_1711712145_e902d9110aa2e30f7c3a.jpg" alt="Image" />
 <figcaption>
 Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., mewakili Pejabat Bupati Buton membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) peningkatan sumber daya
 manusia dan nilai tambah ekonomi produk unggulan daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis 28 Maret 2024. (Foto: Agung - Kominfo)
 </figcaption>
 </figure>


 “Saya berharap agar agenda ini tidak sekadar agenda rutin sebagai pemenuhan regulasi, namun benar-benar dilaksanakan untuk menghasilkan kebijakan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat,”
 katanya.


 Sekda meningatkan setelah tahapan perencanaan ini selesai akan dilanjutkan dengan tahapan penganggaran melalui penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD). Saya berharap seluruh kepala perangkat daerah beserta jajarannya agar selalu memegang teguh komitmen yang telah disepakati bersama khususnya terkait pelaksanaan proyek strategis daerah dan program
 prioritas daerah. saya menghimbau kepada seluruh perangkat daerah dan jajaran ASN di lingkungan Pemkab Buton untuk tetap bersemangat dalam bekerja, berinovasi dan selalu berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
 kabupaten buton. 


 <figure>
 <img src="/uploads/images/image_default_1711712214_5c4e5d45b8a8c2a7c326.jpg" alt="Image" />
 <figcaption>
 Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., mewakili Pejabat Bupati Buton membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) peningkatan sumber daya
 manusia dan nilai tambah ekonomi produk unggulan daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis 28 Maret 2024. (Foto: Agung - Kominfo)
 </figcaption>
 </figure>

Terkait hal tersebut, beberapa hal perlu dijadikan perhatian oleh seluruh aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, antara lain: 
<ol>
 <li>
 
 Usulan musrenbang desa/kelurahan dan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disepakati untuk diakomodir dalam rancangan Renja perangkat daerah tahun 2025 agar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembangunan kelengkapan azas
 wilayah, dokumen pemerataan urgensi, yang dipersyaratkan, serta keselarasannya dengan prioritas pembangunan kabupaten, nasional, dan provinsi di tahun 2025.
 
 </li>
 <li>
 
 Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan juga harus dilakukan secara berkala, serta teknis pelaksanaan program dan kegiatan harus dapat dikendalikan sehingga pelaksaan program dan kegiatan dapat
 berjalan dengan lancar dan meraih tujuan yang diharapkan.
 
 </li>
 <li>
 
 Tim Anggaran pemerintah daerah Kabupaten Buton (TPAD) agar melakukan evaluasi dengan cermat dalam pengalokasian anggaran seluruh perangkat daerah, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja dan keuangan perangkat
 daerah tahun-tahun sebelumnya sehingga perumusan kegiatan dan pengalokasian anggaran dapat dilakukan secara objektif dan efisien dengan pendekatan money follow program.&nbsp; Juga agar proyek strategis daerah dan program
 prioritas daerah dapat dikawal hingga selesainya tahap penganggaran.
 
 </li>
 
 
 
</ol>
 <figure>
 <img src="/uploads/images/image_default_1711712204_332a7cf2a9e592dba8bd.jpg" alt="Image" />
 <figcaption>
 Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., menyerahkan sertifikat penghargaan kepada BPS Buton dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 (RKPD) peningkatan sumber daya manusia dan nilai tambah ekonomi produk unggulan daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis 28 Maret 2024. (Foto: Agung - Kominfo)
 </figcaption>
 </figure>

 “Saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Forkopimda, Pimpunan DPRD&nbsp; yang telah bekerja sama dalam upaya mewujudkan Kabupaten Buton yang lebih aman, tenteram dan sejahtera. Juga kepada seluruh perusahaan swasta yang
 telah ikut mendukung dan menyalurkan bantuannya untuk pembangunan di Kabupaten Buton melalui program CSR yang terintegrasi dengan program pemerintah.

Musrenbang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan berupa sertifikat kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton atas kontribusinya dalam penyediaan data untuk pembangunan dan pembinaan statistik sektoral.

BUTON, BUTONSATU.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., mewakili Pejabat Bupati Buton membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 peningkatan sumber daya manusia dan nilai tambah ekonomi produk unggulan daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis 28 Maret 2024.


 Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Forkopimda Kabupaten Buton, Anggota DPRD Kabupaten Buton, para asisten, staf, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, serta Kepala Bappeda Provinsi
 Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Makro, Kepala BPS Kabupaten Buton, Pimpinan Cabang Bank Sultra Pasarwajo, Para Camat dan Lurah se-Kabupaten Buton.


 Mengusung tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah”, dengan fokus Pembangunan antara lain diarahkan pada pengembangan SDM yang berkualitas, meningkatkan perekonomian dan nilai
 tambah, pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah, pemenuhan target SPM, reformasi birokrasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya.


 Dalam laporannya, Kepala Bappeda Kabupaten Buton Drs. Awaluddin, menjelaskan bahwa Musrenbang ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan dengan pendekatan bottom up dalam penyusunan RKPD dengan melibatkan unsur pemangku
 kepentingan guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada.


 <figure>
 <amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1711712340_c88561aca36cf0081e9d.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img>
 <figcaption>
 Kepala Bappeda Kabupaten Buton Drs. Awaluddin, menyampaikan sambutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) peningkatan sumber daya manusia dan nilai tambah ekonomi produk
 unggulan daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis 28 Maret 2024. (Foto: Agung - Kominfo)
 </figcaption>
 </figure>


 Berdasarkan data pada SIPD, total jumlah usulan sebanyak 1.118 usulan yang terdiri atas: usulan pokok-pokok pikiran dewan sebanyak 296 usulan dan usulan aspirasi masyarakat sebanyak 822 usulan yang tersebar pada 7 kecamatan. Usulan
 aspirasi masyarakat yang telah terverifikasi pada tingkat kecamatan sebanyak 453 usulan dan terverifikasi pada forum OPD sebanyak + 105 usulan.


 Dalam penyusunan rancangan RKPD telah memperhatikan isu strategis, permasalahan pembangunan serta tantangan yang dihadapi yang perlu diselesaikan oleh daerah ditahun 2025 diantaranya produktivitas dan daya saing, IPM, infrastruktur
 pelayanan dasar dan wilayah, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, prevalensi stunting, pemenuhan target SPM, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.


 Mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sultra, Kepala Bidang Perencanaan Makro Hasrullah S.STP,. M.Si., menyampaikan Musrenbang merupakan ajang mempererat tali silaturahmi dibulan suci Ramadan yang penuh berkah ini sehingga kami atas nama
 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas undangan Pemerintah Kabupaten Buton untuk menghadiri musrembang RKPD Tahun 2025 yang diselenggarakan di Ibu Kota Pasarwajo.


 <figure>
 <amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1711712297_cbb31f52395d7ed8ff7e.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img>
 <figcaption>
 Mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sultra, Kepala Bidang Perencanaan Makro Hasrullah S.STP,. M.Si., menyampaikan sambutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) peningkatan
 sumber daya manusia dan nilai tambah ekonomi produk unggulan daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis 28 Maret 2024. (Foto: Agung - Kominfo)
 </figcaption>
 </figure>


 Musrenbang merupakan salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yaitu RKPD yang merupakan turunan atau penjabaran dari rencana jangka menengah daerah, hal ini
 tentunya telah dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Buton melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan
 daerah.


 RKPD tahun 2025 nantinya akan menjadi titik awal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah daerah yang telah selaras dengan jangka panjang dan menengah nasional yaitu RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJPN tahun 2025-2045, hal ini menjadi
 momentum pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan visi misi arah kebijakan dan pembangunan hingga program prioritas pembangunan agar sasaran pembangunan pusat dan daerah dapat tercapai.


 Sekda Asnawi Jamaluddin S.Pd,. M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum akan menyepakati permasalahan, prioritas pembangunan, program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun berikutnya dengan melibatkan semua pemangku
 kepentingan secara kolaboratif yaitu pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat, dan swasta atau dunia usaha.


 <figure>
 <amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1711712145_e902d9110aa2e30f7c3a.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img>
 <figcaption>
 Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., mewakili Pejabat Bupati Buton membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) peningkatan sumber daya
 manusia dan nilai tambah ekonomi produk unggulan daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis 28 Maret 2024. (Foto: Agung - Kominfo)
 </figcaption>
 </figure>


 “Saya berharap agar agenda ini tidak sekadar agenda rutin sebagai pemenuhan regulasi, namun benar-benar dilaksanakan untuk menghasilkan kebijakan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat,”
 katanya.


 Sekda meningatkan setelah tahapan perencanaan ini selesai akan dilanjutkan dengan tahapan penganggaran melalui penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD). Saya berharap seluruh kepala perangkat daerah beserta jajarannya agar selalu memegang teguh komitmen yang telah disepakati bersama khususnya terkait pelaksanaan proyek strategis daerah dan program
 prioritas daerah. saya menghimbau kepada seluruh perangkat daerah dan jajaran ASN di lingkungan Pemkab Buton untuk tetap bersemangat dalam bekerja, berinovasi dan selalu berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
 kabupaten buton. 


 <figure>
 <amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1711712214_5c4e5d45b8a8c2a7c326.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img>
 <figcaption>
 Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., mewakili Pejabat Bupati Buton membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) peningkatan sumber daya
 manusia dan nilai tambah ekonomi produk unggulan daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis 28 Maret 2024. (Foto: Agung - Kominfo)
 </figcaption>
 </figure>

Terkait hal tersebut, beberapa hal perlu dijadikan perhatian oleh seluruh aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, antara lain: 
<ol>
 <li>
 
 Usulan musrenbang desa/kelurahan dan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disepakati untuk diakomodir dalam rancangan Renja perangkat daerah tahun 2025 agar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembangunan kelengkapan azas
 wilayah, dokumen pemerataan urgensi, yang dipersyaratkan, serta keselarasannya dengan prioritas pembangunan kabupaten, nasional, dan provinsi di tahun 2025.
 
 </li>
 <li>
 
 Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan juga harus dilakukan secara berkala, serta teknis pelaksanaan program dan kegiatan harus dapat dikendalikan sehingga pelaksaan program dan kegiatan dapat
 berjalan dengan lancar dan meraih tujuan yang diharapkan.
 
 </li>
 <li>
 
 Tim Anggaran pemerintah daerah Kabupaten Buton (TPAD) agar melakukan evaluasi dengan cermat dalam pengalokasian anggaran seluruh perangkat daerah, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja dan keuangan perangkat
 daerah tahun-tahun sebelumnya sehingga perumusan kegiatan dan pengalokasian anggaran dapat dilakukan secara objektif dan efisien dengan pendekatan money follow program.&nbsp; Juga agar proyek strategis daerah dan program
 prioritas daerah dapat dikawal hingga selesainya tahap penganggaran.
 
 </li>
</ol>
 <figure>
 <amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1711712204_332a7cf2a9e592dba8bd.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img>
 <figcaption>
 Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., menyerahkan sertifikat penghargaan kepada BPS Buton dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 (RKPD) peningkatan sumber daya manusia dan nilai tambah ekonomi produk unggulan daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis 28 Maret 2024. (Foto: Agung - Kominfo)
 </figcaption>
 </figure>


 “Saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Forkopimda, Pimpunan DPRD&nbsp; yang telah bekerja sama dalam upaya mewujudkan Kabupaten Buton yang lebih aman, tenteram dan sejahtera. Juga kepada seluruh perusahaan swasta yang
 telah ikut mendukung dan menyalurkan bantuannya untuk pembangunan di Kabupaten Buton melalui program CSR yang terintegrasi dengan program pemerintah.

Musrenbang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan berupa sertifikat kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton atas kontribusinya dalam penyediaan data untuk pembangunan dan pembinaan statistik sektoral.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., mewakili Pejabat Bupati Buton membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) peningkatan sumber daya manusia dan nilai tambah ekonomi produk unggulan daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis 28 Maret 2024.

Sekda Buton Buka Musrenbang RKPD 2025, Disepakati Tiga Usulan Prioritas

BUTON, BUTONSATU.com - Pemerintah Kabupaten Buton melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Buton menggelar Konsultasi Publik Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten untuk tahun 2025. Konsultasi tersebut bertemakan &#34;Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah&#34; dan diadakan di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Pasarwajo, Rabu, 7 Februari 2024.Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Buton Ny. Wa Ode Nurnia Kahar, SH, para Asisten, Kepala OPD, Kepala BPS Kabupaten Buton, Zablin S.ST., serta para Camat se-Kabupaten Buton. Konsultasi Publik Awal RKPD ini dibuka langsung oleh Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi., yang mengajak semua pihak untuk memberikan saran dan pandangan guna merumuskan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Buton.<figure><img alt="" src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_750x442_1707480858_3f402c258d71ae51ee21.jpg" /><figcaption>Pemerintah Kabupaten Buton melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Buton menggelar Konsultasi Publik Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten untuk tahun 2025. Konsultasi tersebut bertemakan &#34;Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah&#34; dan diadakan di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Pasarwajo, Rabu, 7 Februari 2024.(Foto: Agung - Kominfo)</figcaption></figure>&#8220;Program pembangunan di tahun 2025 harus digagas dari sekarang. Untuk itu mari bersatu padu, semua elemen, menyampaikan saran, pandangan memikirkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Buton,&#8221; kata Pj. Bupati Buton ketika membuka Konsultasi Publik tersebut.Menurut Pj. Bupati Buton, konsultasi publik tersebut merupakan wadah untuk membentuk komitmen bersama seluruh stakeholder pembangunan dalam proses penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dia juga menjelaskan bahwa sasaran pembangunan tahun 2025 sesuai dengan visi Kabupaten Buton yang menuju daerah yang maju dan sejahtera.&#8220;Sasaran pembangunan di tahun 2025&#160; adalah sesuai dengan visi Kabupaten Buton menuju daerah yang maju dan sejahtera. Beranjak dari itu rencana kerja Pemerintah Kabuapaten Buton tahun 2025 adalah peningkatan kwalitas SDM, Nilai Tambah Ekonomi produk unggulan daerah dalam mewujudkan Pembangunan daerah,&#8221; lanjutnya.<figure><img alt="" src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_750x442_1707480852_70efea2cb295409cb0eb.jpg" /><figcaption>Pemerintah Kabupaten Buton melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Buton menggelar Konsultasi Publik Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten untuk tahun 2025. Konsultasi tersebut bertemakan &#34;Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah&#34; dan diadakan di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Pasarwajo, Rabu, 7 Februari 2024.(Foto: Agung - Kominfo)</figcaption></figure>Langkah strategis yang akan diperhatikan dalam RKPD 2025 termasuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM, penanggulangan kemiskinan, peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar dan wilayah, serta pengembangan potensi unggulan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.&#8220;Dan sebagai harapan kita bersama mari bersatu padu memajukan Buton tercinta menuju rakyat yang Sejahtera,&#8221; pungkas Pj. Bupati Buton.

BUTON, BUTONSATU.com - Pemerintah Kabupaten Buton melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Buton menggelar Konsultasi Publik Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten untuk tahun 2025. Konsultasi tersebut bertemakan &#34;Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah&#34; dan diadakan di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Pasarwajo, Rabu, 7 Februari 2024.Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Buton Ny. Wa Ode Nurnia Kahar, SH, para Asisten, Kepala OPD, Kepala BPS Kabupaten Buton, Zablin S.ST., serta para Camat se-Kabupaten Buton. Konsultasi Publik Awal RKPD ini dibuka langsung oleh Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi., yang mengajak semua pihak untuk memberikan saran dan pandangan guna merumuskan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Buton.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_750x442_1707480858_3f402c258d71ae51ee21.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Pemerintah Kabupaten Buton melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Buton menggelar Konsultasi Publik Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten untuk tahun 2025. Konsultasi tersebut bertemakan &#34;Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah&#34; dan diadakan di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Pasarwajo, Rabu, 7 Februari 2024.(Foto: Agung - Kominfo)</figcaption></figure>&#8220;Program pembangunan di tahun 2025 harus digagas dari sekarang. Untuk itu mari bersatu padu, semua elemen, menyampaikan saran, pandangan memikirkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Buton,&#8221; kata Pj. Bupati Buton ketika membuka Konsultasi Publik tersebut.Menurut Pj. Bupati Buton, konsultasi publik tersebut merupakan wadah untuk membentuk komitmen bersama seluruh stakeholder pembangunan dalam proses penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dia juga menjelaskan bahwa sasaran pembangunan tahun 2025 sesuai dengan visi Kabupaten Buton yang menuju daerah yang maju dan sejahtera.&#8220;Sasaran pembangunan di tahun 2025&#160; adalah sesuai dengan visi Kabupaten Buton menuju daerah yang maju dan sejahtera. Beranjak dari itu rencana kerja Pemerintah Kabuapaten Buton tahun 2025 adalah peningkatan kwalitas SDM, Nilai Tambah Ekonomi produk unggulan daerah dalam mewujudkan Pembangunan daerah,&#8221; lanjutnya.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_750x442_1707480852_70efea2cb295409cb0eb.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Pemerintah Kabupaten Buton melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Buton menggelar Konsultasi Publik Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten untuk tahun 2025. Konsultasi tersebut bertemakan &#34;Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah&#34; dan diadakan di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Pasarwajo, Rabu, 7 Februari 2024.(Foto: Agung - Kominfo)</figcaption></figure>Langkah strategis yang akan diperhatikan dalam RKPD 2025 termasuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM, penanggulangan kemiskinan, peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar dan wilayah, serta pengembangan potensi unggulan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.&#8220;Dan sebagai harapan kita bersama mari bersatu padu memajukan Buton tercinta menuju rakyat yang Sejahtera,&#8221; pungkas Pj. Bupati Buton.

Pemerintah Kabupaten Buton melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Buton menggelar Konsultasi Publik Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten untuk tahun 2025. Konsultasi tersebut bertemakan &quot;Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah&quot; dan diadakan di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Pasarwajo, Rabu, 7 Februari 2024.

Pemerintah Kabupaten Buton Gelar Konsultasi Publik Awal RKPD Tahun 2025

BUTON SELATAN, BUTONSELATAN.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan (Busel) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, senin (05/04/2021).

Kegiatan yang digelar di Gedung Lamaindo Batauga itu, dibuka resmi oleh Bupati Busel diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Busel, La Siambo.

Dalam sambutannya, La Siambo menyampaikan, Musrenbang tersebut memiliki makna penting karena merupakan tahun terakhir penjabaran RPJMD Kabupaten Buton Selatan periode 2017-2022.

Pembangunan yang akan dirancang diharapkan tidak hanya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, namun mampu mengantisipasi seluruh permasalahan di tengah masyarakat.

Baca Juga: <a href="https://butonsatu.com/read/musrenbang-rkpd-ini-fokus-pembangunan-buton-di-tahun-2022">Musrenbang RKPD, Ini Fokus Pembangunan Buton di Tahun 2022</a>

&#34;Untuk itu dibutuhkan kepekaan dari seluruh stekholder terhadap permasalahan pembangunan yang ada di sekitar kita. Rancangan pembangunan harus sejalan dengan penanganan yang komprehensif, luas, menyeluruh, teliti dan meliputi banyak hal dan inovatif,&#34; kata La Siambo.

Sementara itu, Kepala Bappeda Buton Selatan, Meizat Amril Tamim menerangkan, Musrenbang tersebut dilaksanakan setelah musrenbang tingkat kecamatan usai digelar.

Selanjutnya menunggu intruksi dari Pemerintah Provinsi Sultra untuk pelaksanaan Musrenbang tingkat provinsi.

Dalam sambutannya, Sekda Buton Selatan La Siambo menyampaikan, Musrenbang tersebut memiliki makna penting karena merupakan tahun terakhir penjabaran RPJMD Kabupaten Buton Selatan periode 2017-2022

Musrenbang RKPD 2022, Buton Selatan Gagas Pembangunan Komprehensif dan Inovatif

BUTON, BUTONSATU.com -&#160; Bupati Buton Drs. La Bakry, M.Si membuka secara langsung Musrenbang 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton tahun 2022. Kegiatan tersebut dilangsungkan di Aula kantor Bupati Buton, Senin (29/3/2021).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Buton Hariasi Salad, Anggota DPRD Buton, perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Sultra, para Kepala OPD, para asisten, para staf ahli, para camat, pimpinan perbankan, tokoh masyarakat, LSM dan lembaga adat.

Pada Musrenbang Kabupaten Buton kali ini lebih memfokuskan untuk Pembangunan Infratruktur, Sektor Pertambangan, Perikanan Pertanian dan pariwisata menuju masyarakat maju, sejahtera dan berdaya saing.

<figure><img alt="" src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_750x_60797223c8c91.jpg" /></figure>

Musrembang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Buton buton tahun 2022 mengusung tema &#34;Pemantapan kawasan ekonomi strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai landasan pembangunan selanjutnya&#34;

Dalam sambutannya Bupati Buton Drs. La Bakry, M.Si mengatakan musrembang kali ini merupakan sebuah momentum strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan yang meletakkan pondasi patron pembangunan untuk 1 tahun kedepan.

<figure><img alt="" src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_750x_607971e3b5ec5.jpg" /></figure>

&#34;Seperti diketahui pada Tahun 2022 merupakan pengunjung dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022,&#34; katanya

Dikatakannya pembangunan di era itu tentu banyak tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengarahkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Masih kata La Bakry, dalam mewujudkan visi pembangunan terwujudnya Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya terdepan sangatlah tidak mudah. Hal ini tentunya telah kita telah mempertimbangkan berbagai potensi kekuatan kelemahan peluang serta tantangan yang akan dihadapi yang mana Core bisnisnya adalah pertambangan sektor perikanan/pertanian dan pariwisata.

Lebih lanjut La Bakry mengatakan dalam perjalanan waktu yang menjadi atau inti dalam pembangunan ditarik kewenangan oleh pemerintah pusat dengan berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

&#34;Tentunya ini cukup menguras pikiran bagi kita untuk menyiasati keadaan tersebut titik dalam membangun tentunya membutuhkan lokomotif pembangunan yang dapat membawa gerbang pembangunan lainnya ke tujuan yang hendak kita tuju,&#34; tuturnya.

La Bakry juga menyebutkan sektor pertambangan merupakan gerbang utama yang terus bergerak berbagai upaya telah dilakukan mencapai segala upaya tersebut telah mendapatkan angin segar dalam pemanfaatan potensi aspal baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berbagai investor sangat menarik untuk masuk berinvestasi ke daerah Buton, Para investor akan berinvestasi pada suatu kawasan dengan investasi yang tidak sedikit.

&#34;Semua itu merupakan keberhasilan yang perlu disyukuri dan sangat strategis sebab kemajuan daerah, bangsa dan negara,&#34; ujarnya

Kedepannya lanjut La Bakry, negara dapat menghemat triliunan rupiah setiap tahunnya Butan akan berkontribusi besar bagi negara aspal akan menjadi potensi lokal yang mengglobal tentang ini harus disikapi dengan optimis untuk menguatkan peluang-peluang tersebut.

Potensi Buton lainnya yang cukup banyak&#160; pantai tentunya dengan dimanfaatkan sebagai kawasan Potensi perikanan diharapkan akan menjadi sektor peningkatan ekonomi masyarakat apalagi pantai hampir ada disemua daerah.

&#34;Potensi perikanan mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di tingkat regional maupun internasional karena didepan kita ada potensi wilayah pengelolaan perikanan wpp 713 dan 714 yang terbentang dari Laut Banda sampai Teluk Bone banyak potensi daya hayati yang belum tergarap dari potensi tersebut,&#34; bebernya.

Lebih lanjut La Bakry mengatakan lagi bahwa potensi pertanian yang cukup besar pengelolaan jangka panjang menjadi solusi yang cocok dan sesuai dengan kondisi tanah di wilayah Buton adalah pala dan Kelapa,

&#34;Komoditi ini menjadi salah satu solusi untuk mencapai pendapatan 25 juta perbulan bagi petani pada 100 tahun Indonesia merdeka disamping tanaman lainnya,&#34; imbuhnya:

Selain itu, potensi pariwisata juga sangat alami dapat berjalan seirama dengan daerah sekitar, manakala penggunaan potensi pariwisata dikelola secara kolaboratif yang saling menguntungkan dengan daerah sekitarnya.

&#34;Disamping potensi yang sangat indah, Buton juga dikaruniai ikatan moral yang cukup kental yaitu Budaya Buton yang masih Lestari yang dapat menjadi perekat dan pengembangan pariwisata ke depan,&#34; katanya.

Menurutnya, pengelolaan potensi tersebut tentunya secara bijaksana untuk melaksanakan menyelesaikan berbagai masalah yang harus diseriusi, diantaranya persoalan kemiskinan setiap tahunnya Mengalami penurunan terus agar terkendali, Angga stunting harus diturunkan walaupun setiap tahunnya Mengalami penurunan, angka kematian anak dan bayi, angka peningkatan kualitas anak didik, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan harus menjadi perhatian di tahun 2022 nanti.

&#34;Tentunya semua diarahkan guna mendapatkan sumber daya manusia berkualitas,&#34; ujarnya lagi.

&#34;Angka ketimpangan antar wilayah juga harus diperhatikan dengan tetap memperhatikan infrastruktur kewilayahan dan peningkatan pelayanan publik,&#34; sambungnya.

La Bakry juga menyampaikan bahwa dampak Covid-19 masih menjadi tugas bersama yang harus kerjakan, tentunya semua itu butuh kerjasama yang kuat antar stakeholders, pemerintah sendiri tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan untuk kebijaksanaan dan kepekaan yang sangat tinggi agar semua permasalahan tersebut dapat terselesaikan.

&#34;Melalui forum ini, saya harapkan masukan dan kritikan yang konstruktif sifatnya membangun akan menjadi warna tersendiri bagi kesempurnaan jalannya pembangunan,&#34; harap La Bakry.

Sementara itu, Ketua DPRD Buton Hariasi Salah SH menyebutkan bahwa hasil reses yang dilakukan anggota DPRD Buton dan menajdi pokok pikiran DPRD dalam menyerap dan menindaklannuti aspirasi masyarakat terdapat 433 usulan.

&#34;Ini berdasarkan hasil reses DPRD pada semua wilayah kecamatan se Kabupaten Buton. Sehingga lahirlah pokok-pokok pikiran kita untuk menyusun RKPD 2022 mendatang,&#34; katanya.

Kata Hariasi, seluruh anggota DPRD telah selesai menginput hasil reses kedalam sistem SIPD dengan total usulan sebanyak 433 usulan, yang selanjutnya divalidasi oleh OPD terkait sebagai bahan pertimbangan skala prioritas daerah, dan kemampuan keuangan yang mengarah pada pencapaian visi misi Bupati yang termuat dalam RPJMD 2017-2022.

&#34;Ada beberapa sasaran pencapaian indikator kinerja pemda, adalah meningkatkan akselerasi dan aksebilitas antar wilayah pembangunan infrastruktur yang berbasis konektivitas multi bisnis ke semua wilayah kecamatan, desa dan kelurahan,&#34; ungkap Politisi Golkar ini.

Lanjut, termasuk juga fasilitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana di berbagai sektor dalam rangka pengembangan wilayah sangat penting untuk kebutuhan masyarakat pada umumnya.

&#34;Semua ini harus layak dan siap kita untuk menjadi daerah yang berbasis kawasan bisnis,&#34; ujarnya.

<figure><img alt="" src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_750x_6079725729dd0.jpg" /></figure>

Hariasi juga menyebutkan Peningkatan SDM hal yang utama dengan menibgkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta daya beli masyarakat.

Menurutnya, untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi covid 19 dibutuhkan langkah strategis baik dari sektor tambang , pertanian, perikanan serta reformasi birokrasi dalam rangka penibgkatan pelayanan masyarakat.

Hariasi menyebutkan penghargaan yang diperoleh pemerintah daerah diantaranya&#160;Kabulaten Buton sebagai kabupaten peduli HAM lima kali berturut-turut,

WTP dari BPK atas capaian selama ini sejak 2013 hingga 2020 dan Bupati Buton masuk dalam 10 pemimpin terbaik diharapakan agar Buton yang lebih maju dan sejahtera.

&#34;Saya berharap penghargaan itu menjadi motivasi bagi semua khususnya jajaran Pemda agar buton lebih maju dan sejahtera kedepannya,&#34; harapnya.

Sebagai Ketua Legislatif, Hariasi mengajak agar seluruh jajaran dan masyarakat ikut serta dan dukung program vaksinasi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

 Bupati Buton Drs. La Bakry, M.Si membuka secara langsung Musrenbang 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton tahun 2022. Kegiatan tersebut dilangsungkan di Aula kantor Bupati Buton, Senin (29/3/2021)

Musrenbang 2022 Pemkab Buton Fokuskan Sektor Perikanan Pertanian dan Pertambangan

BUTON, BUTONSATU.com - Bupati Buton, La Bakry resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tahun 2022, di aula kantornya, senin (29/03/2021).

Turut hadir dalam giat tersebut, Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Sultra, Laode Muhammad Alwi, Ketua DPRD Hariasi Salad, Kapolres Buton AKBP Gunarko, Kejari Buton Wiranto, para pimpinan OPD, para camat, tokoh pemuda se Kabupaten Buton.

Dalam sambutannya, La Bakry mengatakan, Musrenbang merupakan momentum strategis dalam perencanaan pembangunan pondasi dan patron pembangunan satu tahun kedepan.

&#34;Kita ketahui tahun 2022 merupakan penghujung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 mendatang,&#34; katanya.

Pun diakuinya, mewujudkan visi membangun Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya terdepan tidaklah mudah. Tentu harus mempertimbangkan berbagai potensi, kelemahan, kekuatan, peluang serta tantangan yang akan dihadapi daerah.

&#34;Dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada beberapa pembangunan kita tidak memiliki kewenangan. Dimana kewenangan tersebut diambil alih Pemerintah Pusat,&#34; terang La Bakry.

Orang nomor satu di Kabupaten Buton itu menyebut, dari berbagai sektor yang dimiliki Buton, sektor pertambangan merupakan gerbong utama.

&#34;Untuk itu, berbagai upaya telah kita lakukan, dan puncak dari segala upaya tersebut kita mendapat angin segar dalam pemanfaatan potensi aspal baik ditingkat nasional maupun internasional,&#34; tuturnya.

&#34;Nantinya Buton akan berkontribusi besar bagi negara. Aspal akan menjadi potensi lokal yang mengglobal,&#34; sambung La Bakry.

Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Sultra melalui Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Laode Muhammad Alwi menjelaskan, Musrenbang tersebut merupakan rutinitas atau momen strategis perencanaan pembangunan tahun 2022 mendatang.

&#34;Di tahun 2021 ini kita masih menghadapi tantangan akibat dampak Covid-19. Sehingga dengan adanya bencana non alam ini, kita dihadapi dengan berbagai macam permasalahan, salah satunya yang paling kita rasakan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,&#34; ungkapnya.

Baca Juga: <a href="https://butonsatu.com/read/ini-tema-pembangunan-kota-baubau-di-tahun-2022">Ini Tema Pembangunan Kota Baubau di Tahun 2022</a>

Adapun pokok-pokok kebijakan ataupun program pemerintah provinsi tahun 2021 saat ini, kata Alwai, bagaimana pencegahan terhadap stunting.

&#34;Alhamdulilah Kabupaten Buton tahun 2021 ini mendapat peringkat pertama kabupaten/kota se Provinsi Sultra dalam penanganan dan penurunan stanting,&#34; tuturnya.

Percepatan penurunan stunting, lanjut dia, merupakan strategis atau program Presiden Joko Widodo, dimana di akhir 2024 nanti stunting bisa masuk diambang 14 persen. Dan saat ini Indonesia masih diambang tingkat 27- 28 persen ke atas.

Percepatan penurunan stunting, lanjut dia, merupakan strategis atau program Presiden Joko Widodo, dimana di akhir 2024 nanti stunting bisa masuk diambang 14 persen. Dan saat ini Indonesia masih diambang tingkat 27- 28 persen ke atas

Musrenbang RKPD, Ini Fokus Pembangunan Buton di Tahun 2022

BAUBAU, BUTONSATU.com - Genjot pembangunan daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, di Ruang Auditorium Kantor Wali Kota Baubau, Selasa (23/3/2021).

Hadir langsung dalam Musrenbang tersebut, Wakil Wali Kota Baubau, <a href="https://butonsatu.com/tag/la-ode-ahmad-monianse">La Ode Ahmad Monianse</a>. Dalam sambutannya, ia berharap, agar melalui Musrembang RKPD Tahun 2022 tersebut, Program dan Kegiatan Prioritas yang Inovatif dan Kolaboratif dapat terjaring.

&#34;Saya harapkan dapat menjaring program dan kegiatan prioritas yang inovatif dan kolaboratif, baik yang muncul sebagai usulan hasil Musrenbang di tingkat kelurahan, yang merupakan aspirasi masyarakat, usulan yang dibahas di tingkat Forum SKPD maupun pokok-pokok pikiran dari DPRD Kota Baubau&#8221;, ujar Monianse.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2022, yang mengusung tema &#34;Maju dan Berbudaya&#34; itu, merupakan tahun ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2018-2023, dengan mengusung Visi Baubau yang Maju, Sejahtera, dan Berbudaya,&#34; jelas orang nomor dua di Baubau itu.

&#34;Tema ini merupakan penjabaran dan harmonisasi dari tema pembangunan yang berkesinambungan, dan disusun secara berjenjang, baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kota Baubau. Dengan demikian kita optimis, bahwa akselerasi laju pembangunan pada semua sektor di Kota Baubau dapat kita tingkatkan,&#34; sambungnya.

Lebih lanjut Monianse menuturkan, dengan tema tersebut diharapkan setiap OPD penyusunan prioritas program/kegiatan pembangunan, yang dituangkan dalam RKPD Kota Baubau tahun 2022, tetap berpedoman pada RPJMD Kota Baubau tahun 2018-2023. Di mana RPJMD tersebut akan menjadi kesepakatan seluruh stakeholder di Kota Baubau.

&#8220;Dan tetap terintegrasi dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. Dan Kep Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah,&#34; pungkasnya.

Wakil Walikota Baubau (La Ode Monianse) : Saya harapkan dapat menjaring program dan kegiatan prioritas yang inovatif dan kolaboratif, baik yang muncul sebagai usulan hasil Musrenbang di tingkat kelurahan, yang merupakan aspirasi masyarakat, usulan yang dibahas di tingkat Forum SKPD maupun pokok-pokok pikiran dari DPRD Kota Baubau

Tag

rkpd