BUTON, BUTONSATU.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Buton menanggapi secara tegas menolak keputusan pemerintah pusat yang menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buton, Rudini Ncea mengatakan kenaikan harga BBM menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup terutama masyarakat dengan berpenghasilan rendah.
“Partai demokrat Buton, tegas menolak kenaikan harga BBM, karena itu akan menimbulkan kenaikan harga-harga kebutuhan bahan pokok sehingga masyarakat akan menjerit karena penghasilan yang rendah,” kata Rudini Ncea dalam rilis persnya kepada media, Rabu (7/9/2022).
Rudini mengatakan negara untuk melewati masa pandemi covid-19, pemerintah pusat seharusnya lebih mengutamakan pemberdayaan karena itu kebutuhan yang mendesak ditengah situasi negara seperti sekarang daripada program pembangunan infrastruktur besar.
Menurutnya, program infrastruktur besar yang belum menjadi kebutuhan secara mendesak terhadap masyarakat seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan anggaran triliunan rupiah.
“Apalagi baru saja selesai pandemi covid-19, meskipun belum ada pernyataan resmi dari pemerintah tetapi keadaan saat ini semakin membaik sehingga yang diperlukan pemerintah hadir untuk membantu rakyat dalam mengatasi kebutuhan, memberikan bantuan lewat UMKM misalkan itu yang langsung dan penting,” ujar anggota DPRD Kabupaten Buton ini.
Ia menjelaskan keputusan pemerintah pusat dengan menaikan harga BBM bersubsidi sudah dirasakan masyarakat di daerah terutama di Kabupaten Buton.
“Akhirnya dampak kenaikan itu sudah dirasakan juga kita di daerah Kabupaten Buton, masyarakat mengeluh,” katanya.
Maka itu, lanjut Rudini, pihaknya akan mengajak seluruh fraksi anggota DPRD Kabupaten Buton untuk bersama dengan masyarakat menyuarakan penolakan harga BBM bersubsidi.
“Jadi, akan kita sampaikan kepada teman-teman di DPRD Buton untuk kita tolak sama-sama kenaikan harga BBM, itu ketegasan secara nasional anggota DPR dari Partai Demokrat di pusat sampai di daerah,” tutup Rudini.
Diketahui, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pihaknya mengambil tindakan soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kamhar Lakumani menuturkan para kader yang duduk di kursi parlemen diminta menyuarakan penolakan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM ini," kata Kamhar Lakumani dikutip tribunnews.com, Rabu (7/9/2022).
