BUTON, BUTONSATU.com - Koordinator Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Kabupaten Buton, Muhammad Risman mengharapkan kepada pemerintah daerah (Pemda) Buton dapat memanfaatkan ruang daerah.
Apalagi, pemerintah pusat telah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tentunya akan berdampak pada roda perekonomian masyarakat terutama di Kabupaten Buton.
“Pemerintah daerah harus memanfaatkan penataan ruang daerah, misalkan dimana ruang untuk pertanian? Apalagi kondisi saat ini BBM sudah naik harganya jadi diharapkan pemda harus manfaatkan ruang daerah dengan baik,” kata Muhammad Risman kepada Butonsatu.com melalui pesan WhatsAap, Senin (5/9/2022).
Ia sangat sepakat untuk menghadapi inflansi dunia yang sangat tinggi. Pj Bupati Buton mengusulkan peraturan daerah (Perda) ketahanan pangan.
“Sangat sepakat, Buton memiliki perda pangan tapi penataan ruangnya dulu harus dipastikan dan jelas,” kata Risman.
Menurut Risman, permasalahan penataan ruang daerah menjadi kendala untuk mewujudkan lahan pertanian sehingga akan menyulitkan pemda dalam mencapai target sebagai daerah lumbung pangan.
“Ketahanan pangan bisa terwujud apabila lahan pertanian itu ada. Tapi kalau tidak ada, mana ada ketahanan pangan. Iya kan?,” tanya dia.
Risman mengusulkan kepada Pj Bupati Buton, Drs Basiran agar melakukan penataan ruang daerah lebih awal. Menurutnya, permasalahan penataan ruang lahan pertanian merupakan di antara dari rekomendasi diskusi Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton, tahun 2020.
Baca Juga: Fungsikan TKPRD, Revisi Tata Ruang Kawasan Aspal Buton
“Masalah lahan pertanian adalah salah satu dari rekomendasi dari diskusi FKP tentang pembahasan tata ruang tahun 2020. Semua OPD terkait terutama pertanian hadir hingga Bappeda bahkan dari pertanahan turut hadir dan rekomendasinya untuk mewujudkan lahan pertanian maka yang pertama penataan ruangnya harus jelas,” ujar Risman.
Risman mengungkapkan hasil dialog FKP ditemukan permasalahan terjadi pada Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Buton, di antaranya kurang efektifnya koordinasi antar OPD sehingga Pj Bupati Buton perlu mengevaluasi tim tersebut.
Baca Juga: YLBH-BKN Buton Somasi Pemda Buton Atas Dugaan Penyerobotan Lahan Warga
“Yang bisa melakukan penataan ruang daerah itu secara teknis ada di TKPRD sehingga bupati perlu mengevaluasi tim itu (TKPRD,red) karena disitu ada banyak OPD. Jadi supaya pada saat pembahasan lahan pertanian tak ada kendala,” jelas Risman.
Apalagi secara teknis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinas pertanian dan dinas ketahanan pangan kabupaten Buton terpisah maka perlu koordinasi antar instansi dalam TKPRD.
“Jadi 2 dinas yakni dinas pertanian dan dinas ketahanan pangan, harus konek dan jangan sampai ada perselisihan data tapi kalau ada perselisihan disitulah peran TKPRD,” ungkap Risman.
Sebelumnya, Pj. Bupati Buton Drs Basiran menyampaikan Pemkab Buton telah mengusulkan Perda terkait ketahanan pangan. Karena saat ini dunia sedang menghadapi inflasi yang begitu tinggi.
Menurut Basiran, tingginya inflasi yang melanda dunia saat ini akan mengakibatkan krisis, salah satunya krisis pangan.
“Saat ini kita telah usulkan Perda tentang ketahanan pangan, kalau sudah jadi, kita menjadi Kabupaten pertama yang mengatur tentang lumbung pangan. Dan daerah Siontapina salah satu kecamatan yang mempertahankan pangan tersebut,” kata Basiran dalam kunjungan kerjanya di Siotapina, Sabtu (3/9/2022).
