OlehWinda Putri MariantoDalam pandangan Islam, perempuan dan anak menempati kedudukan yang sangat mulia bukan sekadar sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai amanah suci dari Allah SWT yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Islam hadir dengan revolusi moral yang mengangkat derajat perempuan dari jurang kenistaan zaman jahiliyah menjadi sosok yang wajib dihormati, di mana martabat mereka dijaga ketat melalui syariat yang mengharamkan segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan kezaliman fisik maupun psikis. Sejajar dengan itu, anak-anak dipandang sebagai fitrah dan qurrata a'yun (penyejuk hati) yang memiliki hak mutlak atas rasa aman, kasih sayang, serta pendidikan yang layak, sehingga setiap tindakan yang mencederai kesucian dan masa depan mereka—seperti eksploitasi atau kekerasan seksual—dianggap sebagai dosa besar yang menghancurkan tatanan kemanusiaan. Prinsip dasar Islam menegaskan bahwa memuliakan perempuan dan menyayangi anak-anak adalah indikator utama kesempurnaan iman seseorang, sementara membiarkan terjadinya tindak kejahatan terhadap mereka tanpa upaya penegakan keadilan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap misi risalah Islam yang menjunjung tinggi nilai Rahmatan lil 'Alamin.Di dalam kerangka hukum dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan perempuan dan anak merupakan pilar kedaulatan yang dijamin hak-hak dasarnya secara mutlak melalui Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara memandang perempuan dan anak bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek hukum yang setara dan mulia, di mana perlindungan terhadap mereka diperkuat melalui instrumen hukum progresif seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam praktiknya, Indonesia menempatkan keselamatan perempuan dan anak sebagai kepentingan nasional yang utama, sehingga segala bentuk pelanggaran terhadap kehormatan mereka, terlebih yang dilakukan oleh aparatur negara, dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menciderai amanat konstitusi dan merusak fondasi moral bangsa.Kasus pencabulan terhadap kakak beradik di Buton yang dilakukan oleh oknum ASN ini merupakan pengkhianatan berat terhadap nilai-nilai agama (hifdzun nafs) dan sumpah jabatan yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, terlebih fakta bahwa pelaku merupakan residivis yang melakukan perbuatan serupa untuk kedua kalinya menunjukkan hilangnya komitmen moral serta kegagalan efek jera dari proses hukum sebelumnya. Tindakan berulang ini tidak hanya mencerminkan kerusakan karakter yang mendalam, tetapi juga menempatkan pelaku sebagai ancaman nyata bagi keselamatan publik, sehingga berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 (TPKS), sudah sepatutnya pelaku dijatuhi hukuman maksimal dengan pemberatan pidana serta pemecatan secara tidak hormat dari status ASN demi tegaknya keadilan yang hakiki dan perlindungan masa depan generasi bangsa di bumi Buton.Berdasarkan urgensi keadilan dan perlindungan terhadap korban, kami KOHATI HMI Cabang (P) Buton menyatakan tuntutan sikap yang tegas kepada pihak-pihak terkait: pertama, Mendesak Bupati Buton untuk segera memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian secara tidak hormat (pecat) terhadap oknum ASN pelaku pencabulan, mengingat tindakannya merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan sumpah jabatan; kedua, Mendesak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Buton untuk menjamin pemulihan trauma (trauma healing) dan pendampingan psikososial secara berkelanjutan bagi kedua korban hingga pulih sepenuhnya; ketiga, Mendesak Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk menerapkan tuntutan hukum maksimal dengan pemberatan pidana sesuai UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, mengingat pelaku adalah residivis yang telah mengulangi perbuatannya

KOHATI HMI Cabang (P) Buton menyatakan tuntutan sikap yang tegas kepada pihak-pihak terkait: pertama, Mendesak Bupati Buton untuk segera memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian secara tidak hormat (pecat) terhadap oknum ASN pelaku pencabulan, mengingat tindakannya merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan sumpah jabatan

KOHATI HMI Cabang (P) Buton Desak Penegakan Etik dan Hukum terhadap ASN Pelaku Pencabulan

Oleh: LA ODE YUSRAN SYARIF (Warga Sipil Pulau Kadatua)
Pelantikan pejabat di akhir masa jabatan sering kali menimbulkan polemik, terutama ketika dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang jelas. Inilah yang terjadi di Kabupaten Buton Selatan (Busel).
Pada 18 Februari 2025, dua hari jelang pelantikan Muh. Adios dan La Ode Risawal sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif. Penjabat (Pj) Bupati Ridwan Badallah, dalam sebuah acara tertutup yang dijaga ketat oleh Satpol PP, melantik puluhan pejabat eselon tanpa mengantongi pertimbangan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Langkah ini sontak menuai kritik tajam, terutama dari Sekda Busel, La Ode Budiman, yang menilai kebijakan ini tidak prosedural dan berpotensi melanggar aturan kepegawaian.
BKN segera merespons dengan menerbitkan surat Nomor 2782/R-AK.02.02/SD/K/2025 pada 7 Maret 2025, yang menegaskan bahwa pelantikan tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 116 Tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat. Dalam surat itu, BKN meminta agar PPK melakukan pembatalan/pencabutan Surat Keputusan pelantikan terhadap sejumlah pegawai ASN tersebut, sekaligus mengembalikan PNS yang telah dilantik ke jabatan semula dalam kurun waktu 5 hari. 
Namun, alih-alih menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Bupati Busel yang baru, Muh. Adios, justru mengirim surat balasan bernomor 800.1.3.3/52/2025 pada 12 Maret 2025. Dalam surat itu, ia meminta kebijaksanaan BKN dengan dalih menjaga stabilitas daerah dalam program 100 hari kerja pemerintahannya.
Tak tinggal diam, BKN kembali mengeluarkan surat kedua bernomor 2927/B-AK.02.02/SD/K/2025 pada 17 Maret 2025, kali ini dengan tindakan yang lebih tegas: pemblokiran data kepegawaian dan penghentian layanan administrasi bagi 94 pejabat yang dilantik secara ilegal. Artinya, mereka yang terlanjur dilantik tidak dapat mengakses hak-hak administratifnya.
Langkah tegas BKN ini menciptakan situasi yang pelik. Para pejabat yang telah dilantik berada dalam ketidakpastian, apakah mereka masih memiliki kewenangan atas jabatan yang mereka emban, atau justru status mereka kini dianggap tidak sah? Selain itu, pemblokiran data kepegawaian bukan sekadar sanksi administratif biasa. Jika dibiarkan berlarut-larut, dampaknya bisa sangat luas, mulai dari terganggunya pelayanan publik, keresahan di kalangan ASN, hingga berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan daerah.
Pelantikan pejabat dalam masa transisi kepemimpinan memang bukan praktik yang ideal. Umumnya, pemerintahan yang akan berakhir lebih memilih untuk tidak mengambil kebijakan strategis yang berpotensi mengikat kepemimpinan berikutnya. 
Namun, keputusan Pj. Bupati Ridwan Badallah justru bertentangan dengan prinsip ini. Jika alasan yang digunakan adalah untuk memperkuat birokrasi, mengapa pelantikan dilakukan secara tertutup dan tanpa melalui prosedur yang seharusnya? Ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan lain yang bermain, terutama mengingat mendekatnya pergantian kepemimpinan di Busel.
Situasi semakin rumit karena kepemimpinan baru yang seharusnya mengambil langkah korektif malah bersikap pasif. Alih-alih membatalkan pelantikan seperti yang direkomendasikan oleh BKN, Muh. Adios justru berusaha mencari jalan tengah yang tidak sesuai dengan aturan kepegawaian. Keputusan ini tidak hanya berisiko memperburuk hubungan antara Pemkab Busel dan BKN, tetapi juga dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah. Jika pemblokiran data kepegawaian tetap berlaku dalam jangka panjang, dampaknya bisa saja akan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari birokrasi yang stabil dan profesional.
Jika praktik pelantikan ilegal dibiarkan begitu saja, ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintahan di masa depan, di mana setiap kepala daerah yang baru menjabat merasa bebas untuk mengutak-atik struktur birokrasi tanpa memikirkan konsekuensi hukum dan administratifnya.
Kini, pilihan ada di tangan Bupati Muh. Adios: apakah ia akan mengikuti rekomendasi BKN dengan membatalkan pelantikan, atau tetap mempertahankan para pejabat yang telah dilantik secara tidak sah? Jika ia memilih jalur yang kedua, bukan tidak mungkin Busel akan menghadapi sanksi yang lebih berat lagi, seperti intervensi langsung dari pemerintah pusat. Ini tentu akan semakin menghambat jalannya pemerintahan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah.
Kisruh birokrasi ini menjadi ujian awal bagi pemerintahan yang baru. Sikap yang diambil akan menjadi tolak ukur sejauh mana pemerintahan baru ini berkomitmen pada tata kelola yang baik. Regulasi harus ditegakkan, karena ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan tentang prinsip hukum dan transparansi dalam birokrasi. Busel membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat, tetapi juga taat aturan. Jangan sampai kepentingan politik mengorbankan stabilitas birokrasi dan pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama.La Ode Yusran SyarifEmail: laodeyusran92@gmail.com

Pada 18 Februari 2025, dua hari jelang pelantikan Muh. Adios dan La Ode Risawal sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif. Penjabat (Pj) Bupati Ridwan Badallah, dalam sebuah acara tertutup yang dijaga ketat oleh Satpol PP, melantik puluhan pejabat eselon tanpa mengantongi pertimbangan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Langkah ini sontak menuai kritik tajam, terutama dari Sekda Busel, La Ode Budiman, yang menilai kebijakan ini tidak prosedural dan berpotensi melanggar aturan kepegawaian.

Drama Birokrasi di Buton Selatan: Ketika Regulasi Diabaikan

Dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, ibaratkan gempa, goncangannya terasa. Jika di lautan musim pancaroba, gelombangnya terasa. Nahkoda salah kemudi kapal, resikonya tenggelam.Tapi percaya, di Buton nahkoda kapal tidak sendiri, ia didampingi kawan-kawan awak kapal terampil, ahli dan profesional. Siap berlayar. Mengarahkan kapal dengan baik meskipun ditengah gelombang lautan musim pancaroba. Jangan biarkan kapal besar dengan memuat begitu banyak potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu dinahkodai bukan ahli, profesional dibidangnya dan tenggelam di lautan.Nenek moyang orang Kita dikenal sebagai pelaut tangguh, mampu menavigasi samudera dan menjelajahi lautan.Ilmu lautnya otodidak turun-temurun. Malam hari bintang-bintang di langit menjadi petunjuk arah mata angin.Perkiraannya tidak meleset untuk menjelajahi pulau-pulau di nusantara sejak ratusan tahun silam.Tapi tidak semua orang ahli, tidak semua pelaut tangguh. Pelaut tangguh tidak menunjukkan ilmunya saat turun dari kapal. Ia menunjukkan dan bereksperimen saat berada diatas kapal. Sampai disini paham!Masih ada waktu.. 127 hari lagi menuju Pilkada Buton 2024. Mari Kita Berkawan. Pilihlah orang yang kurang bicara, tapi berisi dan berpengalaman di bidangnya. Fadly IriansyahPemuda Buton

Jangan biarkan kapal besar dengan memuat begitu banyak potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu dinahkodai bukan ahli, profesional dibidangnya dan tenggelam di lautan.

Kapal Siap Berlayar Menuju Pilkada Buton 2024

Oleh: RAMADANWakil Sekretaris Persatuan Alumni GMNI Provinsi Sulawesi TenggaraAspal alam Buton (Asbuton) merupakan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dimiliki Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.Letaknya berada di Kecamatan Lasalimu, Asbuton menjadi incaran investor dalam negeri maupun dari luar negeri sehingga daerah tersebut dirancang oleh pemerintah menjadi Kawasan Industri Hilirisasi Pengembangan Aspal.Kementerian Perindustrian pun telah menyusun peta jalan atau roadmap hilirisasi Asbuton dengan tujuan mengoptimalkan utilisasi, akses pasar, dan peningkatan kapasitas melalui investasi.Karena kedepan pemerintah akan melarang impor aspal dan katanya dimulai tahun 2024 sesuai instruksi Presiden Jokowi saat kunker di tambang aspal Kabupaten Buton (September 2022).Secara umum data Asosiasi Pengembangan Aspal Buton Indonesia (ASPABI), total konsumsi dalam negeri Asbuton periode 2007-2018, baru sebesar 407.840 ton atau sama dengan 0,06 persen dari cadangan deposit aspal.Percepatan penggunaan Asbuton dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di daerah diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi.Sementara dalam penggunaan aspal sesuai data dari KemenPUPR pada 2019 mencatat panjang jalan di Indonesia mencapai 573.352,23 km yang terdiri dari jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten, dan jalan Kota.Panjang jalan tersebut belum diakumulasikan dengan jalan tol dan jalan desa, dimana hasil perkiraan jumlah panjang jalan desa mencapai 740.954 km.Baca Juga: <a href="https://butonsatu.com/read/menteri-perhubungan-tiba-di-pulau-buton-ini-yang-dilakukan">
Menteri Perhubungan Tiba di Pulau Buton, Ini yang Dilakukan
</a><figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715573230_bc976715d0129e85787f.jpg" alt="Image"><figcaption>Drs. La Bakry, M.Si., saat menerima Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, di Sulawesi Tenggara, Kamis, 18 Maret 2021 (Foto: Agung / Kominfo)</figcaption></figure>Berkaitan dengan komoditas aspal, KemenESDM juga merilis data rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) per April 2020 yang mencatat 42 perusahaan dengan komoditas aspal yang memiliki IUP dengan tahap operasi produksi pada tiga daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara.Daerah dimaksud selain di Kabupaten Buton, Asbuton juga terdapat di Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Buton Selatan dengan total luasan 31.164,24 ha yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati.Dari aspek kebijakan barang dan jasa di daerah, pada lampiran Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021, ditegaskan bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya kualitas dan jangkauan pelayanan jalan.Maka pemerintah daerah dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis Asbuton atau aspal alam dari Pulau Buton.Kongkritnya lagi soal Asbuton, berdasarkan data Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum (tahun 2011), deposit Asbuton mencapai sekitar 662 juta ton.Baca Juga: <a href="https://butonsatu.com/read/potensi-aspal-buton-dipaparkan-la-bakry-saat-jadi-pembicara-seminar-nasional">
Potensi Aspal Buton Dipaparkan La Bakry saat Jadi Pembicara Seminar Nasional
</a><figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715424756_293f17ae21292eee9ee6.jpg" alt="Image"><figcaption>Bupati La Bakry saat menjadi pembicara dalam seminar nasional di Jakarta (Foto Istimewa)</figcaption></figure>Dengan deposit Asbuton terbesar sebesar 638.2 juta ton terletak di Kabupaten Buton dan berikutnya 24.2 juta ton terletak di Kabupaten Buton Utara.SDA aspal yang cukup besar, sehingga Kementerian Pekerjaan Umum mendukung pemanfaatan Sumber Daya Alam lokal Indonesia dengan cara memanfaatkan Asbuton pada jalan-jalan di Indonesia.Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 35/PRT//M.2006 tentang Peningkatan Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, yang mengatur kegiatan eksploitasi dan eksplorasi Asbuton di Pulau Buton.Atas dasar itu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mulai menetapkan target pemakaian Asbuton 76.000 ton pada awal terbitnya Peraturan Menteri tersebut, walau hanya terealiasi 4000 ton.Akan tetapi, Direktorat Jenderal Bina Marga selalu berusaha untuk memanfaatkan Asbuton, terbukti dari usaha penetapan target pada tahun-tahun berikutnya.Pada tahun 2008 target pemakaian 25.000 ton (terealisasi 13.000 ton), tahun 2009 target 32.000 ton (terealisasi 21.000 ton, dan tahun 2010 target 33.000 (terealisasi 25.000 ton).Pada realisasi terlihat bahwa realisasi pemanfaatan masih jauh dari target dikarenakan beberapa kendala, diantaranya masalah produksi dan distribute.Akan tetapi, terlepas dari melesetnya realisasi target pemakaian, Direktorat Jenderal Bina Marga dinilai telah berperan aktif dalam penggunaan material lokal.Guna mendukung pemanfaatan Asbuton, Kementerian Pekerjaan Umum juga menerbitkan Pedoman Spesifikasi Teknis Campuran Beraspal dengan Asbuton nomor 10/SE/M/2013 pada tahun 2013.Baca Juga: <a href="https://butonsatu.com/read/dorong-industri-aspal-la-bakry-kami-akan-permudah-investasi-masuk-ke-buton">
Dorong Industri Aspal, La Bakry: Kami Akan Permudah Investasi Masuk ke Buton
</a><figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715574103_14751c94e0a83692a527.jpg" alt="Image"><figcaption>Drs. La Bakry, M.Si. (kanan), saat memberikan paparan tentang Aspal Buton di hadapan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, SE dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, SH., saat kunjungan kerja kepala BKPM di Kabupaten Buton, Minggu 28 Februari 2021(Foto: Agung / Kominfo)</figcaption></figure>Spesifikasi teknis ini mencakup ketentuan atau persyaratan bahan dan campuran beraspal, baik untuk campuran beraspal panas yang menggunakan Asbuton maupun untuk campuran beraspal hangat yang menggunakan Asbuton.Tipe campuran beraspal, baik untuk campuran beraspal panas menggunakan Asbuton maupun campuran beraspal hangat menggunakan Asbuton, terdiri atas campuran beraspal untuk lapis aus (wearing course, WC), campuran beraspal untuk lapis antara (binder course, BC), dan campuran beraspal untuk lapis fondasi (base course, Base).Setiap jenis campuran beraspal panas (Hot Mix Asphalt, HMA) menggunakan aspal pen 60 dengan Asbuton butir tipe B5/20 atau dengan Asbuton butir B30/25 atau dengan Asbuton butir tipe B50/30 yang disebut dengan HMA_Asb-WC, HMA_Asb-BC, dan HMA_Asb- Base.Untuk setiap jenis campuran beraspal panas yang menggunakan aspal dimodifikasi dengan Asbuton disebut dengan HMA_Asb-WC dimodifikasi, HMA_Asb-BC dimodifikasi, dan HMA_Asb-Base dimodifikasi.Adapun untuk campuran beraspal hangat (Warm Mix Asphlat, WMA) yang menggunakan peremaja hangat dengan Asbuton butir tipe B5/20 atau tipe B30/25 atau asbuton butir tipe B 50/30 disebut dengan WMA_Asb-WC, WMA_Asb-BC, dan WMA_Asb-Base.Capaian soal penggunaan Asbuton, lahirlah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota, yang mengatur pembangunan dan pemeliharaan 40 persen jalan Provinsi dan 100 persen jalan di Kabupaten dan Kota.Dikuatkan lagi melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 412 tahun 2020 tentang Pembangunan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Kendati pengolahan aspal Buton dalam peningkatan kesejahteraan dan pemeliharaan jalan khususnya di Sulawesi Tenggara belum optimal.Padahal Asbuton dikelola 16 perusahaan aktif dengan kapasitas produksi 2.051.600 ton per tahun. Namun faktanya untuk menyelesaikan jalan masih menggunakan aspal minyak impor.Pada tahun berikutnya, penggunaan Asbuton tambah dikuatkan dengan Permendagri Nomor 27 tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 5 tahun 2021, mengamanatkan peningkatan penggunaan Asbuton masuk dalam penyusunan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tahun Anggaran 2022. Meskipun beberapa peraturan dari kementerian itu ditetapkan menjadi penguatan, belum juga mengoptimalkan penggunaan Asbuton.Dari proses cukup panjang soal Asbuton itu yang diperjuangkan pemimpin daerah di Buton pada periode-periode sebelumnya dan telah berulang-ulang kali berurusan bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, belum juga mendapatkan solusi untuk penggunaan Asbuton secara masif.Maka coba digebrak pada pemerintahan pasangan La Bakry-Iis Eliyanti, Bupati/Wakil Bupati Buton periode 2017-2022 sesuai visi-misi Terwujudnya Kabupaten Buton sebagai Kawasan Bisnis dan Budaya Terdepan.Gebrakan itu dilakukan La Bakry diakhir masa jabatan sebagai Bupati Buton dengan melayangkan surat kepada Yth. Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal Permohonan Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Percepatan Penanganan Jalan di Seluruh Indonesia.Surat yang ditandatangani Bupati Buton La Bakry tertanggal 6 Juni 2022 tersebut, menjadi dasar Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden Jokowi di Kabupaten Buton pada September 2022. Kehadiran Presiden Jokowi di Kabupaten Buton sangat disambut baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Oleh: RAMADANWakil Sekretaris Persatuan Alumni GMNI Provinsi Sulawesi TenggaraAspal alam Buton (Asbuton) merupakan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dimiliki Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.Letaknya berada di Kecamatan Lasalimu, Asbuton menjadi incaran investor dalam negeri maupun dari luar negeri sehingga daerah tersebut dirancang oleh pemerintah menjadi Kawasan Industri Hilirisasi Pengembangan Aspal.Kementerian Perindustrian pun telah menyusun peta jalan atau roadmap hilirisasi Asbuton dengan tujuan mengoptimalkan utilisasi, akses pasar, dan peningkatan kapasitas melalui investasi.Karena kedepan pemerintah akan melarang impor aspal dan katanya dimulai tahun 2024 sesuai instruksi Presiden Jokowi saat kunker di tambang aspal Kabupaten Buton (September 2022).Secara umum data Asosiasi Pengembangan Aspal Buton Indonesia (ASPABI), total konsumsi dalam negeri Asbuton periode 2007-2018, baru sebesar 407.840 ton atau sama dengan 0,06 persen dari cadangan deposit aspal.Percepatan penggunaan Asbuton dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di daerah diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi.Sementara dalam penggunaan aspal sesuai data dari KemenPUPR pada 2019 mencatat panjang jalan di Indonesia mencapai 573.352,23 km yang terdiri dari jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten, dan jalan Kota.Panjang jalan tersebut belum diakumulasikan dengan jalan tol dan jalan desa, dimana hasil perkiraan jumlah panjang jalan desa mencapai 740.954 km.Baca Juga: Menteri Perhubungan Tiba di Pulau Buton, Ini yang Dilakukan<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715573230_bc976715d0129e85787f.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Drs. La Bakry, M.Si., saat menerima Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, di Sulawesi Tenggara, Kamis, 18 Maret 2021 (Foto: Agung / Kominfo)</figcaption></figure>Berkaitan dengan komoditas aspal, KemenESDM juga merilis data rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) per April 2020 yang mencatat 42 perusahaan dengan komoditas aspal yang memiliki IUP dengan tahap operasi produksi pada tiga daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara.Daerah dimaksud selain di Kabupaten Buton, Asbuton juga terdapat di Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Buton Selatan dengan total luasan 31.164,24 ha yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati.Dari aspek kebijakan barang dan jasa di daerah, pada lampiran Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021, ditegaskan bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya kualitas dan jangkauan pelayanan jalan.Maka pemerintah daerah dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis Asbuton atau aspal alam dari Pulau Buton.Kongkritnya lagi soal Asbuton, berdasarkan data Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum (tahun 2011), deposit Asbuton mencapai sekitar 662 juta ton.Baca Juga: Potensi Aspal Buton Dipaparkan La Bakry saat Jadi Pembicara Seminar Nasional<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715424756_293f17ae21292eee9ee6.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Bupati La Bakry saat menjadi pembicara dalam seminar nasional di Jakarta (Foto Istimewa)</figcaption></figure>Dengan deposit Asbuton terbesar sebesar 638.2 juta ton terletak di Kabupaten Buton dan berikutnya 24.2 juta ton terletak di Kabupaten Buton Utara.SDA aspal yang cukup besar, sehingga Kementerian Pekerjaan Umum mendukung pemanfaatan Sumber Daya Alam lokal Indonesia dengan cara memanfaatkan Asbuton pada jalan-jalan di Indonesia.Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 35/PRT//M.2006 tentang Peningkatan Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, yang mengatur kegiatan eksploitasi dan eksplorasi Asbuton di Pulau Buton.Atas dasar itu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mulai menetapkan target pemakaian Asbuton 76.000 ton pada awal terbitnya Peraturan Menteri tersebut, walau hanya terealiasi 4000 ton.Akan tetapi, Direktorat Jenderal Bina Marga selalu berusaha untuk memanfaatkan Asbuton, terbukti dari usaha penetapan target pada tahun-tahun berikutnya.Pada tahun 2008 target pemakaian 25.000 ton (terealisasi 13.000 ton), tahun 2009 target 32.000 ton (terealisasi 21.000 ton, dan tahun 2010 target 33.000 (terealisasi 25.000 ton).Pada realisasi terlihat bahwa realisasi pemanfaatan masih jauh dari target dikarenakan beberapa kendala, diantaranya masalah produksi dan distribute.Akan tetapi, terlepas dari melesetnya realisasi target pemakaian, Direktorat Jenderal Bina Marga dinilai telah berperan aktif dalam penggunaan material lokal.Guna mendukung pemanfaatan Asbuton, Kementerian Pekerjaan Umum juga menerbitkan Pedoman Spesifikasi Teknis Campuran Beraspal dengan Asbuton nomor 10/SE/M/2013 pada tahun 2013.Baca Juga: Dorong Industri Aspal, La Bakry: Kami Akan Permudah Investasi Masuk ke Buton<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715574103_14751c94e0a83692a527.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Drs. La Bakry, M.Si. (kanan), saat memberikan paparan tentang Aspal Buton di hadapan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, SE dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, SH., saat kunjungan kerja kepala BKPM di Kabupaten Buton, Minggu 28 Februari 2021(Foto: Agung / Kominfo)</figcaption></figure>Spesifikasi teknis ini mencakup ketentuan atau persyaratan bahan dan campuran beraspal, baik untuk campuran beraspal panas yang menggunakan Asbuton maupun untuk campuran beraspal hangat yang menggunakan Asbuton.Tipe campuran beraspal, baik untuk campuran beraspal panas menggunakan Asbuton maupun campuran beraspal hangat menggunakan Asbuton, terdiri atas campuran beraspal untuk lapis aus (wearing course, WC), campuran beraspal untuk lapis antara (binder course, BC), dan campuran beraspal untuk lapis fondasi (base course, Base).Setiap jenis campuran beraspal panas (Hot Mix Asphalt, HMA) menggunakan aspal pen 60 dengan Asbuton butir tipe B5/20 atau dengan Asbuton butir B30/25 atau dengan Asbuton butir tipe B50/30 yang disebut dengan HMA_Asb-WC, HMA_Asb-BC, dan HMA_Asb- Base.Untuk setiap jenis campuran beraspal panas yang menggunakan aspal dimodifikasi dengan Asbuton disebut dengan HMA_Asb-WC dimodifikasi, HMA_Asb-BC dimodifikasi, dan HMA_Asb-Base dimodifikasi.Adapun untuk campuran beraspal hangat (Warm Mix Asphlat, WMA) yang menggunakan peremaja hangat dengan Asbuton butir tipe B5/20 atau tipe B30/25 atau asbuton butir tipe B 50/30 disebut dengan WMA_Asb-WC, WMA_Asb-BC, dan WMA_Asb-Base.Capaian soal penggunaan Asbuton, lahirlah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota, yang mengatur pembangunan dan pemeliharaan 40 persen jalan Provinsi dan 100 persen jalan di Kabupaten dan Kota.Dikuatkan lagi melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 412 tahun 2020 tentang Pembangunan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Kendati pengolahan aspal Buton dalam peningkatan kesejahteraan dan pemeliharaan jalan khususnya di Sulawesi Tenggara belum optimal.Padahal Asbuton dikelola 16 perusahaan aktif dengan kapasitas produksi 2.051.600 ton per tahun. Namun faktanya untuk menyelesaikan jalan masih menggunakan aspal minyak impor.Pada tahun berikutnya, penggunaan Asbuton tambah dikuatkan dengan Permendagri Nomor 27 tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 5 tahun 2021, mengamanatkan peningkatan penggunaan Asbuton masuk dalam penyusunan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tahun Anggaran 2022. Meskipun beberapa peraturan dari kementerian itu ditetapkan menjadi penguatan, belum juga mengoptimalkan penggunaan Asbuton.Dari proses cukup panjang soal Asbuton itu yang diperjuangkan pemimpin daerah di Buton pada periode-periode sebelumnya dan telah berulang-ulang kali berurusan bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, belum juga mendapatkan solusi untuk penggunaan Asbuton secara masif.Maka coba digebrak pada pemerintahan pasangan La Bakry-Iis Eliyanti, Bupati/Wakil Bupati Buton periode 2017-2022 sesuai visi-misi Terwujudnya Kabupaten Buton sebagai Kawasan Bisnis dan Budaya Terdepan.Gebrakan itu dilakukan La Bakry diakhir masa jabatan sebagai Bupati Buton dengan melayangkan surat kepada Yth. Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal Permohonan Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Percepatan Penanganan Jalan di Seluruh Indonesia.Surat yang ditandatangani Bupati Buton La Bakry tertanggal 6 Juni 2022 tersebut, menjadi dasar Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden Jokowi di Kabupaten Buton pada September 2022. Kehadiran Presiden Jokowi di Kabupaten Buton sangat disambut baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Surat yang ditandatangani Bupati Buton La Bakry tertanggal 6 Juni 2022 tersebut, menjadi dasar Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden Jokowi di Kabupaten Buton pada September 2022. Kehadiran Presiden Jokowi di Kabupaten Buton sangat disambut oleh pemerintah maupun masyarakat. 

Dukung Program Pemerintah, La Bakry Dorong Hilirisasi Aspal Buton

Oleh: Ilwan SaputraTokoh Pemuda Kaongkeongkea, Pasarwajo, ButonDiyakini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tetap memberikan Rekomendasi kepada Drs. La Bakry, M.Si kembali maju sebagai Bupati Buton pada Pilkada serentak tahun 2024.Alasan kongkritnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton dibawa pemerintahan Bupati periode 2017-2022, La Bakry terus memajukan daerah sesuai potensi; mulai dari Aspal Buton, Infrastruktur Publik, Perikanan, Pertanian, Pariwisata maupun potensi lain.Bermodalkan pengalaman sebagai Wakil Bupati Buton periode 2012-2017, La Bakry gesit menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sehingga ketika menjadi Bupati Buton program sesuai visi-misi pemerintahan sebelumnya terus ditingkatkan dan dilanjutkan.Perjalanan pemerintahannya, La Bakry sukses menakhodai Buton menjadi lebih maju dan berdaya saing serta berhasil mewujudkan visi-misi Terwujudnya Kabupaten Buton sebagai Kawasan Bisnis dan Budaya Terdepan.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715424652_d5dab9c831908961a6b1.jpg" alt="Image"><figcaption>Bupati Buton, Drs. La Bakry, M.Si (tengah baju Kuning) saat Foto bersama usai menerima penghargaan The Best Inovasi Government 2020 (Foto: Istimewa)</figcaption></figure>Visi-misi Umar-Bakry dilanjutkan bersama pasangan La Bakry-Iis Eliyanti, Bupati/Wakil Bupati Buton periode 2017-2022 berbagai potensi daerah sudah dijajal invenstor; mulai sektor pertambangan Aspal, Nikel dan Mangan. Begitu juga sektor Pertanian dan Perikanan, serta sektor jasa. Pada pemerintahan La Bakry, Pemkab Buton juga sukses mendorong Festival Budaya Tua Buton masuk Kalender Pariwisata Nasional dan dikenal hingga Mancanegara.Berikut beberapa capaian menjadi indikator kinerja dibawa pemerintahan La Bakry, Bupati Buton periode 2017-2022 (dari sumber Pemkab Buton);1. EkonomiIndikator utama perkembangan pembangunan dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Buton mencapai 4,93 persen tahun 2017. Meningkat menjadi 5,04 persen pada tahun 2018.Nanti tahun 2019, melambat menjadi 4.93 persen. Sehingga tahun 2020 menjadi -0,49 persen. Kemudian naik lagi menjadi 2,62 persen tahun 2021. Hal ini terjadi karena dampak masa pandemi COVID-19.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDA)Kebijakan pengelolaan tambang berpengaruh pada kontribusi sektor pertambangan sehingga mendorong pertumbuhan peluang SDA. Mulai persiapan pengolahan sentra kelautan perikanan terpadu, Kawasan industri Aspal Buton di Lasalimu.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715423819_55936d22225a9964224b.jpg" alt="Image"><figcaption>Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Kementerian PUPR, Dr. Ir. Manggas Rudy Siahaan, M.Sc. bersama Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., P.h.D. Kementerian PUPR dan rombongan mengunjungi lokasi tambang aspal Buton di Desa Lawele, Kecamatan Lasalimu, Jumat, 22 Juli 2022. (Foto: doc diskominfo buton/agung)</figcaption></figure><div>Selain itu, Kawasan Industri Baton Park di Kapontori, Kawasan Pariwisata Kec.Wabula, Pantai Koguna Lasalimu Selatan, Teluk Pasarwajo, Pengolahan rumput seluruhnya merupakan investasi jangka panjang daerah.</div><div> </div><figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715423911_0af3633f6dce8adaa979.jpg" alt="Image"><figcaption>Bupati Buton Drs La Bakry, bersama Parabela Wabula, Asisten Satu dan Plt Kadis Pariwisata, Rusdi Nudi melakukan pengguntingan pita peresmian Jembatan Lakombici di Desa Wabula (Foto: Rusli La Isi/Butonsatu)</figcaption></figure>3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).Indikator tingkat kemakmuran dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita. PDRB perkapita Buton (2017-2021) meningkat setiap tahun.Tahun 2017, tercatat Rp32,72 juta. Tahun 2019, meningkat Rp37,70 juta. Tahun 2020 menurun Rp33,26 juta, akibat dampak pandemi COVID-19.Namun pada tahun 2021, kembali meningkat Rp33,84 juta. Sehingga pada tahun 2022, koreksi kearah pertumbuhan positif.Sementara pengeluaran perkapita selama lima tahun cenderung fluktuasi. Pada tahun 2017, pengeluaran perkapita Kabupaten Buton berada pada nilai Rp7.117.000/jiwa. Tahun 2021, pengeluaran perkapita Rp7.324.000/jiwa4. Investasi-Iklim investasi sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, mulai dari pelayanan perizinan dari tahun ke tahun meningkat. Dengan ditetapkan Perda Buton Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan memberikan ruang kepada pengusaha/wiraswasta jika sebelumnya pelayanan izin butuh tujuh hari maka di era Bupati La Bakry, pelayana perizinan menjadi dua hari.Baca Juga: <a href="https://butonsatu.com/read/investasi-di-buton-tahun-2020-tembus-rp-25-triliun-lebih">Investasi di Buton Tahun 2020 Tembus Rp2,5 Triliun Lebih</a>5. KemiskinanKemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial. Perkembangan penduduk miskin Kabupaten Buton fluktuatif setiap tahun. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin menurun 13,21 %.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Capaian IPM Kabupaten Buton 64,47 tahun 2017 dan terus meningkat pada tahun 2021, angka IPM mencapai 66,32. Angka itu menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia terutama pada aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.7. Indeks Kesehatan.Peningkatan IPM melalui perubahan berperilaku hidup bersih dan sehat mempengaruhi pola pikir wawasan dan berpikir produktif. Indeks kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHP). Perkembangan AHP Kabupaten Buton meningkat dari kondisi eksisting 67,92 tahun menjadi 68,39 tahun.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715424756_293f17ae21292eee9ee6.jpg" alt="Image"><figcaption>Bupati La Bakry saat menjadi pembicara dalam seminar nasional di Jakarta (Foto Istimewa)</figcaption></figure>8. Indeks Pendidikan.Peningkatan indeks kesehatan seiring dengan kualitas indeks pendidikan. Indikatornya pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka HLS Kabupaten Buton selama 2016-2020 meningkat.Tahun 2017, angka HIS Kabupaten Buton sebesar 13,52. Tahun 2021 Meningkat menjadi 13,76. Hal ini karena dukungan sarana dan prasarana sekolah memadai. Selain itu bantuan fasilitas juga berpengaruh pada angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Buton meningkat, tahun 2017 berada pada angka 7,22 tahun. Tahun 2018 menjadi 7,5 tahun, tahun 2021 RLS melonjak hingga 7,92 tahun.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715424480_1c5bbd23d3aca87b48e0.jpg" alt="Image"><figcaption>Bupati Buton Drs. La Bakry, M.Si. saat Proses penandatanganan MoU antara Pemda Buton dan Universitas Sampoerna (Foto Istimewa)</figcaption></figure>9. Infrastruktur Dasar.Selama masa pemerintahan La Bakry, berhasil membangun jalan sepanjang 482,270 Km. Jalan teraspal dengan kondisi baik/mantap sekira 175,705 Km (36,50 persen), kondisi sedang sepanjang 36,891 Km (7,59 persen), kondisi rusak ringan sepanjang 143,354 Km (29,72 persen), dan kondisi rusak berat sekira 126,320 Km (26,19 persen).Jalan tersebut menopang konektivitas untuk mendukung pergerakan ekonomi antar kecamatan maupun antar desa/kelurahan.Selain jalan, peningkatan irigasi menjadi perhatian pemerintahan La Bakry. Hal itu untuk mendukung peningkatan produksi sektor pertanian.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715424264_faf47646bc27dadd3ce0.jpg" alt="Image"><figcaption>Ketua FKP Kabupaten Buton, Muhammad Risman bersama Bupati Buton La Bakry dan masyarakat di kebun jagung manis Exsotic kelompok tani Kaekalu di Labundo-bundo Desa Kakenauwe Kecamatan Lasalimu (Foto: Istimewa)</figcaption></figure>Irigasi dalam kondisi baik dari 66,28 persen, meningkat menjadi 66,64 persen. Persentase kondisi irigasi meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018 mencapai 13.78 persen, meningkat menjadi 21,05 persen.Soal ketersediaan air bersih, prasyarat mutlak menciptakan sanitasi permukiman sehat dengan persentase rumah tangga pengguna air bersih bertumbuh kondisi eksisting 76,85 persen menjadi 92,7 persen.Kemudian penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Buton meningkat dari kondisi eksisting RTLH 39,836 persen. Pada tahun 2021 turun 30,82 persen, dan pada tahun 2022 diproyeksikan kembali menurun.Sementara ketersediaan rumah layak huni meningkat dari kondisi eksisting sebanyak 12.619 unit, meningkat 17.205 unit pada tahun 2021.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715424377_09a2dee140e512d09256.jpg" alt="Image"><figcaption>Bupati La Bakry saat menyerahkan bantuan pertanian kepada seorang petani (Foto Istimewa)</figcaption></figure>Dengan beberapa capaian dan indikator keberhasilannya kinerja Pemerintah Kabupaten Buton dibawa pemerintahan Bupati La Bakry, maka dapat mempengaruhi penilaian secara positif terhadap DPP Partai Golkar di Jakarta.Apalagi, La Bakry juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Buton berhasil menangkan Golkar dalam pertarungan Pileg 2024 dengan menempatkan 4 (empat) kadernya di DPRD Buton periode 2024-2029.Tentu capaian keberhasilan pemerintahan daerah dan juga kepemimpinan menahkodai Partai Golkar Kabupaten Buton menjadi indikator utama DPP Partai Golkar di Jakarta.Olehnya itu, sangat diyakini DPP Partai Golkar bakal memberikan rekomendasi kepada La Bakry sebagai Bupati Terbaik pada masanya sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buton, kembali maju dalam pertarungan Pilkada serentak 2024.

Oleh: Ilwan SaputraTokoh Pemuda Kaongkeongkea, Pasarwajo, ButonDiyakini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tetap memberikan Rekomendasi kepada Drs. La Bakry, M.Si kembali maju sebagai Bupati Buton pada Pilkada serentak tahun 2024.Alasan kongkritnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton dibawa pemerintahan Bupati periode 2017-2022, La Bakry terus memajukan daerah sesuai potensi; mulai dari Aspal Buton, Infrastruktur Publik, Perikanan, Pertanian, Pariwisata maupun potensi lain.Bermodalkan pengalaman sebagai Wakil Bupati Buton periode 2012-2017, La Bakry gesit menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sehingga ketika menjadi Bupati Buton program sesuai visi-misi pemerintahan sebelumnya terus ditingkatkan dan dilanjutkan.Perjalanan pemerintahannya, La Bakry sukses menakhodai Buton menjadi lebih maju dan berdaya saing serta berhasil mewujudkan visi-misi Terwujudnya Kabupaten Buton sebagai Kawasan Bisnis dan Budaya Terdepan.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715424652_d5dab9c831908961a6b1.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Bupati Buton, Drs. La Bakry, M.Si (tengah baju Kuning) saat Foto bersama usai menerima penghargaan The Best Inovasi Government 2020 (Foto: Istimewa)</figcaption></figure>Visi-misi Umar-Bakry dilanjutkan bersama pasangan La Bakry-Iis Eliyanti, Bupati/Wakil Bupati Buton periode 2017-2022 berbagai potensi daerah sudah dijajal invenstor; mulai sektor pertambangan Aspal, Nikel dan Mangan. Begitu juga sektor Pertanian dan Perikanan, serta sektor jasa. Pada pemerintahan La Bakry, Pemkab Buton juga sukses mendorong Festival Budaya Tua Buton masuk Kalender Pariwisata Nasional dan dikenal hingga Mancanegara.Berikut beberapa capaian menjadi indikator kinerja dibawa pemerintahan La Bakry, Bupati Buton periode 2017-2022 (dari sumber Pemkab Buton);1. EkonomiIndikator utama perkembangan pembangunan dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Buton mencapai 4,93 persen tahun 2017. Meningkat menjadi 5,04 persen pada tahun 2018.Nanti tahun 2019, melambat menjadi 4.93 persen. Sehingga tahun 2020 menjadi -0,49 persen. Kemudian naik lagi menjadi 2,62 persen tahun 2021. Hal ini terjadi karena dampak masa pandemi COVID-19.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDA)Kebijakan pengelolaan tambang berpengaruh pada kontribusi sektor pertambangan sehingga mendorong pertumbuhan peluang SDA. Mulai persiapan pengolahan sentra kelautan perikanan terpadu, Kawasan industri Aspal Buton di Lasalimu.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715423819_55936d22225a9964224b.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Kementerian PUPR, Dr. Ir. Manggas Rudy Siahaan, M.Sc. bersama Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., P.h.D. Kementerian PUPR dan rombongan mengunjungi lokasi tambang aspal Buton di Desa Lawele, Kecamatan Lasalimu, Jumat, 22 Juli 2022. (Foto: doc diskominfo buton/agung)</figcaption></figure><div>Selain itu, Kawasan Industri Baton Park di Kapontori, Kawasan Pariwisata Kec.Wabula, Pantai Koguna Lasalimu Selatan, Teluk Pasarwajo, Pengolahan rumput seluruhnya merupakan investasi jangka panjang daerah.</div><div> </div><figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715423911_0af3633f6dce8adaa979.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Bupati Buton Drs La Bakry, bersama Parabela Wabula, Asisten Satu dan Plt Kadis Pariwisata, Rusdi Nudi melakukan pengguntingan pita peresmian Jembatan Lakombici di Desa Wabula (Foto: Rusli La Isi/Butonsatu)</figcaption></figure>3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).Indikator tingkat kemakmuran dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita. PDRB perkapita Buton (2017-2021) meningkat setiap tahun.Tahun 2017, tercatat Rp32,72 juta. Tahun 2019, meningkat Rp37,70 juta. Tahun 2020 menurun Rp33,26 juta, akibat dampak pandemi COVID-19.Namun pada tahun 2021, kembali meningkat Rp33,84 juta. Sehingga pada tahun 2022, koreksi kearah pertumbuhan positif.Sementara pengeluaran perkapita selama lima tahun cenderung fluktuasi. Pada tahun 2017, pengeluaran perkapita Kabupaten Buton berada pada nilai Rp7.117.000/jiwa. Tahun 2021, pengeluaran perkapita Rp7.324.000/jiwa4. Investasi-Iklim investasi sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, mulai dari pelayanan perizinan dari tahun ke tahun meningkat. Dengan ditetapkan Perda Buton Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan memberikan ruang kepada pengusaha/wiraswasta jika sebelumnya pelayanan izin butuh tujuh hari maka di era Bupati La Bakry, pelayana perizinan menjadi dua hari.Baca Juga: <a href="https://butonsatu.com/read/investasi-di-buton-tahun-2020-tembus-rp-25-triliun-lebih">Investasi di Buton Tahun 2020 Tembus Rp2,5 Triliun Lebih</a>5. KemiskinanKemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial. Perkembangan penduduk miskin Kabupaten Buton fluktuatif setiap tahun. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin menurun 13,21 %.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Capaian IPM Kabupaten Buton 64,47 tahun 2017 dan terus meningkat pada tahun 2021, angka IPM mencapai 66,32. Angka itu menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia terutama pada aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.7. Indeks Kesehatan.Peningkatan IPM melalui perubahan berperilaku hidup bersih dan sehat mempengaruhi pola pikir wawasan dan berpikir produktif. Indeks kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHP). Perkembangan AHP Kabupaten Buton meningkat dari kondisi eksisting 67,92 tahun menjadi 68,39 tahun.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715424756_293f17ae21292eee9ee6.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Bupati La Bakry saat menjadi pembicara dalam seminar nasional di Jakarta (Foto Istimewa)</figcaption></figure>8. Indeks Pendidikan.Peningkatan indeks kesehatan seiring dengan kualitas indeks pendidikan. Indikatornya pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka HLS Kabupaten Buton selama 2016-2020 meningkat.Tahun 2017, angka HIS Kabupaten Buton sebesar 13,52. Tahun 2021 Meningkat menjadi 13,76. Hal ini karena dukungan sarana dan prasarana sekolah memadai. Selain itu bantuan fasilitas juga berpengaruh pada angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Buton meningkat, tahun 2017 berada pada angka 7,22 tahun. Tahun 2018 menjadi 7,5 tahun, tahun 2021 RLS melonjak hingga 7,92 tahun.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715424480_1c5bbd23d3aca87b48e0.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Bupati Buton Drs. La Bakry, M.Si. saat Proses penandatanganan MoU antara Pemda Buton dan Universitas Sampoerna (Foto Istimewa)</figcaption></figure>9. Infrastruktur Dasar.Selama masa pemerintahan La Bakry, berhasil membangun jalan sepanjang 482,270 Km. Jalan teraspal dengan kondisi baik/mantap sekira 175,705 Km (36,50 persen), kondisi sedang sepanjang 36,891 Km (7,59 persen), kondisi rusak ringan sepanjang 143,354 Km (29,72 persen), dan kondisi rusak berat sekira 126,320 Km (26,19 persen).Jalan tersebut menopang konektivitas untuk mendukung pergerakan ekonomi antar kecamatan maupun antar desa/kelurahan.Selain jalan, peningkatan irigasi menjadi perhatian pemerintahan La Bakry. Hal itu untuk mendukung peningkatan produksi sektor pertanian.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715424264_faf47646bc27dadd3ce0.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Ketua FKP Kabupaten Buton, Muhammad Risman bersama Bupati Buton La Bakry dan masyarakat di kebun jagung manis Exsotic kelompok tani Kaekalu di Labundo-bundo Desa Kakenauwe Kecamatan Lasalimu (Foto: Istimewa)</figcaption></figure>Irigasi dalam kondisi baik dari 66,28 persen, meningkat menjadi 66,64 persen. Persentase kondisi irigasi meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018 mencapai 13.78 persen, meningkat menjadi 21,05 persen.Soal ketersediaan air bersih, prasyarat mutlak menciptakan sanitasi permukiman sehat dengan persentase rumah tangga pengguna air bersih bertumbuh kondisi eksisting 76,85 persen menjadi 92,7 persen.Kemudian penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Buton meningkat dari kondisi eksisting RTLH 39,836 persen. Pada tahun 2021 turun 30,82 persen, dan pada tahun 2022 diproyeksikan kembali menurun.Sementara ketersediaan rumah layak huni meningkat dari kondisi eksisting sebanyak 12.619 unit, meningkat 17.205 unit pada tahun 2021.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1715424377_09a2dee140e512d09256.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Bupati La Bakry saat menyerahkan bantuan pertanian kepada seorang petani (Foto Istimewa)</figcaption></figure>Dengan beberapa capaian dan indikator keberhasilannya kinerja Pemerintah Kabupaten Buton dibawa pemerintahan Bupati La Bakry, maka dapat mempengaruhi penilaian secara positif terhadap DPP Partai Golkar di Jakarta.Apalagi, La Bakry juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Buton berhasil menangkan Golkar dalam pertarungan Pileg 2024 dengan menempatkan 4 (empat) kadernya di DPRD Buton periode 2024-2029.Tentu capaian keberhasilan pemerintahan daerah dan juga kepemimpinan menahkodai Partai Golkar Kabupaten Buton menjadi indikator utama DPP Partai Golkar di Jakarta.Olehnya itu, sangat diyakini DPP Partai Golkar bakal memberikan rekomendasi kepada La Bakry sebagai Bupati Terbaik pada masanya sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buton, kembali maju dalam pertarungan Pilkada serentak 2024.

Diyakini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tetap memberikan Rekomendasi kepada Drs. La Bakry, M.Si kembali maju sebagai Bupati Buton pada Pilkada serentak tahun 2024.  Alasan kongkritnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton dibawa pemerintahan Bupati periode 2017-2022, La Bakry terus memajukan daerah sesuai potensi; mulai dari Aspal Buton, Infrastruktur Publik, Perikanan, Pertanian, Pariwisata maupun potensi lain.

Kinerja Terbaik, Golkar Rekomendasikan La Bakry Maju Pilkada 2024?

Oleh: Abdul Zainuddin NapaKader Partai Golkar sejak 1986 Jika menengok perjalanan sejarah lahirnya Golkar sebagai organisasi politik yang bersifat kekaryaan pada zaman Orde Baru sangat menentukan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, baik dilihat kesinambungan pembangunan nasional secara bertahap maupun kestabilan politik dan utuhnya keamanan dalam bingkai kesatuan NKRI sebagaimana yang diamanatkan dalam cita-cita Proklamasi. Hal ini terjadi karena Golkar sebagai organisasi politik yang bersifat kekaryaan dijadikan sebagai peserta Pemilu sejak tahun 1971 hingga Pemilu 1997 yang memperoleh kemenangan mayoritas dibanding dua Partai Politik pesaingnya yaitu PPP dan PDI.Kemenangan Golkar pada zaman Orde Baru ini, selain ditentukan tajamnya keberpihakan oleh Pemerintah Orde Baru, juga pergerakan dan hidup struktur organisasi, pelaksanaan kaderisasi Golkar dari tingkat desa hingga nasional dan kemampuan mengumpul dan mengelola dana abadi yang bersumber dari kader-kader Golkar yang mendapat penugasan baik di pemerintahan maupun di swasta. Posisi inilah secara politik menjadi salah satu pemicu lahirnya tuntutan reformasi untuk merevisi undang-undang kepartaian sebagai peserta Pemilu yang puncaknya terjadi pada tahun 1998.Dengan tuntutan itu, maka Pemilu di Indonesia seyogianya dilaksanakan 5 tahun sekali sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD 1945, dipercepat dan dilaksanakan lagi Pemilu pada tahun 1999 dimana keberdaaan Golkar sebagai oraginisasi politik yang bersifat kekaryaan menjadi Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 1999, yang saat ini disebut dengan era reformasi yangmana pada tahun 2024 ini sudah 6 kali dilaksanaka Pemilu, dimana posisi Golkar sebagai partai peserta Pemilu tidak lagi memperoleh kemenangan mayoritas, tetapi mendapat posisi kedua dan ketiga. Pada pelaksanaan Pemilu Caleg 2024 untuk Kabupaten Buton dan Kota Baubau, posisi kemenangan Partai Golkar hanya bersifat datar dibanding dengan Pemilu Caleg 2019. Peroleh kursi baik di Kabupaten Buton hanya 4 kursi dan Kota Baubau 3 kursi itu bukan digerakan oleh ideologi dan struktur Partai Golkar, tetapi kemampuan individu Caleg dalam memanfaatkan peluang untuk meraih suara yang terbanyak. Dalam menghadapi Pemilu Kada bulan November 2024 Partai Golkar Kabupaten Buton yang hanya memperoleh 4 kursi, maka masih kurang 1 kursi untuk mengusung Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan Partai Golkar Kota Baubau hanya memperoleh 3 kursi, maka masih memerlukan 2 kursi untuk mengusung Calon Walikota dan Wakil Walikota. Kekurangan jumlah kursi untuk mengusung Calon Kepala Daerah itu, diperlukan koalisi partai yang mendapat kursi pada Pemilu Legislatif 2024, dengan pendekatan koalisi ideologis dan koalisi politik secara nasional. Secara politis maka koalisi sebagaimana yang diharapkan oleh amanat Ketua Umum DPP Golkar pada acara silaturahmi nasional dalam rangka persiapan survei Calon Kepala Daerah, untuk menghindari benturan ideologis jalannya pemerintahan daerah lima tahun ke depan harus tegak lurus dengan kualisi partai pada saat Pemilu Presiden 2024. Dengan pikiran ini maka seyogianya jika ada Ketua Partai Golkar Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri baik sebagai calon Bupati maupun Walikota, sebaiknya tidak ikut mendaftarkan diri ke Partai yang bukan masuk dalam koalisi nasional Partai Golkar. Bahkan jika perlu tidak usah ikut mendaftar di Partai lain, karena kekurangan kursi untuk mencalonkan diri baik sebagai Calon Bupati maupun Walikota, akan dijadikan alat bargening dalam komunikasi politik jabatan Wakil Bupati atau Wakil Walikota di partai kualisi, jika elektalitas Ketua Partai Golkar mendapat posisi yang teratas berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga resmi yang ditunjuk oleh Partai Golkar. Demikian sebaliknya, jika Ketua Partai Golkar Kabupaten dan Kota ikut mendaftar di Partai yang bukan koalisi nasional, berarti sudah mengingkari koalisi ideologis yang pada akhirnya akan menambah keruwetan koalisi politik pada tatanan pemerintahan lima tahun ke depan, yang dapat melemahkan Koalisi Indonesia Maju, karena akan ada komitmen Partai yang menggunakan standar ganda dalam upaya memenangkan Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2029 yang akan datang. Untuk menguatkan posisi Partai Golkar dalam pada pelaksanaan Pilkada dan Pilwali 2024 menunju persiapan menghadapi Pemilu 2029 yang akan datang harus benar-benar mengunakan seleksi internal Partai Golkar dengan tolak ukur PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela) baik selama berkaya sebagai kader Partai maupun selama berkarya di pemerintahan, untuk menghidari degradasi kader Partai Golkar yang akan menerima amanah partai.

Abdul Zainudin Napa - Kader Partai Golkar sejak 1986: Dalam menghadapi Pemilukada bulan November 2024 Partai Golkar Kabupaten Buton yang hanya memperoleh 4 kursi, maka masih kurang 1 kursi untuk mengusung Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan Partai Golkar Kota Baubau hanya memperoleh 3 kursi, maka masih memerlukan 2 kursi untuk mengusung Calon Walikota dan Wakil Walikota. Kekurangan jumlah kursi untuk mengusung Calon Kepala Daerah itu, diperlukan koalisi partai yang mendapat kursi pada Pemilu Legislatif 2024, dengan pendekatan koalisi ideologis dan koalisi politik secara nasional. Secara politis maka koalisi sebagaimana yang diharapkan oleh amanat Ketua Umum DPP Golkar pada acara silaturahmi nasional dalam rangka persiapan survei Calon Kepala Daerah, untuk menghindari benturan ideologis jalannya pemerintahan daerah lima tahun ke depan harus tegak lurus dengan kualisi partai pada saat Pemilu Presiden 2024. 

Fenomena Degradasi Kader Partai Golkar

Oleh : Muhammad Hakim Rianta

Dalam perjalanan menuju transisi demokrasi yang ideal, tindak pidana korupsi telah menyisakan trauma fasisme yang cukup mendalam akibat rezim korup dimasa kelam. Traumatis yang demikian, mendorong tindak pidana korupsi dinobatkan sebagai hostis humanis generis atau musuh bersama umat manusia sehingga beragam upaya dalam membumihanguskan tindak pidana korupsi mulai dari penjatuhan sanksi yang tegas hingga pada pembatasan pemberian amnesti dan remisi merupakan suatu bentuk implementasi komitmen negara dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Mantan Hakim Agung Artijdo Alkostar pernah menyatakan bahwa intensitas perilaku korupsi secara langsung akan merusak sendi-sendi demokrasi, hak-hak rakyat, hak sosial terlebih lagi hak ekonomi yang berimplikasi pada terkikisnya tujuan pemenuhan kesejahteraan sosial sebagaimana tujuan negara Indonesia. Maka tak berlebihan jika korupsi dikualifisir sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Sehingga invasi perilaku koruptif yang dewasa ini semakin marak menuntut negara melalui instrumen hukum dan monopoli kuasanya untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap bermacam bentuk tindak pidana korupsi.

Kendati demikian, upaya pemberantasan korupsi dengan jargon perang melawan korupsi atau anti terhadap korupsi seolah hanya berhenti sebagai sebuah khayalan semata, karena faktanya berdasarkan data aktual justru menunjukkan adanya trend peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia. Setidaknya menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa terjadi peningkatan jumlah perkara dan terdakwa korupsi yang mana sepanjang tahun 2021 terdapat 1.282 jumlah perkara korupsi dengan total terdakwa 1.404 orang. Belum lagi fakta bahwa anggaran yang digelontorkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tak sebanding dengan kerugian negara yang dapat dikembalikan dari hasil tindak pidana korupsi.

Dirangkum dari berbagai sumber, ternyata untuk satu saja perkara yang sedang ditangani oleh lembaga penegak hukum membutuhkan biaya yang cukup besar, misalnya Kejaksaan dalam operasional penyelidikan serta penyidikan membetuhkan anggaran berkisar 83-150 juta,&#160; Kepolisian membutuhkan anggaran operasional berkisar 200-300 juta, dan KPK membutuhkan anggaran berkisar 200 jutaan. Biaya satu perkara tersebut belum termasuk biaya operasional penuntutan, persidangan, biaya konsumsi di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan dan lain sebagainya. Alih-alih penegakan hukum tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara, justru kenyataan menampilkan sebaliknya negara mengalami kerugian akibat korupsi yang semakin marak disertai pembebanan negara terhadap biaya operasional penegakan hukumnya dan tujuan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi pun tak terpenuhi.

Kondisi demikian memicu lahirnya gagasan dan konsepsi baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, salah satu yang tak asing di telinga kita adalah mekanisme penegakan hukum di luar pengadilan yang dikenal dengan konsep Restorative Justice atau keadilan restorasi. Terlepas dari pro-kontra penerapan Restorative Justice dalam penegakan hukum korupsi, kita perlu menggali lebih dalam aspek positif dalam penerapannya juga mengintegrasikan dengan kebutuhan hukum nasional maupun ketentuan dalam kebiasaan hukum masyarakat sebagai kearifan lokal dalam penegakan dan peningkatan kesadaran hukum.

Restorative Justice dan Nilai Kearifan Lokal

Dilansir dari situs Badilum Mahkamah Agung, secara sederhana Restorative Justice atau keadilan restoratif dapat dimaknai sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Sedangkan dalam Black&#8217;s Law Dictionary mendefinisikan Restorative Justice sebagai&#160; sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokuskan pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan, mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Keadilan restoratif ini menggunakan pendekatan keseimbangan, menghasilkan disposisi yang membatasi dengan memusatkan pada tanggung jawab pelaku dan memberikan bantuan pada korban. Pelaku mungkin diperintahkan untuk memberi ganti kerugian (restitusi), untuk melakukan pelayanan pada masyarakat, atau membuat perubahan dalam beberapa cara atas perintah (putusan) pengadilan.

Sebenarnya konsep Restorative Justice bukan merupakan konsep baru dalam pranata sistem hukum di Indonesia terutama dalam hukum adat dan kebiasaan dalam masyarakat (living law). Tak dapat dipungkiri mayoritas sistem penyelesaian perkara termasuk perkara tindak pidana dalam hukum kebiasaan (adat) masyarakat Indonesia selalu saja mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaiannya. Misalnya, di Sulawesi Tenggara masyarakat adat Tolaki dengan media Kalo Sara, masyarakat adat Buton dengan adat Kaleo-Leo begitu pula dengan masyarakat adat Muna. Dimana kesemuanya mendepankan mediasi untuk mewujudkan pemulihan keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dan masyarakat secara umum. Sehingga tak berlebihan jika kita mengatakan bahwa Restorative Justice merupakan internalisasi dari nilai-nilai kearifan lokal.

Efektivitas Restorative Justice dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Restorative Justice sejatinya merupakan salah satu bentuk alternatif pendekatan peradilan pidana yang pada dasarnya berlaku secara universal. Di beberapa negara pendekatan ini sudah diadopsi dan menunjukan hasil yang baik. Belanda misalnya, menjadi negara yang dianggap paling berhasil dalam mengimplementasikan Restorative Justice. Dengan memberlakukan mekanisme Restorative Justice, pada tahun 2016, berdasarkan Corruption Perseption Index (CIP) atau Indeks Persepsi Korupsi, Belanda menduduki posisi ke-8 dari 176 negara.&#160; Ini menunjukan, bahwa pendekatan Restoratif Justice justru lebih mampu menekan angka kejahatan khususnya dalam tindak pidana korupsi, terlebih lagi mampu memulihkan akibat dari tindak pidana dimana baik negara, pelaku juga masyarakat secara bersama-sama memikirkan cara untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan.

Jeremy Bentham dalam karyanya telah menggariskan bahwa pidana semestinya tidak diterapkan atau digunakan apabila &#8220;groundless, needless, unprofitable, or inefficacous&#8221;. Dalam konteks ini, pendapat yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dapat menjadi kerangka teori untuk mendukung wacana penerapan Restorative Justice dalam penegakan hukum korupsi sebab apabila ditinjau dari segi efektivitas, sejatinya penerapan Restorative Justice amatlah efektif karena dapat memberangus berbagai permasalahan sekaligus dalam upaya penegakan hukum ketimbang mendahulukan pemidanaan sebab pidana sejatinya merupakan ultimum remedium atau sarana terakhir dalam upaya penegakan hukum.

Kendati demikian, penerapan Restorative Justice haruslah diatur secara ketat agar menderogasi potensi penyalahgunaan dalam praktik dan implementasinya. Misalnya, memberikan limitasi terhadap nominal uang hasil korupsi dan Restorative Justice baru dapat diberlakukan apabila terdakwa mengembalikan seluruh uang hasil tindak pidana ditambah 10% dari hasil kerugian negara, pun jika uang hasil korupsi dikembalikan hanya sebagaian, maka tetap dilakukan penyidikan, penuntutan dan memungkinkan di persidangan akan ada pengurangan pidana (klementie) terhadap terdakwa.

Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan Restorative Justice dalam penegakan hukum korupsi merupakan langkah tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan penegakan hukum korupsi mulai dari disparitas antara pembebanan anggaran negara dengan pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi hingga pada masalah over capacity Lembaga Pemasyarakatan serta sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam hukum kebiasaan (adat) masyarakat Indonesia.

Penerapan Restorative Justice dalam penegakan hukum korupsi merupakan langkah tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan penegakan hukum korupsi mulai dari disparitas antara pembebanan anggaran negara dengan pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi hingga pada masalah over capacity Lembaga Pemasyarakatan serta sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam hukum kebiasaan (adat) masyarakat Indonesia.

Penerapan Restorative Justice dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kenapa Tidak?

Oleh: Muhammad Ansharullah Amirudin

Siswa SMA Negeri 1 Pasarwajo

&#8217;&#8217;Berikan aku 1000 orang tua niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia&#8217;&#8217;. Begitulah perkataan Bapak Proklamator kita Ir. H. Soekarno. Hal ini bukanlah tanpa alasan, orang yang memproklamirkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini sadar akan 1 hal yaitu bahwa pentingnya pemuda dalam berperan sebagai tonggak utama dalam mendirikan fondasi kokoh Indonesia sebagai Negara yang berdaulat dan terlepas dari berbagai pengaruh merusak serta belenggu penjajahan.

Pemuda selalu saja mengarahkan pandangan kepada seluruh persoalan yang terjadi pada bangsa dan Negara Indonesia. Bahkan dalam menuju kemerdekaan, pemuda juga ikut berperan penting dalam prosesnya. Sudah pasti kita perlu menyadari, menghargai dan mengapresiasi keberanian serta kekompokkan golongan muda dalam menculik Soekarno-Hatta dengan tujuan mendesak agar segera memproklamirkan kemerdekaan. Sehingga pada 17 Agustus 1945, menjadi penanda terealisasinya usaha yang begitu kian massif dan penuh semangat dari kerja sama antara golongan tua dan muda dengan usaha yang sama namun dengan tupoksi yang berbeda.

Sepenggal alasan betapa pentingnya pemuda bagi Soekarno dan seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Tetapi, kemerdekaan tidak sepenuhnya di dapat oleh Indonesia, meski tidak dapat dilihat dan dirasakaan secara fisik, namun hingga sekarang Indonesia sedang berada dalam medan pertempuran yang jauh lebih berbahaya dibanding usaha pemuda dalam mewujudkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, ataupun ketika pemuda ikut berperan aktif menekan PKI dalam peristiwa September 1965 itu, yang mana musuh kita saat itu jelas, penjajah yang tentu tidak sejalan dengan kita, para wong cilik yang dipengaruhi dan dijadikan senjata dalam memberontak di tanah sendiri, dan korban yang terhitung banyak jumlahnya.

Baca Juga: <a href="https://butonsatu.com/read/mengapa-soekarno-hanya-butuh-sepuluh-pemuda">Mengapa Soekarno Hanya Butuh Sepuluh Pemuda</a>

Tetapi di Indonesia generasi pemuda kita yang sedang dibombardir, pemikiran dan mentalnya diobok-obok oleh kaum sekuler, liberal, atheis, komunis, LGBT, hedonis, otak-otak pemuda kita sedang diracuni oleh budaya westernisasi dan berbagai kebudayaan merusak dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi.

Dahulu korbannya jelas, disiksa, dibunuh, meninggal dunia, dan bisa jadi mati syahid tetapi di kita Indonesia korban serangan ideologi ini tidak mati, tapi menjadi mayat-mayat hidup yang berjalan tanpa visi misi apalagi ambisi dan parahnya mereka-mereka ini tidak sadar bahwa mereka adalah korban, tidak mati fisik tapi mati pemikiran. Memprihatinkan? Hal ini justru jauh lebih dari memprihatinkan dan bahkan bisa saja akan merenggut kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia nantinya.

Sangat miris, kemerdekaan datang dari pemuda dan &#8220;akan&#8221; dihilangkan juga oleh pemuda itu sendiri. Tetapi, &#8220;akan&#8221; ini bisa menjadi &#8220;tidak akan&#8221; dengan kembali lagi pada bantuan dari kita para pemuda. Tinggal memulai dari hal terkecil seperti menyaring secara tegas dan selektif pengaruh budaya yang datang dari luar maupun dalam tanah air kita sendiri hingga dengan mewujudkan sumpah kita sebagai pemuda bahwa akan terus mengembangkan dan memegang teguh sikap persatuan dan kesatuan dengan melepaskan segala egoisme personal terhadap perbedaan adat, suku, ras, sampai agama yang akan membuat kita terpecahkan.

Dahulu hingga sekarang pemuda selalu ikut serta dalam memperbaiki dan menyelesaikan segala perihal yang datang pada bangsa dan Negara, dan terbukti berhasil sehingga sekaranglah saatnya kesempatan bagi para pemuda untuk membuktikan kembali pada Indonesia dan dunia bahwa pemuda akan selalu konsisten untuk menjadi garda terdepan dalam mendobrak seluruh perihal dan mewujudkan sumpah kita &#8220;Sumpah Pemuda&#8221;. Jumat, 28 oktober 2022.

Bagi para pemuda untuk membuktikan kembali pada Indonesia dan dunia bahwa pemuda akan selalu konsisten untuk menjadi garda terdepan dalam mendobrak seluruh perihal dan mewujudkan sumpah kita “Sumpah Pemuda”. Jumat, 28 oktober 2022.

Memaknai Sumpah Pemuda di Era Globalisasi

Oleh : Muhammad Amin Siddiq Amirudin

Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Halu Oleo

Telah berlalu tujuh puluh tujuh tahun sejak indonesia memproklamirkan kemerdakaannya lewat mulut soekarno. Hari itu begitu berkesan dan membekas mengingat perjalanan panjang bangsa untuk tiba pada momen itu yang tidak mudah serta begitu dramatis. Peristiwa tersebut terjadi bukan tanpa kerja keras dan kerja cerdas para pejuang yang saat itu bisa diklasifikasi antara golongan tua dan golongan muda. Keduanya punya peran yang sama namun berbeda pada tupoksi. Kita bisa melihat bagaimana duet paling hebat saat itu yang berputar dalam orientasi ke masa depan. Peristiwa 17 agustus 1945 adalah satu dari momen bersejarah yang dicetak bangsa kita untuk bisa lari dari belenggu kolonialisme dan imperialisme. Tetapi jauh sebelum itu pula para pemuda pemudi bangsa telah berupaya dan bersiap untuk mencapai titik yang menjadi ekspektasi sehingga bisa terealisasi.

Sejarah Singkat Sumpah Pemuda

Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Di antaranya Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Pemoeda Indonesia, Jong Islamieten Bond, Jong Celebes, Sekar Rukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928, di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Lapangan Banteng.&#160; Dalam rapat tersebut terdapat uraian Moehammad Jamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yakni sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan &#34;Sumpah Pemuda&#34; adalah keputusan Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarakan dua hari, 27-28 Oktober 1928 di Batavia (kini bernama Jakarta). Keputusan ini menegaskan cita-cita akan &#34;tanah air Indonesia&#34;, &#34;bangsa Indonesia&#34;, dan &#34;bahasa Indonesia&#34;. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap &#34;perkumpulan kebangsaan Indonesia&#34; dan agar &#34;disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan&#34;.

Memaknai Sumpah Pemuda Sebagai Alarm Pengaktualisasian Eksistensi dan Konsistensi Pemuda

Sejak dahulu pemuda terus pasang taring dalam setiap dinamika sosial maupun politik yang dihadapi bangsa. Seakan segala perihal yang menerpa bangsa selalu menjadi bahan perhatian kaum muda dan memang begitu seharusnya. Dimulai dengan sumpah pemuda terlihat bagaimana pemuda mampu menjadi kaki yang melangkah menggendong bangsa ini agar sembuh dari virus perpecahan dan anti nasionalisme. Kemudian menjelang kemerdekaan pemuda terus aktif mengambil peran krusial dalam usaha mencapai kemerdekaan. Tentunya kita perlu memuji keberanian para golongan muda yang saat itu menculik Soekarno-Hatta kemudian mendesak agar kedua tokoh tersebut untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Berselang beberapa windu, pemuda kembali beraksi secara represif terhadap peristiwa september 1965 yang melibatkan PKI sebagai aktornya. Tak hanya sampai disitu, lagi dan lagi pemuda menjadi pelopor runtuhnya orde baru yang dianggap begitu otoriter dan keluar dari koridor selama kepemimpinannya. Hal tersebut membuat kita tersadar tentang bagai mana pemuda mengambil perannya. Bahkan ketika kolonialisme tidak lagi pada masanya, pemuda harus tetap memainkan peran dalam perang ekonomi global abad ini. Sumpah pemuda lahir sebagai obat penyembuh atas penyakit kedaerahan bangsa ini. Pada hari sumpah pemuda ini, tentunya semangat sumpah pemuda adalah dengan terus memupuk persatuan dan kesatuan dengan melepas semua ego-ego adat, suku, bahkan agama terlebih lagi kita tidak terpecah hanya karena perbedaan pilihan dalam kancah politik daerah hingga nasional. Hilangkan kepentingan-kepentingan politik sesaat yang justru memecah secara berkepanjangan. Satukan hati dan pikiran untuk mencapai kemerdekaan sesungguhnya seperti yang dicita-citakan founding fathers Indonesia ini. Setelah 94 tahun sumpah pemuda, rasanya inilah saatnya pemuda naik panggung untuk tidak hanya menjadi agent of change tetapi menjadi agent of union. Itulah mengapa soekarno hanya butuh sepuluh pemuda.

Setelah 94 tahun sumpah pemuda, rasanya inilah saatnya pemuda naik panggung untuk tidak hanya menjadi agent of change tetapi menjadi agent of union. Itulah mengapa soekarno hanya butuh sepuluh pemuda

Mengapa Soekarno Hanya Butuh Sepuluh Pemuda

BUTON, BUTONSATU.com -&#160; Koordinator Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Kabupaten Buton, Muhammad Risman mengharapkan kepada pemerintah daerah (Pemda) Buton dapat memanfaatkan ruang daerah.

Apalagi, pemerintah pusat telah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tentunya akan berdampak pada roda perekonomian masyarakat terutama di Kabupaten Buton.

&#8220;Pemerintah daerah harus memanfaatkan penataan ruang daerah, misalkan dimana ruang untuk pertanian? Apalagi kondisi saat ini BBM sudah naik harganya jadi diharapkan pemda harus manfaatkan ruang daerah dengan baik,&#8221; kata Muhammad Risman kepada Butonsatu.com melalui pesan WhatsAap, Senin (5/9/2022).

Ia sangat sepakat untuk menghadapi inflansi dunia yang sangat tinggi. Pj Bupati Buton mengusulkan peraturan daerah (Perda) ketahanan pangan.

&#8220;Sangat sepakat, Buton memiliki perda pangan tapi penataan ruangnya dulu harus dipastikan dan jelas,&#8221; kata Risman.

Menurut Risman, permasalahan penataan ruang daerah menjadi kendala untuk mewujudkan lahan pertanian sehingga akan menyulitkan pemda dalam mencapai target sebagai daerah lumbung pangan.

&#8220;Ketahanan pangan bisa terwujud apabila lahan pertanian itu ada. Tapi kalau tidak ada, mana ada ketahanan pangan. Iya kan?,&#8221; tanya dia.

Risman mengusulkan kepada Pj Bupati Buton, Drs Basiran agar melakukan penataan ruang daerah lebih awal. Menurutnya, permasalahan penataan ruang lahan pertanian merupakan di antara dari rekomendasi diskusi Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton, tahun 2020.

Baca Juga: <a href="https://butonsatu.com/read/fungsikan-tkprd-revisi-tata-ruang-kawasan-aspal-buton">Fungsikan TKPRD, Revisi Tata Ruang Kawasan Aspal Buton</a>

&#8220;Masalah lahan pertanian adalah salah satu dari rekomendasi dari diskusi FKP tentang pembahasan tata ruang tahun 2020. Semua OPD terkait terutama pertanian hadir hingga Bappeda bahkan dari pertanahan turut hadir dan rekomendasinya untuk mewujudkan lahan pertanian maka yang pertama penataan ruangnya harus jelas,&#8221; ujar Risman.

Risman mengungkapkan hasil dialog FKP ditemukan permasalahan terjadi pada Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Buton, di antaranya kurang efektifnya koordinasi antar OPD sehingga Pj Bupati Buton perlu mengevaluasi tim tersebut.

Baca Juga: <a href="https://butonsatu.com/read/ylbh-bkn-buton-somasi-pemda-buton-atas-dugaan-penyerobotan-lahan-warga">YLBH-BKN Buton Somasi Pemda Buton Atas Dugaan Penyerobotan Lahan Warga</a>

&#8220;Yang bisa melakukan penataan ruang daerah itu secara teknis ada di TKPRD sehingga bupati perlu mengevaluasi tim itu (TKPRD,red) karena disitu ada banyak OPD. Jadi supaya pada saat pembahasan lahan pertanian tak ada kendala,&#8221; jelas Risman.

Apalagi secara teknis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinas pertanian dan dinas ketahanan pangan kabupaten Buton terpisah maka perlu koordinasi antar instansi dalam TKPRD.

&#8220;Jadi 2 dinas yakni dinas pertanian dan dinas ketahanan pangan, harus konek dan jangan sampai ada perselisihan data tapi kalau ada perselisihan disitulah peran TKPRD,&#8221; ungkap Risman.

Sebelumnya, Pj. Bupati Buton Drs Basiran menyampaikan Pemkab Buton telah mengusulkan Perda terkait ketahanan pangan. Karena saat ini dunia sedang menghadapi inflasi yang begitu tinggi.

Menurut Basiran, tingginya inflasi yang melanda dunia saat ini akan mengakibatkan krisis, salah satunya krisis pangan.

&#8220;Saat ini kita telah usulkan Perda tentang ketahanan pangan, kalau sudah jadi,&#160; kita menjadi Kabupaten pertama yang mengatur tentang lumbung pangan. Dan daerah Siontapina salah satu kecamatan yang mempertahankan pangan tersebut,&#8221; kata Basiran dalam kunjungan kerjanya di Siotapina, Sabtu (3/9/2022).

Ketua FKP Buton, Muhammad Risman: Jadi 2 dinas yakni dinas pertanian dan dinas ketahanan pangan, harus konek dan jangan sampai ada perselisihan data tapi kalau ada perselisihan disitulah peran TKPRD

Pj Bupati Buton Usulkan Perda Ketahanan Pangan, Risman: Penataan Ruang Jelas Dulu

Oleh : Muhammad Hakim Rianta

17 Agustus 2022 kembali kita peringati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Hari kemerdekaan yang diperingati tiap tahunnya ini selalu saja menyisakan cerita menarik penuh makna dalam perayaannya.

Dua tahun belakangan kita merayakan kemerdekaan dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang tentu memaksa kita tetap tegar dibalik duka korban jiwa yang berjatuhan. Tak menyurutkan semangat sama sekali, sebaliknya justru menyalakan api semangat perjuangan bangsa dalam melawan wabah yang menyerang. Akhirnya, dengan ikhtiar bangsa dan atas izin Tuhan bangsa kita bisa melewati masa-masa sulit itu dengan perjuangan yang tak mudah.

Hari ini dalam peringatan kemerdekaan yang ke-77 tahun ada sedikit cerita menarik dari pulau kecil yang terletak di sebelah tenggara Kepulauan Sulawesi. Yah, pulau dengan kekayaan alam dan keragaman budaya yang melimpah itu adalah Pulau Buton.

Suatu kebanggaan dan kehormatan karena pada peringatan hari besar ini Presiden RI Ir. H. Joko Widodo mengenakan pakaian adat Buton Dolomani.

Dolomani merupakan pakaian adat Kesultanan Buton yang juga sering dikenakan oleh Sultan Buton ke-35, Sultan Muhamad Ali. Dalam baju tersebut terdapat sejumlah filosofi. Salah satunya yaitu sulaman bermotif bunga rongo yang melambangkan perjalanan seorang pemimpin. Ia bermula dari bawah, lalu naik ke atas menjadi seorang pemimpin. Kemudian, ia akan turun lagi ke bawah menjadi rakyat biasa.

Dikenakannya baju adat Buton Dolomani dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini memberi isyarat bahwa Buton sebagai Pulau bekas kerajaan tersohor pada masanya yang luput dari catatan sejarah nasional mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat sekaligus membuka kembali memori sejarah peran serta dan kontribusi Buton dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Sultan Buton ke-20 Himayatuddin Muhammad Saidi yang memutus perjanjian dan melakukan perlawanan terhadap VOC merupakan simbol pengorbanan Buton dalam kontribusinya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tak berhenti sampai disitu, Buton juga memiliki peran serta dalam mengisi kemerdekaan Indonesia.

Hal itu tercatat dalam sejarah bahwa pada Februari 1950, terjadi pertemuan yang dikenal sebagai Pertemuan Malino. Kala itu Soekarno bertemu dengan Sultan Buton, La Ode Muhammad Falihi; Raja Bone, Sultan Andi Mappanyuki; dan Gubernur Afdeling (bagian atau divisi) Makassar, Andi Pangeran Pettarani. Pada pertemuan itu, Sultan Buton, La Ode Muhammad Falihi menerima ajakan Soekarno untuk bergabung dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sayangnya, sejarah peran serta Buton dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan tak berbuah manis. Pada awalnya Buton bahkan lekat dengan sentimen penghianat yang bekerjasama dengan penjajah sampai luputnya nama Buton dari catatan sejarah nasional.

Hingga pada akhirnya sejarah tak bisa dikaburkan selamanya, dengan dikukuhkannya Sultan Buton Himayatuddin Muhammad Saidi sebagai pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/TK/2019 tertanggal 7 November 2019 mengaburkan mata rantai pengaburan sejarah Buton dalam catatan sejarah nasional.

Sekaligus menjadi yang pertama dalam sejarah masyarakat Buton dimana Pakaian Adat Kebesaran Buton &#34;Dolomani&#34; digunakan oleh Presiden Republik Indonesia dalam perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77.

Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945-17 Agustus 2022. Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Merdeka!

&#160;

Suatu kebanggaan dan kehormatan karena pada peringatan hari besar ini Presiden RI Ir. H. Joko Widodo mengenakan pakaian adat Buton Dolomani.
Dolomani merupakan pakaian adat Kesultanan Buton yang juga sering dikenakan oleh Sultan Buton ke-35, Sultan Muhamad Ali. Dalam baju tersebut terdapat sejumlah filosofi. Salah satunya yaitu sulaman bermotif bunga rongo yang melambangkan perjalanan seorang pemimpin. Ia bermula dari bawah, lalu naik ke atas menjadi seorang pemimpin. Kemudian, ia akan turun lagi ke bawah menjadi rakyat biasa.

Cerita Kemerdekaan dari Jazirah Kepulauan Buton

BUTON, BUTONSATU.com -&#160;&#160; Pemerintahan dibawah Kendali Drs. La Bakry, M.Si dan Iis Eliyanti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton sisa periode 2017-2022 akan berakhir pada 24 Agustus mendatang.

Pemerintahan dengan mengusung visi &#8220;Terwujudnya Kabupaten Buton Sebagai Kawasan Bisnis dengan Budaya Terdepan&#8221;, bagaimana kelanjutannya. Apakah ditangan Penjabat (Pj) Bupati akan datang bisa meneruskan?

Sedikit hasil diskusi, tahun 2020 Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton bersama beberapa instansi teknis dari lingkup perangkat daerah maupun vertikal misalkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buton membahas terkait pengembangan kawasan strategis bisnis daerah.

Hasilnya terutama soal penataan ruang, ditemukan belum terurai dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah.

Meskipun program untuk kawasan khusus Kapontori dan Lasalimu atau disingkat Kapolimu sudah termuat dalam Perda Buton No 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033.

 
Namun, lagi-lagi soal lahan meskipun secara geografis Kabupaten Buton memiliki wilayah yang luas tapi tidak menjadi jaminan akan cepat dalam melakukan penataan kawasan.

Kemudian loyalitas birokrasi daerah secara teknis masih masih lemah. Sementara pelaksanaan visi kawasan strategis daerah diperlukan tingkat koordinasi antar instansi teknis perangkat daerah dan vertikal dapat dilakukan secara Trstruktur, Sistematis dan Masif hingga ketingkat pemerintahan desa.

Baca Juga: <a href="https://butonsatu.com/read/kapolimu-kawasan-strategis-ekonomi-baru-di-buton">KAPOLIMU, Kawasan Strategis Ekonomi Baru di Buton</a>

Terkait Kapolimu, Perda Sultra No 2/2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Sultra Tahun 2014-2034 juga memuat Kapolimu menjadi Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Sehingga perhatian pemerintah dari pusat hingga di daerah, menempatkan wilayah Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Lasalimu dalam prioritas pengembangan kawasan ekonomi.

Apalagi kawasan Kecamatan Lasalimu khususnya pada tahun 2021, menjadi perhatian publik dengan pemanfaatan Aspal Buton untuk digunakan secara Nasional (Permendagri No. 64 tahun 2020).

Lalu apakah tiba masa transisi pemerintahan Kabupaten Buton segala bentuk program yang sudah ada tersebut dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Bupati kedepan?

Menurut penulis, selama ketentuan Perda Sultra No 2/2014 dan Perda Buton No 1/2014 belum dicabut atau masih berlaku maka pemerintahan selanjutnya tetap melanjutkan dan memberi dukungan sebagaimana tugas eksekutif menjalankan tugas-tugas hasil produk legislatif terutama pengembangan pembangunan 
Kapolimu.

Namun bisa saja tidak! Pj Bupati Buton kedepan menjalankan tugas dan amanah diluar visi pemerintahan sebelumnya. Jika hal itu terjadi maka bagaimana nasib pengembangan visi Terwujudnya Kabupaten Buton Sebagai Kawasan Bisnis dengan Budaya Terdepan.

Buton, 14 Juli 2022.

Muhammad Risman 
Ketua Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton

Pemerintahan dibawah Kendali Drs. La Bakry, M.Si dan Iis Eliyanti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton sisa periode 2017-2022 akan berakhir pada 24 Agustus mendatang.

Opini