BUTON, BUTONSATU.com – Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., menegaskan pentingnya kepastian hukum sebagai landasan utama dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) serta upaya menarik investasi masuk ke Kabupaten Buton. Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Konsultasi Publik I Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Buton 2 di Aula Kantor Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa, Pasarwajo, Senin (16/11/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Alvin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas partisipasi seluruh pihak yang hadir dalam forum strategis tersebut. Ia menilai Konsultasi Publik merupakan tahapan krusial guna menghasilkan dokumen perencanaan tata ruang daerah yang komprehensif dan berkualitas.

Menurut Bupati, Kabupaten Buton memiliki kekayaan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Namun, potensi tersebut memerlukan dukungan regulasi yang tegas serta kepastian hukum agar pemanfaatannya berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan daerah.

"Sebagai warga negara Indonesia, apa pun yang kita lakukan harus berbasis hukum. Bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam dan menarik investor dari luar daerah untuk datang ke Kabupaten Buton apabila kepastian hukumnya tidak ada," ungkap Bupati Alvin.

Ia menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan instrumen fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Ketersediaan aturan tata ruang yang jelas akan memberikan keyakinan serta payung hukum yang kuat bagi para pelaku usaha dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Buton.

Lebih lanjut, Bupati berharap seluruh proses teknis penyusunan dokumen RDTR WP Buton 2 dapat dipercepat agar segera rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia meminta seluruh pihak terkait memberikan perhatian serius dalam mengawal tahapan perencanaan ini.

Melalui forum Konsultasi Publik I tersebut, Bupati Alvin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif, sehingga dokumen RDTR yang dihasilkan benar-benar mampu mengoptimalkan potensi SDA, menjamin kepastian hukum, serta membuka ruang investasi luas bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Buton.