BUTON, BUTONSATU.com – Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Buton dalam mendukung proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta percepatan penetapan hutan adat di wilayah Kabupaten Buton. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Multipihak Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Percepatan Hutan Adat di Ruang Rapat VIP Kantor Bupati Buton, Pasarwajo, Senin (16/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Alvin menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang menaruh perhatian serius terhadap eksistensi dan keberlangsungan adat istiadat di Bumi Penghasil Aspal tersebut. Ia menilai nilai-nilai budaya dan ajaran leluhur merupakan fondasi identitas masyarakat Buton yang wajib dilestarikan.
"Saya berterima kasih atas kepedulian saudara-saudara sekalian. Betapa pentingnya kultur kita, kebudayaan kita, dan ajaran leluhur kita. Ini adalah kampung dari Oputa Yi Koo. Di Buton ini, nilai-nilai adat masih sangat kental, sehingga forum seperti ini sangat bagus sekali," ungkap Bupati.
Bupati juga memberikan penghormatan khusus atas kehadiran para tokoh adat dalam forum strategis tersebut. Ia berharap pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat, sekaligus menjamin warisan budaya leluhur tetap terjaga bagi generasi mendatang.
"Saya hadir di sini untuk mendengarkan. Pemerintah Kabupaten Buton siap membantu dan tentu akan bersinergi dengan Kementerian Kehutanan, pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi agar kita bisa menemukan titik temu yang baik," tegas Alvin.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Teritorial Kawasan Hutan, Ir. Indra Warsyadi, S.P., M.Si., memaparkan bahwa proses pengakuan MHA memerlukan tahapan serta kajian yang komprehensif—mulai dari identifikasi keberadaan masyarakat adat, pengkajian sejarah dan kelembagaan adat, hingga penerbitan kebijakan pengakuan oleh pemerintah daerah.
Ia menekankan lima poin krusial yang harus dikawal bersama lintas sektor, meliputi dukungan kebijakan dan regulasi daerah, penguatan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, pelaksanaan identifikasi serta pemetaan wilayah adat secara partisipatif dan akurat, penguatan lembaga adat sebagai subjek utama, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang terukur.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Balai Perhutanan Sosial Gowa, Akhmad Sarifudin Fauzi, S.Hut., M.H., turut menegaskan urgensi pengakuan hak-hak masyarakat adat agar dapat memberikan perlindungan sekaligus manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah penyamaan persepsi antarpemangku kepentingan guna merumuskan pembagian tugas, instansi penanggung jawab, serta target waktu penyelesaian dalam mengawal percepatan penetapan hutan adat di Kabupaten Buton.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Buton yang diwakili Ketua Komisi II Hanafi, S.IP., Tim Identifikasi dari Universitas Halu Oleo (UHO), Camat Siotapina, Camat Lasalimu, perwakilan Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton, serta para tokoh adat dan perwakilan masyarakat adat setempat.



















