BUTON, BUTONSATU.com - Untuk menangkal penyebaran berita hoaks menjelang Pilkada 2024, Kepala Dinas Kominfo Buton, Suhardin Sanusi, ST., menggelar dialog bersama awak media di Media Center Kominfo, Pusat Perkantoran Takawa, pada Rabu, 4 September 2024.
Suhardin menyatakan pentingnya peran insan kehumasan dan pers dalam memberantas berita hoaks. Menurutnya, media sosial dan media massa harus terus diisi dengan konten-konten positif agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perubahan bagi Indonesia.
“Peran media sangat besar dalam hal ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suhardin menegaskan pentingnya peran media sesuai dengan Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan, “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.” Media harus berperan dalam edukasi masyarakat, seperti mengenai proses pemilu, calon peserta pilkada, dan isu-isu penting.
“Media saat ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan berita yang akurat, seimbang, dan tidak beritikad buruk,” tegasnya.
Media juga berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih, memberikan pandangan yang lebih luas dan bertanggung jawab dalam membentuk opini publik serta mempromosikan demokrasi yang sehat.
Peran pers dalam mengawasi dan mengkritisi proses Pilkada adalah untuk memastikan transparansi dan keadilan. Media memfasilitasi interaksi antar warga, memungkinkan opini dan informasi dibagikan dan didiskusikan secara lebih dinamis dan interaktif tanpa adanya paparan hoaks.
Suhardin menambahkan bahwa hoaks tidak bisa dibasmi hanya dengan pemblokiran. Penguatan masyarakat dianggap lebih efektif dalam memberantas hoaks daripada sekadar memblokir situs-situs penyebarnya.
Mengingat skala dan sensitivitas politik yang tinggi, Pilkada yang damai adalah kunci untuk menjaga stabilitas nasional.
“Dalam hal ini, pemerintah bersinergi dengan media untuk menciptakan suasana harmonis dan mengurangi risiko konflik,” katanya.
Pilkada yang damai akan mencerminkan kedewasaan demokrasi Indonesia, di mana perbedaan pandangan politik dapat diakomodasi tanpa kekerasan.
“Pemerintah bersinergi dengan media untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi,” imbuhnya.
