Rekapan Pertemuan
PGRI Buton dengan PJ Bupati Buton Bapak Drs. Basiran, M.Si
Oleh:
ABDUL WAHID
(Sekretaris Umum PGRI Buton)
Dua hari setelah dilantik Penjabat Bupati Buton Drs. Basiran, M.Si langsung menuju Pasarwajo sebagai ibukota Kabupaten Buton. Saat itu pula beliau menelusuri keberadaan organisasi yang mengurus guru yaitu PGRI Kabupaten Buton, sempat berkomunikasi dengan Pengurus Kabupaten PGRI Buton yang kemudian dilakukan pertemuan antara PJ Bupati Buton dengan Pengurs Kabupaten PGRI Buton yaitu pada hari Senin, 29 Agustus 2022. Sempat beliau kaget karena yang hadir hanya 2 orang yaitu Ketua dan wakil ketua 1. Melalui perbincangan panjang dan disepakati bahwa hari Rabu, 31 Agustus dilakukan tatap muka antara PJ Bupati Buton dengan perwakilan guru-guru seKabaupten Buton.
Alhasil, yang awalnya diragukan tentang jumlah guru yang hadir, namun karena antusias guru-guru cukup tinggi, sehingga jumlah yang hadir melebihi dari kapasitas aula Kantor Bupati Buton, hal ini sesuai dengan harapan agar terjadi keakraban antara warga dengan pemerintah dan bisa berdialog supaya aspirasi mereka bisa didengar oleh PJ Bupati Buton.
Kegiatan tatap muka hari Rabu, 31 Agustus 2022 yang diawali dengan pembacaan doa yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan ketua PGRI Kabupaten Buton, La Nesa, S.Pd., M.Si yang memaparkan visi dan misi PGRI Buton yang telah dijabarkan dalam bentuk Program Kerja yang fokus pada peningkatan kompetensi guru.
Menanggapi sambutan Ketua PGRI Kabupaten Buton, PJ Bupati Buton menyatakan bahwa guru harus dimuliakan, kalau mau meningkatkan mutu pendidikan di sekolah maka yang pertama diperbaiki adalah kesejahteraan guru. Bagaimana meningkatkan mutu pendidikan sementara guru-guru tidak bisa membeli beras, khususnya gur-guru honorere. Olehnya itu, beliau berjanji akan memberikan honor bagi guru honorer dengan nilai yang belum ditentukan. Kemudian kaitannya dengan program PGRI yang cenderung pada peningkatan kompetensi, silahkan buat proposal dengan tujuan dan manfaat kegiatan yang jelas, maka proposal akan saya disposisi dan saya akan kawal sampai tuntas. Namaun sayangnya kegiatan tatap muka ini tidak dibuka sesi dialog, dan tampak beliau tergesa-gesa keluar meninggalkan ruangan aula.
Mungkin masih penasaran dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Buton, maka diundang kembali para stake holder pendidikan melalui kegiatan NGOPI WA ENGRAN 2 (Ngobrol Pagi Warga Bareng Basiran) pada tanggal 16 September 2022 pukul 08.00-10.00 di alun-alun Takawa Buton dengan tema “Pendidikan Buton untuk Generasi Buton Ala Basiran”. Adapun komponen yang diundang yaitu Sekda Kab. Buton, Ketua DPRD Kab. Buton, Komisi II DPRD Kab. Buton, Pakar Pendidikan, Dewan Pendidikan Kab. Buton, PGRI Kab. Buton, Para Kepala Sekolah PAUD, SD, dan SMP, Sekolah Penggerak semua jenjang, Guru Penggerak semua jenjang, Ketua MKKS semua jenjang, Komite Sekolah, Pemerhati/Lembaga Pecinta Pendidikan Buton, dan OPD terkait: BAPPEDA, Inspektorat, dan BKAD.
Setelah memberikan pengantar PJ Bupati Buton dibuka sesi tanya jawab, pada sesi kedua dan pembicara kedua diberikan kesempatan kepada perwakilan dari PGRI Kabupaten Buton yang disampaikan oleh Sekretaris Umum yang merupakan representatif guru-guru di Kabupaten Buton. Dalam pembicaraan ini disampaikan bahwa guru-guru honorer (GTT) di Kabupaten Buton merasa lega karena Pemda Buton melalui PJ Bupati Buton merencanakan akan memberikan honor pada guru honorer di setiap sekolah, dalam kesempatan tersebut diminta agar pembayaran honor tersebut direalisasi paling lambat awal tahun 2023. Kemudian disampaikan pula bahwa PGRI Buton memiliki “sejuta” program yang mengarah pada peningkatan kompetensi guru. Karena jika kita serius meningkatkan mutu pendidikan maka kita mulai dari 8 Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Pendidik dan Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, dan Standar Penilaian. Dalam pemenuhan 8 standar ini harus proposional, artinya bahwa jika salah satu standar sudah memenuhi maka standar yang lain juga harus dipenuhi, contohnya jika standar sarana prasarana sudah memadai maka standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pengguna daripada sarana prasarana ini harus distandarisasi supaya mereka mampu mengaplikasikan sarana dan prasarana yang ada. Karena berdasarkan pengamatan banyak media-media pembelajaran berdebu, tertata di atas lemari dan tidak pernah digunakan karena tidak tahu menggunakannya. Intinya bahwa bicara peningkatan mutu pendidikan tentu dilakukan pembangunan fisik tapi tidak harus mengabaikan pembangunan non fisik.
Menanggapi usulan dari PGRI Buton ini, PJ Bupati Buton menyampaikan bahwa benar guru honorer harus dipikirkan kesejahteraannya, namun harus dibuat dulu regulasinya tentang tata cara pembayaran honor bagi guru tidak tetap (honorer). Kemudian pada akhir kegiatan tersebut tujuh (7) orang perwakilan PGRI Buton masuk di ruang kerja PJ Bupati Buton untuk menindaklanjuti usulan-usulan yang disampaikan sebelumnya dan dibuat dalam bentuk proposal. Sempat berdiskusi sekitar 20 menit PJ Bupati Buton membuat disposisi proposal kegiatan dan dokumen program kerja.
Karena kegiatan NGOPI WA ENGRAN ini disiarkan secara langsung melalui live streaming dan disaksikan/ditonton oleh publik, termasuk guru-guru dan lebih khusus guru tidak tetap (honorer) yang sangat manaruh harapan kepada PJ Bupati Buton tentang kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru.
