BUTON, BUTONSATU.com - Bupati Buton, La Bakry resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tahun 2022, di aula kantornya, senin (29/03/2021).
Turut hadir dalam giat tersebut, Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Sultra, Laode Muhammad Alwi, Ketua DPRD Hariasi Salad, Kapolres Buton AKBP Gunarko, Kejari Buton Wiranto, para pimpinan OPD, para camat, tokoh pemuda se Kabupaten Buton.
Dalam sambutannya, La Bakry mengatakan, Musrenbang merupakan momentum strategis dalam perencanaan pembangunan pondasi dan patron pembangunan satu tahun kedepan.
"Kita ketahui tahun 2022 merupakan penghujung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 mendatang," katanya.
Pun diakuinya, mewujudkan visi membangun Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya terdepan tidaklah mudah. Tentu harus mempertimbangkan berbagai potensi, kelemahan, kekuatan, peluang serta tantangan yang akan dihadapi daerah.
"Dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada beberapa pembangunan kita tidak memiliki kewenangan. Dimana kewenangan tersebut diambil alih Pemerintah Pusat," terang La Bakry.
Orang nomor satu di Kabupaten Buton itu menyebut, dari berbagai sektor yang dimiliki Buton, sektor pertambangan merupakan gerbong utama.
"Untuk itu, berbagai upaya telah kita lakukan, dan puncak dari segala upaya tersebut kita mendapat angin segar dalam pemanfaatan potensi aspal baik ditingkat nasional maupun internasional," tuturnya.
"Nantinya Buton akan berkontribusi besar bagi negara. Aspal akan menjadi potensi lokal yang mengglobal," sambung La Bakry.
Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Sultra melalui Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Laode Muhammad Alwi menjelaskan, Musrenbang tersebut merupakan rutinitas atau momen strategis perencanaan pembangunan tahun 2022 mendatang.
"Di tahun 2021 ini kita masih menghadapi tantangan akibat dampak Covid-19. Sehingga dengan adanya bencana non alam ini, kita dihadapi dengan berbagai macam permasalahan, salah satunya yang paling kita rasakan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Baca Juga: Ini Tema Pembangunan Kota Baubau di Tahun 2022
Adapun pokok-pokok kebijakan ataupun program pemerintah provinsi tahun 2021 saat ini, kata Alwai, bagaimana pencegahan terhadap stunting.
"Alhamdulilah Kabupaten Buton tahun 2021 ini mendapat peringkat pertama kabupaten/kota se Provinsi Sultra dalam penanganan dan penurunan stanting," tuturnya.
Percepatan penurunan stunting, lanjut dia, merupakan strategis atau program Presiden Joko Widodo, dimana di akhir 2024 nanti stunting bisa masuk diambang 14 persen. Dan saat ini Indonesia masih diambang tingkat 27- 28 persen ke atas.
