BUTON, BUTONSATU.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., mengambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) yang membahas pengendalian inflasi, yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, secara virtual di Ruang VIP Kantor Bupati Buton. Rapat berlangsung pada Senin, 17 Oktober 2023.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buton, Ledrik Victor Mesak Takaendengan, S.H., M.H., Danramil 1413-02/Pasarwajo Kapt. Arm La Bondo, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dalam upaya pengendalian inflasi.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, menjelaskan pentingnya mengendalikan inflasi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dampak dari inflasi yang tidak terkendali dapat mencakup penurunan daya beli masyarakat, peningkatan angka kemiskinan, penghambatan investasi, penurunan daya saing daerah, serta kenaikan suku bunga yang pada gilirannya akan meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam sambutannya, Restuardy Daud juga menekankan perlunya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi, komitmen dari pimpinan daerah, serta kerja sama antar daerah dan koordinasi lintas sektor.
“Menjaga inflasi yang terkendali perlu koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi, komitmen dan keseriusan pimpinan daerah serta kerjasama antar daerah dan koordinasi secara lintas sektor,” tuturnya.
Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Sub Direktorat Perindustrian Perdagangan, Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Nimas Dwi Kurniawati, menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini akan disampaikan lima arahan dari Presiden RI terkait upaya menjaga inflasi agar tetap terkendali.
Lima arahan tersebut mencakup pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi dengan intervensi pasar guna mengurangi gejolak harga, khususnya pada komoditas pangan, seperti beras, dan upaya memperkuat sarana serta prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Rapat Koordinasi ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan di daerah untuk bersama-sama mencari solusi yang efektif dalam mengatasi masalah inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi daerah.
