BUTON, BUTONSATU.com - Di tengah gema program pembangunan perumahan yang terus didorong pemerintah, terselip kisah memilukan dari Desa Koholimombono, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton. La Mardin, seorang kepala keluarga, harus menelan kenyataan pahit tinggal di hunian yang jauh dari kata layak bersama istri dan empat orang anaknya.
Rumah sederhana yang mereka tempati hanya berukuran sekitar 3 x 6 meter dengan satu kamar tidur. Di ruang yang sangat terbatas itulah, enam nyawa menggantungkan hidup, beristirahat, hingga tempat anak-anaknya mencoba merajut mimpi melalui buku-buku sekolah.
Himpitan ekonomi membuat La Mardin tak punya pilihan selain bertahan di bangunan yang nyaris tak lagi layak disebut tempat tinggal. Kondisi fisik rumah yang memprihatinkan dan ruang gerak yang sangat sempit membuat aktivitas sehari-hari menjadi beban tersendiri bagi keluarga ini.
"Melihat kondisi rumahnya yang hanya satu kamar dengan empat anak, tentu ini sangat memprihatinkan. Kami berharap pemerintah bisa memberikan perhatian agar keluarga ini dapat tinggal di rumah yang lebih layak dan nyaman," ujar salah satu tokoh masyarakat setempat yang meminta perhatian serius dari pihak berwenang.
Masyarakat sekitar pun mulai menyuarakan keprihatinan mereka, berharap agar keluarga La Mardin masuk dalam daftar prioritas program bantuan sosial.
Kisah keluarga La Mardin menjadi potret nyata masih adanya ketimpangan pembangunan di wilayah pedesaan. Harapan kini disematkan kepada Pemerintah Kabupaten Buton, Pemerintah Provinsi, hingga Kementerian terkait untuk segera menurunkan bantuan berupa program Bedah Rumah atau Bantuan Rumah Layak Huni (RLH).
Penyediaan rumah yang sehat dan manusiawi bukan hanya soal papan, melainkan investasi bagi masa depan anak-anak La Mardin agar dapat tumbuh dan belajar dalam lingkungan yang aman. Publik kini menanti, apakah air mata warga kecil di pelosok Buton ini akan segera dijawab dengan tindakan nyata oleh para pemangku kebijakan.
Hingga berita ini diturunkan, warga dan tokoh masyarakat setempat terus mendorong agar instansi terkait melakukan verifikasi lapangan. Mereka menilai, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari angka-angka di atas kertas atau pidato di podium, melainkan dari sejauh mana kehadiran negara menyentuh dinding rumah warga yang membutuhkan.
