BUTON, BUTONSATU.com – Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Buton memanfaatkan momentum Karnaval Merah Putih yang digelar Pemerintah Kabupaten Buton untuk menyosialisasikan layanan Sistem Integrasi Gateway Administrasi Pendapatan (SIGAP). Acara berlangsung pada Kamis (14/8/2025) di tengah rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.
Kepala Samsat Buton Wa Ode Marlina, S.Pi., menjelaskan bahwa SIGAP merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Program ini sebelumnya telah diluncurkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Hugua.
“SIGAP dirancang untuk menghadirkan transparansi pembayaran pajak tanpa harus bertemu langsung dengan petugas. Masyarakat bisa mengetahui status pajak dan nominal yang harus dibayar secara cepat,” ujar Marlina.
Program SIGAP melibatkan kerja sama antara Bapenda, Jasa Raharja, Samsat, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Virtual Account maupun Hotline.
Marlina memaparkan dua metode utama pembayaran pajak kendaraan melalui SIGAP:
BACA JUGA:
1. Datang langsung ke kantor Samsat membawa STNK, kemudian petugas akan memberikan Nomor Virtual Account Bank Sultra, menampilkan nominal pajak, dan masyarakat dapat langsung melakukan transfer.
2. Melalui Hotline dengan mengirim foto STNK via WhatsApp ke nomor 0851-4572-2700. Petugas akan mengunjungi wajib pajak untuk memberikan notice pembayaran.
Marlina mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Buton agar tidak menunda membayar pajak kendaraan. Menurutnya, pajak kendaraan merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjang pembangunan daerah.
“Dengan adanya SIGAP, masyarakat bisa membayar pajak dengan nyaman dan aman, tanpa khawatir adanya calo. Mari bersama-sama mendukung pembangunan Kabupaten Buton dengan taat pajak,” tegasnya.
Layanan SIGAP diharapkan menjadi terobosan penting dalam modernisasi pelayanan publik di sektor perpajakan, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan daerah.