BUTON, BUTONSATU.com - PT Putindo Bintech melalui kuasa hukumnya Harun Lesse, S.H. &amp; Partners menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Putindo Bintech dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sah secara hukum.&nbsp;Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas pemberitaan yang beredar pada Rabu (10/09/2025) yang menyebutkan adanya cacat hukum pada perjanjian pengangkutan Hauling PT Putindo Buintech dengan Pemda Buton.Menurut Harun Lesse, perjanjian kerja sama pengangkutan Hauling yang ditandatangani pada 18 Juni 2025 antara PT Putindo Bintech dengan Dinas terkait, dan disaksikan langsung oleh Bupati Buton, telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta pasal 36 ayat (2) permendagri nomor 22 tahun 2020.“Penandatanganan PKS MoU yang disaksikan oleh Bupati Buton yang terjalin antara PT Putindo Bintech dengan Dinas terkait diantaranya Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, pada tanggal 18 Juni 2025 , sah serta mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata serta pasal 36 ayat (2) permendagri nomor 22 tahun 2020,” tegas Harun Lesse, Rabu (10/9/2025).Harun Lesse menambahkan, terkait desakan pembatalan MoU tersebut hanya bisa dilakukan oleh para pihak yang menandatangani perjanjian, bukan oleh pihak luar.“Proses pembatalan tidak bisa dilakukan sepihak oleh pihak luar. Jika ada keberatan, maka mekanisme yang benar adalah melalui persetujuan para pihak atau lewat putusan pengadilan,” jelasnya.Dengan demikian, pihaknya menilai bahwa pemberitaan yang menyebut adanya cacat hukum atau tidak sahnya izin MoU tersebut tidak berdasar secara yuridis.“Kami menghormati kritik, namun secara hukum MoU tersebut tetap sah dan berlaku. Tidak ada alasan hukum untuk menyatakan batal, kecuali melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

PT Putindo Bintech melalui kuasa hukumnya Harun Lesse, S.H. &amp;amp;amp;amp;amp; Partners menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Putindo Bintech dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sah secara hukum. 

Perjanjian Kerja Sama Hauling PT Putindo Bintech dengan Pemda Buton Sah Menurut Hukum

BUTON, BUTONSATU.com – Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Buton memanfaatkan momentum Karnaval Merah Putih yang digelar Pemerintah Kabupaten Buton untuk menyosialisasikan layanan Sistem Integrasi Gateway Administrasi Pendapatan (SIGAP). Acara berlangsung pada Kamis (14/8/2025) di tengah rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.Kepala Samsat Buton Wa Ode Marlina, S.Pi., menjelaskan bahwa SIGAP merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Program ini sebelumnya telah diluncurkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Hugua.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/default_img_689e9e289b6d7.jpg" alt="Image"><figcaption>Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Buton memanfaatkan momentum Karnaval Merah Putih yang digelar Pemerintah Kabupaten Buton untuk menyosialisasikan layanan Sistem Integrasi Gateway Administrasi Pendapatan (SIGAP). Acara berlangsung pada Kamis (14/8/2025)</figcaption></figure>“SIGAP dirancang untuk menghadirkan transparansi pembayaran pajak tanpa harus bertemu langsung dengan petugas. Masyarakat bisa mengetahui status pajak dan nominal yang harus dibayar secara cepat,” ujar Marlina.Program SIGAP melibatkan kerja sama antara Bapenda, Jasa Raharja, Samsat, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Virtual Account maupun Hotline.Marlina memaparkan dua metode utama pembayaran pajak kendaraan melalui SIGAP:1. Datang langsung ke kantor Samsat membawa STNK, kemudian petugas akan memberikan Nomor Virtual Account Bank Sultra, menampilkan nominal pajak, dan masyarakat dapat langsung melakukan transfer.2. Melalui Hotline dengan mengirim foto STNK via WhatsApp ke nomor 0851-4572-2700. Petugas akan mengunjungi wajib pajak untuk memberikan notice pembayaran.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/default_img_689e9dea5aad6.jpg" alt="Image"><figcaption>Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Buton memanfaatkan momentum Karnaval Merah Putih yang digelar Pemerintah Kabupaten Buton untuk menyosialisasikan layanan Sistem Integrasi Gateway Administrasi Pendapatan (SIGAP). Acara berlangsung pada Kamis (14/8/2025)</figcaption></figure>Marlina mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Buton agar tidak menunda membayar pajak kendaraan. Menurutnya, pajak kendaraan merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjang pembangunan daerah.“Dengan adanya SIGAP, masyarakat bisa membayar pajak dengan nyaman dan aman, tanpa khawatir adanya calo. Mari bersama-sama mendukung pembangunan Kabupaten Buton dengan taat pajak,” tegasnya.Layanan SIGAP diharapkan menjadi terobosan penting dalam modernisasi pelayanan publik di sektor perpajakan, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan daerah.

BUTON, BUTONSATU.com – Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Buton memanfaatkan momentum Karnaval Merah Putih yang digelar Pemerintah Kabupaten Buton untuk menyosialisasikan layanan Sistem Integrasi Gateway Administrasi Pendapatan (SIGAP). Acara berlangsung pada Kamis (14/8/2025) di tengah rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.Kepala Samsat Buton Wa Ode Marlina, S.Pi., menjelaskan bahwa SIGAP merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Program ini sebelumnya telah diluncurkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Hugua.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/default_img_689e9e289b6d7.jpg" width="750" height="442" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Buton memanfaatkan momentum Karnaval Merah Putih yang digelar Pemerintah Kabupaten Buton untuk menyosialisasikan layanan Sistem Integrasi Gateway Administrasi Pendapatan (SIGAP). Acara berlangsung pada Kamis (14/8/2025)</figcaption></figure>“SIGAP dirancang untuk menghadirkan transparansi pembayaran pajak tanpa harus bertemu langsung dengan petugas. Masyarakat bisa mengetahui status pajak dan nominal yang harus dibayar secara cepat,” ujar Marlina.Program SIGAP melibatkan kerja sama antara Bapenda, Jasa Raharja, Samsat, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Virtual Account maupun Hotline.Marlina memaparkan dua metode utama pembayaran pajak kendaraan melalui SIGAP:1. Datang langsung ke kantor Samsat membawa STNK, kemudian petugas akan memberikan Nomor Virtual Account Bank Sultra, menampilkan nominal pajak, dan masyarakat dapat langsung melakukan transfer.2. Melalui Hotline dengan mengirim foto STNK via WhatsApp ke nomor 0851-4572-2700. Petugas akan mengunjungi wajib pajak untuk memberikan notice pembayaran.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/default_img_689e9dea5aad6.jpg" width="750" height="442" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Buton memanfaatkan momentum Karnaval Merah Putih yang digelar Pemerintah Kabupaten Buton untuk menyosialisasikan layanan Sistem Integrasi Gateway Administrasi Pendapatan (SIGAP). Acara berlangsung pada Kamis (14/8/2025)</figcaption></figure>Marlina mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Buton agar tidak menunda membayar pajak kendaraan. Menurutnya, pajak kendaraan merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjang pembangunan daerah.“Dengan adanya SIGAP, masyarakat bisa membayar pajak dengan nyaman dan aman, tanpa khawatir adanya calo. Mari bersama-sama mendukung pembangunan Kabupaten Buton dengan taat pajak,” tegasnya.Layanan SIGAP diharapkan menjadi terobosan penting dalam modernisasi pelayanan publik di sektor perpajakan, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan daerah.

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Buton memanfaatkan momentum Karnaval Merah Putih yang digelar Pemerintah Kabupaten Buton untuk menyosialisasikan layanan Sistem Integrasi Gateway Administrasi Pendapatan (SIGAP). Acara berlangsung pada Kamis (14/8/2025) di tengah rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.

Samsat Buton Manfaatkan Karnaval Merah Putih untuk Sosialisasikan Layanan SIGAP

BUTON, BUTONSATU.com - Polres Buton bekerja sama dengan Perum Bulog Kota Baubau menggelar Gerakan Pangan Murah selama dua hari di halaman Mapolres Buton, Selasa (12/8/2025) hingga Rabu (13/8/2025)&nbsp;dimulai pukul 07.00 hingga 12.00 WITA. Kegiatan ini menjadi upaya nyata membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Buton Kompol Yulianus, S.Si., mewakili Kapolres AKBP Ali Rais Ndraha, S.H., S.I.K., M.MTr, bersama jajaran Polres Buton, Bhayangkari, serta pejabat Pemerintah Kabupaten Buton seperti Sekretaris Daerah, Asisten II, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.Dalam kegiatan ini, Polres Buton menyalurkan 1.000 karung beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Setiap karung berisi 5 kilogram dan dijual dengan harga Rp60.000.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/default_img_689b488568371.jpeg" alt="Image"><figcaption>Polres Buton bekerja sama dengan Perum Bulog Kota Baubau menggelar Gerakan Pangan Murah selama dua hari di halaman Mapolres Buton, Selasa (12/8/2025) hingga Rabu (13/8/2025) dimulai pukul 07.00 hingga 12.00 WITA (Foto: George Ronald Lesse / Butonsatu)</figcaption></figure>“Setiap warga bisa membeli maksimal 10 kilogram beras dengan syarat membawa KTP. Semoga kegiatan ini dapat sedikit meringankan beban ekonomi masyarakat,” ujar Kompol Yulianus dalam sambutannya.Gerakan pangan murah ini merupakan sinergi antara aparat kepolisian dan pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/default_img_689b488d61232.jpeg" alt="Image"><figcaption>Polres Buton bekerja sama dengan Perum Bulog Kota Baubau menggelar Gerakan Pangan Murah selama dua hari di halaman Mapolres Buton, Selasa (12/8/2025) hingga Rabu (13/8/2025) dimulai pukul 07.00 hingga 12.00 WITA (Foto: George Ronald Lesse / Butonsatu)</figcaption></figure>“Kami berharap, kegiatan ini bukan hanya bermanfaat dari sisi ekonomi, tetapi juga mempererat kerja sama semua pihak untuk kesejahteraan masyarakat,” tambah Kompol Yulianus.Masyarakat yang datang tampak antusias memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan beras dengan harga miring. Kegiatan ini diperkirakan akan kembali ramai pada hari kedua, Rabu (13/8/2025).

BUTON, BUTONSATU.com - Polres Buton bekerja sama dengan Perum Bulog Kota Baubau menggelar Gerakan Pangan Murah selama dua hari di halaman Mapolres Buton, Selasa (12/8/2025) hingga Rabu (13/8/2025)&nbsp;dimulai pukul 07.00 hingga 12.00 WITA. Kegiatan ini menjadi upaya nyata membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Buton Kompol Yulianus, S.Si., mewakili Kapolres AKBP Ali Rais Ndraha, S.H., S.I.K., M.MTr, bersama jajaran Polres Buton, Bhayangkari, serta pejabat Pemerintah Kabupaten Buton seperti Sekretaris Daerah, Asisten II, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.Dalam kegiatan ini, Polres Buton menyalurkan 1.000 karung beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Setiap karung berisi 5 kilogram dan dijual dengan harga Rp60.000.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/default_img_689b488568371.jpeg" width="750" height="442" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Polres Buton bekerja sama dengan Perum Bulog Kota Baubau menggelar Gerakan Pangan Murah selama dua hari di halaman Mapolres Buton, Selasa (12/8/2025) hingga Rabu (13/8/2025) dimulai pukul 07.00 hingga 12.00 WITA (Foto: George Ronald Lesse / Butonsatu)</figcaption></figure>“Setiap warga bisa membeli maksimal 10 kilogram beras dengan syarat membawa KTP. Semoga kegiatan ini dapat sedikit meringankan beban ekonomi masyarakat,” ujar Kompol Yulianus dalam sambutannya.Gerakan pangan murah ini merupakan sinergi antara aparat kepolisian dan pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/default_img_689b488d61232.jpeg" width="750" height="442" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Polres Buton bekerja sama dengan Perum Bulog Kota Baubau menggelar Gerakan Pangan Murah selama dua hari di halaman Mapolres Buton, Selasa (12/8/2025) hingga Rabu (13/8/2025) dimulai pukul 07.00 hingga 12.00 WITA (Foto: George Ronald Lesse / Butonsatu)</figcaption></figure>“Kami berharap, kegiatan ini bukan hanya bermanfaat dari sisi ekonomi, tetapi juga mempererat kerja sama semua pihak untuk kesejahteraan masyarakat,” tambah Kompol Yulianus.Masyarakat yang datang tampak antusias memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan beras dengan harga miring. Kegiatan ini diperkirakan akan kembali ramai pada hari kedua, Rabu (13/8/2025).

Polres Buton bekerja sama dengan Perum Bulog Kota Baubau menggelar Gerakan Pangan Murah selama dua hari di halaman Mapolres Buton, Selasa (12/8/2025) hingga Rabu (13/8/2025) dimulai pukul 07.00 hingga 12.00 WITA

Polres Buton dan Bulog Baubau Gelar Gerakan Pangan Murah, 1.000 Karung Beras Dijual Harga Spesial

BUTON, BUTONSATU.com - Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Kepolisian Resor Buton menggelar acara syukuran yang dilaksanakan pada Selasa, 1 Juli 2025, bertempat di Aula Kantor Bupati Buton. Acara ini dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat daerah, unsur TNI/Polri, Para Purnawirawan Polri, Bhayangkari, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.Dengan tema Polri Untuk Masyarakat yang mencerminkan semangat institusi Polri untuk semakin dekat, terbuka dan berpihak kepada kepentingan masyarakat . Dalam sambutannya, Bupati Buton menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Buton atas pengabdian tanpa henti dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.“Momentum Hari Bhayangkara ke-79 ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga sinergitas, memperkuat kolaborasi, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Buton yang aman, tertib, dan sejahtera, hindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan," ujar Bupati Buton di hadapan para tamu undangan.Sementara itu, Kapolres Buton, AKBP Ali Rais Ndraha, S.H., S.I.K., M.M., Tr., dalam sambutannya menegaskan komitmen Polri untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat dengan semangat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).“Kami berterima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Daerah, serta rekan-rekan TNI. Peringatan Hari Bhayangkara ini menjadi pelecut semangat kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Keamanan bukan hanya tugas Polri, tetapi tanggung jawab kita bersama,” tegas Kapolres Buton.Acara ditutup dengan pemberian penghargaan antara lain pelayanan publik dari obudsman diiringi foto bersama dengan harapan agar Polri semakin profesional, modern, dan terpercaya di mata masyarakat. Dengan semangat Hari Bhayangkara ke-79, Polres Buton dan Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi demi terwujudnya Kabupaten Buton yang aman dan damai.Dirgahayu Bhayangkara ke-79, Polri Presisi untuk Negeri

Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Kepolisian Resor Buton menggelar acara syukuran yang dilaksanakan pada Selasa, 1 Juli 2025, bertempat di Aula Kantor Bupati Buton. Acara ini dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat daerah, unsur TNI/Polri, Para Purnawirawan Polri, Bhayangkari, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Syukuran Hari Bhayangkara ke-79, Polres Buton Bersama Pemerintah Daerah Perkuat Sinergitas Mewujudkan Keamanan Daerah

BUTON, BUTONSATU.com – Pemerintah Kabupaten Buton resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dua perusahaan tambang aspal, yakni PT. Wijaya Karya Aspal dan PT. Putindo Bintech, pada Rabu pagi, 18 Juni 2025 di Aula Kantor Bupati Buton.Penandatanganan perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi (Rakor) yang sebelumnya digelar 15 Maret 2025, menanggapi keluhan masyarakat terkait dampak aktivitas pengangkutan aspal di wilayah ibu kota kabupaten.Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPR, serta perwakilan dari kedua perusahaan tambang.Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., yang turut menyaksikan langsung penandatanganan tersebut, menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan mengatur penggunaan jalan umum secara tertib dan bertanggung jawab.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/default_img_68534bb71a1ea.jpg" alt="Image"><figcaption>Pemerintah Kabupaten Buton resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dua perusahaan tambang aspal, yakni PT. Wijaya Karya Aspal dan PT. Putindo Bintech, pada Rabu pagi, 18 Juni 2025 di Aula Kantor Bupati Buton. (Foto: Agung Kominfo)</figcaption></figure>“Perjanjian ini bukan sekadar administratif, tapi bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen bersama menjaga keselamatan, lingkungan, dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.Perjanjian ini menekankan bahwa perusahaan wajib:<ol><li> Menggunakan jalan sesuai rute dan waktu yang ditetapkan;</li><li> Mematuhi ketentuan keselamatan, batas muatan, dan kelestarian lingkungan;</li><li> Menyediakan data berkala terkait aktivitas pengangkutan;</li><li> Bertanggung jawab atas kerusakan jalan dengan pemeliharaan sesuai evaluasi Pemda;</li><li> Melaksanakan operasional sesuai peraturan lalu lintas dan UU yang berlaku.</li></ol>Bupati menambahkan bahwa kontribusi perusahaan tidak secara langsung masuk ke kas daerah, melainkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.“Kita berharap ke depan seluruh perusahaan aspal yang beroperasi di Buton memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/default_img_68534bc357a5a.jpg" alt="Image"><figcaption>Pemerintah Kabupaten Buton resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dua perusahaan tambang aspal, yakni PT. Wijaya Karya Aspal dan PT. Putindo Bintech, pada Rabu pagi, 18 Juni 2025 di Aula Kantor Bupati Buton. (Foto: Agung Kominfo)</figcaption></figure>Tiga bulan pasca Rakor, menurutnya, tidak ada lagi laporan keluhan masyarakat, yang menandakan adanya perubahan positif dalam praktik operasional perusahaan tambang.“Itu menunjukkan perusahaan kini memiliki etika baik dalam menjalankan operasinya,” katanya.Meski demikian, Pemda Buton tetap akan melakukan pengawasan berkala dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah tidak segan memberikan sanksi administratif, bahkan sampai pada pencabutan izin penggunaan jalan.“Kami bisa mencabut kapan saja, tentu berdasarkan laporan yang sahih. Jangan sampai ada laporan palsu,” tegasnya.Perjanjian ini menunjukkan komitmen Pemkab Buton untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan terhadap masyarakat serta infrastruktur publik.Kolaborasi ini diharapkan menjadi model tata kelola yang profesional dan transparan dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BUTON, BUTONSATU.com – Pemerintah Kabupaten Buton resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dua perusahaan tambang aspal, yakni PT. Wijaya Karya Aspal dan PT. Putindo Bintech, pada Rabu pagi, 18 Juni 2025 di Aula Kantor Bupati Buton.Penandatanganan perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi (Rakor) yang sebelumnya digelar 15 Maret 2025, menanggapi keluhan masyarakat terkait dampak aktivitas pengangkutan aspal di wilayah ibu kota kabupaten.Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPR, serta perwakilan dari kedua perusahaan tambang.Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., yang turut menyaksikan langsung penandatanganan tersebut, menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan mengatur penggunaan jalan umum secara tertib dan bertanggung jawab.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/default_img_68534bb71a1ea.jpg" width="750" height="442" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Pemerintah Kabupaten Buton resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dua perusahaan tambang aspal, yakni PT. Wijaya Karya Aspal dan PT. Putindo Bintech, pada Rabu pagi, 18 Juni 2025 di Aula Kantor Bupati Buton. (Foto: Agung Kominfo)</figcaption></figure>“Perjanjian ini bukan sekadar administratif, tapi bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen bersama menjaga keselamatan, lingkungan, dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.Perjanjian ini menekankan bahwa perusahaan wajib:<ol><li> Menggunakan jalan sesuai rute dan waktu yang ditetapkan;</li><li> Mematuhi ketentuan keselamatan, batas muatan, dan kelestarian lingkungan;</li><li> Menyediakan data berkala terkait aktivitas pengangkutan;</li><li> Bertanggung jawab atas kerusakan jalan dengan pemeliharaan sesuai evaluasi Pemda;</li><li> Melaksanakan operasional sesuai peraturan lalu lintas dan UU yang berlaku.</li></ol>Bupati menambahkan bahwa kontribusi perusahaan tidak secara langsung masuk ke kas daerah, melainkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.“Kita berharap ke depan seluruh perusahaan aspal yang beroperasi di Buton memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/default_img_68534bc357a5a.jpg" width="750" height="442" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Pemerintah Kabupaten Buton resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dua perusahaan tambang aspal, yakni PT. Wijaya Karya Aspal dan PT. Putindo Bintech, pada Rabu pagi, 18 Juni 2025 di Aula Kantor Bupati Buton. (Foto: Agung Kominfo)</figcaption></figure>Tiga bulan pasca Rakor, menurutnya, tidak ada lagi laporan keluhan masyarakat, yang menandakan adanya perubahan positif dalam praktik operasional perusahaan tambang.“Itu menunjukkan perusahaan kini memiliki etika baik dalam menjalankan operasinya,” katanya.Meski demikian, Pemda Buton tetap akan melakukan pengawasan berkala dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah tidak segan memberikan sanksi administratif, bahkan sampai pada pencabutan izin penggunaan jalan.“Kami bisa mencabut kapan saja, tentu berdasarkan laporan yang sahih. Jangan sampai ada laporan palsu,” tegasnya.Perjanjian ini menunjukkan komitmen Pemkab Buton untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan terhadap masyarakat serta infrastruktur publik.Kolaborasi ini diharapkan menjadi model tata kelola yang profesional dan transparan dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Buton resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dua perusahaan tambang aspal, yakni PT. Wijaya Karya Aspal dan PT. Putindo Bintech, pada Rabu pagi, 18 Juni 2025 di Aula Kantor Bupati Buton.

Langkah Tegas Pemkab Buton Atur Distribusi Aspal Lewat Perjanjian Kerja Sama

BUTON, BUTONSATU.com -&nbsp;Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton dan dibuka langsung oleh Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH,&nbsp;Kamis (10/04/2025).Forum tersebut dihadiri oleh berbagai unsur&nbsp;Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),&nbsp;mulai dari perwakilan DPRD Kabupaten Buton, perangkat daerah, camat, hingga organisasi masyarakat.Dalam sambutannya, Bupati Alvin menyoroti sejumlah potensi unggulan daerah yang dinilai dapat menunjang pembangunan Buton ke depan, terutama di sektor kelautan dan perikanan.“Wilayah kita kaya akan sumber daya kelautan seperti ikan tuna, cakalang, samporea, dan kaholeo. Ini adalah aset besar yang perlu kita kelola dengan baik,” jelas Alvin.Tak hanya sektor kelautan, Alvin juga menyoroti potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan. Ia menyinggung program pengadaan buah jeruk untuk mendukung program makan bergizi gratis, yang ternyata didatangkan dari luar.“Mirisnya, jeruk untuk program makan gizi gratis kita justru disuplai dari luar. Padahal Lasembangi punya potensi sebagai pemasok utama jeruk. Saya tugaskan dinas terkait agar fokus memberdayakan potensi ini,” tegasnya.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/default_img_67f7831f666ce.jpg" alt="Image"><figcaption>Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton dan dibuka langsung oleh Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH, Kamis (10/04/2025). (Foto: George Ronald Lesse / Butonsatu)</figcaption></figure>Dalam kesempatan itu, Alvin juga menyinggung potensi strategis lainnya, yakni aspal Buton. Ia mengungkapkan bahwa Buton memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor ESDM sebesar Rp26 miliar.“Ada suara-suara sumbang yang menyebutkan aspal Buton tidak berkualitas dan mahal. Jangan khawatir, itu tugas saya untuk memberikan penjelasan ke tingkat provinsi maupun pusat,” ujarnya dengan tegas.Mengakhiri sambutannya, Bupati Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk membangun koneksi dan komunikasi yang baik demi mendukung arah pembangunan Kabupaten Buton yang lebih maju.“Kita harus membangun koneksi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah. Hanya dengan sinergi, pembangunan daerah bisa berjalan optimal,” pungkasnya.

BUTON, BUTONSATU.com -&nbsp;Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton dan dibuka langsung oleh Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH,&nbsp;Kamis (10/04/2025).Forum tersebut dihadiri oleh berbagai unsur&nbsp;Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),&nbsp;mulai dari perwakilan DPRD Kabupaten Buton, perangkat daerah, camat, hingga organisasi masyarakat.Dalam sambutannya, Bupati Alvin menyoroti sejumlah potensi unggulan daerah yang dinilai dapat menunjang pembangunan Buton ke depan, terutama di sektor kelautan dan perikanan.“Wilayah kita kaya akan sumber daya kelautan seperti ikan tuna, cakalang, samporea, dan kaholeo. Ini adalah aset besar yang perlu kita kelola dengan baik,” jelas Alvin.Tak hanya sektor kelautan, Alvin juga menyoroti potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan. Ia menyinggung program pengadaan buah jeruk untuk mendukung program makan bergizi gratis, yang ternyata didatangkan dari luar.“Mirisnya, jeruk untuk program makan gizi gratis kita justru disuplai dari luar. Padahal Lasembangi punya potensi sebagai pemasok utama jeruk. Saya tugaskan dinas terkait agar fokus memberdayakan potensi ini,” tegasnya.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/default_img_67f7831f666ce.jpg" width="750" height="442" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton dan dibuka langsung oleh Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH, Kamis (10/04/2025). (Foto: George Ronald Lesse / Butonsatu)</figcaption></figure>Dalam kesempatan itu, Alvin juga menyinggung potensi strategis lainnya, yakni aspal Buton. Ia mengungkapkan bahwa Buton memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor ESDM sebesar Rp26 miliar.“Ada suara-suara sumbang yang menyebutkan aspal Buton tidak berkualitas dan mahal. Jangan khawatir, itu tugas saya untuk memberikan penjelasan ke tingkat provinsi maupun pusat,” ujarnya dengan tegas.Mengakhiri sambutannya, Bupati Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk membangun koneksi dan komunikasi yang baik demi mendukung arah pembangunan Kabupaten Buton yang lebih maju.“Kita harus membangun koneksi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah. Hanya dengan sinergi, pembangunan daerah bisa berjalan optimal,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton dan dibuka langsung oleh Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH, Kamis (10/04/2025).

Pemkab Buton Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2026, Bupati Soroti Potensi Daerah dan Dorong Kolaborasi

BUTON, BUTONSATU.com -&nbsp;Kepolisian Resor Buton menggelar Penandatangan Nota Kesepahaman (MOU) Pengawas Eksternal Penerimaan Taruna Taruni Polri terpadu (AKPOL, Bintara dan Tamtama) tahun 2025 bertempat di Aula Endra Dharmalaksana Polres Buton Senin (17/02/2025).
Dalam sambutannya AKBP Rudy Silaen, SH. , M.I.Kom menjelaskan penerimaan anggota Polri menerapkan prinsip seleksi "BETAH" (Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis).<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1739929301_98032a075b284b3c9a1e.jpg" alt="Image"><figcaption>Kepolisian Resor Buton menggelar Penandatangan Nota Kesepahaman (MOU) Pengawas Eksternal Penerimaan Taruna Taruni Polri terpadu (AKPOL, Bintara dan Tamtama) tahun 2025 bertempat di Aula Endra Dharmalaksana Polres Buton Senin (17/02/2025).</figcaption></figure>"Dalam Proses giat Penerimaan Polri tetap kita terapkan prinsip "BETAH". Mohon kiranya semua pihak yang terlibat dalam kepanitiaan ini lebih selektif dalam menjalankannya."Jelasnya.Penandatanganan nota kesepahaman melibatkan media butonsatu.com sebagai pengawas eksternal."Ini bukti dengan melibatkan media, giat ini prosesnya Clean and clear tidak ada istilah titipan atau sponsorhip". Ujarnya.Dilain tempat Kabag SDM Polres Buton , AKP Asnawi mengimbau kepada semua putra putri Buton untuk mendaftar.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1739929311_81c9b6f89c85125dd771.jpg" alt="Image"><figcaption>Kepolisian Resor Buton menggelar Penandatangan Nota Kesepahaman (MOU) Pengawas Eksternal Penerimaan Taruna Taruni Polri terpadu (AKPOL, Bintara dan Tamtama) tahun 2025 bertempat di Aula Endra Dharmalaksana Polres Buton Senin (17/02/2025).</figcaption></figure>"Bagi Putra-putri kita yang masuk dalam wilayah hukum polres Buton (Buton dan Buton selatan) silahkan segera daftarkan diri kalian secara online melalui situs penerimaanpolri.go.id." Imbaunya."Yang berminat silahkan melengkapi dokumen dan mempersiapkan diri menghadapi seleksi. Info lebih lanjut mengenai persyaratan atau yang lainnya dapat langsung menghubungi panitia rekruitmen Di Polres Buton." Tutupnya.Dalam giat tersebut turut hadir dari Diknas, dan Disdukcapil Kabupaten Buton yang diundang untuk terlibat dalam kepanitiaan&nbsp;penerimaan.

BUTON, BUTONSATU.com -&nbsp;Kepolisian Resor Buton menggelar Penandatangan Nota Kesepahaman (MOU) Pengawas Eksternal Penerimaan Taruna Taruni Polri terpadu (AKPOL, Bintara dan Tamtama) tahun 2025 bertempat di Aula Endra Dharmalaksana Polres Buton Senin (17/02/2025).
Dalam sambutannya AKBP Rudy Silaen, SH. , M.I.Kom menjelaskan penerimaan anggota Polri menerapkan prinsip seleksi "BETAH" (Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis).<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1739929301_98032a075b284b3c9a1e.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Kepolisian Resor Buton menggelar Penandatangan Nota Kesepahaman (MOU) Pengawas Eksternal Penerimaan Taruna Taruni Polri terpadu (AKPOL, Bintara dan Tamtama) tahun 2025 bertempat di Aula Endra Dharmalaksana Polres Buton Senin (17/02/2025).</figcaption></figure>"Dalam Proses giat Penerimaan Polri tetap kita terapkan prinsip "BETAH". Mohon kiranya semua pihak yang terlibat dalam kepanitiaan ini lebih selektif dalam menjalankannya."Jelasnya.Penandatanganan nota kesepahaman melibatkan media butonsatu.com sebagai pengawas eksternal."Ini bukti dengan melibatkan media, giat ini prosesnya Clean and clear tidak ada istilah titipan atau sponsorhip". Ujarnya.Dilain tempat Kabag SDM Polres Buton , AKP Asnawi mengimbau kepada semua putra putri Buton untuk mendaftar.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1739929311_81c9b6f89c85125dd771.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Kepolisian Resor Buton menggelar Penandatangan Nota Kesepahaman (MOU) Pengawas Eksternal Penerimaan Taruna Taruni Polri terpadu (AKPOL, Bintara dan Tamtama) tahun 2025 bertempat di Aula Endra Dharmalaksana Polres Buton Senin (17/02/2025).</figcaption></figure>"Bagi Putra-putri kita yang masuk dalam wilayah hukum polres Buton (Buton dan Buton selatan) silahkan segera daftarkan diri kalian secara online melalui situs penerimaanpolri.go.id." Imbaunya."Yang berminat silahkan melengkapi dokumen dan mempersiapkan diri menghadapi seleksi. Info lebih lanjut mengenai persyaratan atau yang lainnya dapat langsung menghubungi panitia rekruitmen Di Polres Buton." Tutupnya.Dalam giat tersebut turut hadir dari Diknas, dan Disdukcapil Kabupaten Buton yang diundang untuk terlibat dalam kepanitiaan&nbsp;penerimaan.

Kepolisian Resor Buton menggelar Penandatangan Nota Kesepahaman (MOU) Penerimaan Taruna Taruni Polri terpadu (AKPOL, Bintara dan Tamtama) tahun 2025 bertempat di Aula Endra Dharmalaksana Polres Buton Senin (17/02/2025).   Dalam sambutannya AKBP Rudy Silaen, SH. , M.I.Kom menjelaskan penerimaan anggota Polri menerapkan prinsip seleksi "BETAH" (Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis).

Polres Buton Melaksanakan Penandatanganan MoU Pengawas Eksternal Penerimaan Anggota Polri Terpadu TA 2025

BUTON, BUTONSATU.com - Kebakaran yang terjadi di Desa Waanguangu Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton menghanguskan satu unit rumah warga. Hal ini telah dibenarkan Kepala Desa Waanguangu La Tia saat dikonfirmasi, Kamis (17/10/2024)."Ya memang benar telah terjadi kebakaran di desa kami dan menghanguskan satu buah rumah warga," kata kepala desa melalui sambungan WhatsApp.Dalam keterangannya upaya warga desa salah satunya telah menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton, namun tak kunjung datang dan berdalih armada rusak."Kami telah menghubungi Dinas Damkar tapi jawabannya bahwa mobil lagi gangguan mesinnya," ujarnya. Ia menjelaskan, warga terpaksa bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya sebelum api menyebar ke rumah warga lainnya."Dengan terpaksa warga bergotong royong mengambil ember, memotong pipa air yang dari gunung, dan dibantu dengan Alkon untuk bantu siram," jelasnya. "Untuk kerugian saya tidak tahu mungkin bisa ditanyakan langsung ke korban," lanjutnya.Dilain tempat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Murad, S.TP membenarkan adanya laporan kebakaran dari desa terkait. <figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1729165971_c3b729bc33d3056f86ab.jpg" alt="Image"><figcaption>Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton, Murad, S.TP (Foto: George Ronald Lesse)</figcaption></figure>" Iya laporan itu kami terima anggota siap 1x24 jam namun kami tidak bisa berbuat apa-apa sebab armada tidak memadai untuk beroperasi," ujarnya.Ia mengatakan tidak memadainya mobil damkar yang tersedia, memiliki kondisi mesin yang sudah tua. "Armada ini ada dua unit namun sudah tua yang satu nya tahun 2001 dan yang satunya lagi tahun 2018. Mobil yang pertama itu sudah ada dari pertama waktu pemekaran kabupaten buton yang diambil dari Baubau. Setelah itu tidak ada lagi pengadaan unit tambahan," katanya. Menurut Murad melalui sekdin damkar kabupaten Buton Ali Mani S.Sos mengatakan tiap tahun telah mengajukan untuk pengadaan armada dan tiap tahunnya selalu beralasan anggaran tidak mencukupi"Kami selalu tiap tahun adakan pengajuan pengadaan armada sebesar 1,7 Milliar rupiah namun selalu di takedown dengan alasan anggaran tidak mencukupi. Padahal ini sangat beresiko ketika terjadi hal-hal begini. Dan tahun 2024 ini kami berulang ajukan lagi namun alasan dari BPKAD dana tidak memungkinkan sebab dana yang ada sudah di refocusing ditempat lain," terangnya.Direfocusingnya anggaran tersebut, pihak damkar tidak tahu menahu."Kami tidak tahu menahu direcofusing kemana mungkin bisa tanya langsung ke BPKAD," tegasnya.Adapun biaya pemeliharaan yang diterima tiap tahunnya namun lebih besar dari estimasi biaya perbaikan."Ada biaya pemeliharaan tiap tahun sebesar 20 atau 30 juta rupiah namun ketika melihat estimasi biaya dari bengkel, biaya tersebut lebih dari dana yang disediakan jadi tiap hari hanya dipanaskan saja mesinnya contoh kerusakan cacis, biaya cacis sebesar 80 juta rupiah untuk armada yang tahun 2018 mana cukup dengan dana yang ada untuk perbaikan itu, Belum kerusakan yang lain lagi. Lalu ditahun 2024 kami tidak lagi mintakan dana pemeliharannya," ungkapnya. Upaya untuk mencari bantuan di daerah terdekat kota Baubau dan Buton selatan tidak dilakukan karena takut pada feedbacknya." Kami tidak mencari bantuan di daerah terdekat seperti Baubau dan Busel, karena takut suatu saat tidak ada feedback dari kita. Misalnya ketika mereka tiba-tiba meminta bantuan, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu tadi armada damkar kabupaten Buton tidak memadai ." PaparnyaPenugasan anggota akan dilakukan ke TKP guna menginvestigasi kondisi lapangan"Hari ini kami tugaskan anggota untuk melakukan investigasi ke tempat kejadian perkara. Agar bisa dicatat berapa kerugian yang di alami korban," pungkasnya.Harapannya setelah mengajukan lagi armada untuk selama lima tahun kedepan segera terealisasi"Karena ini sangat dibutuhkan masyarakat, harapan kami agar lima (5) tahun kedepan armada berjumlah empat (4) unit untuk empat (4) posko yang kami ajukan tahun ini sebesar 20 milliar rupiah lebih diprioritaskan dan segera direalisasikan.Empat ( 4 ) posko yang dimaksud, antara lain:1). Posko Damkar utama Pasarwajo meliputi wilayah Kecamatan Pasarwajo dan wilayah Kecamatan Wabula2). Posko Damkar Siontapina Kumbewaha meliputi wilayah Kecamatan Wolowa dan Kecamatan Siontapina3). Posko Damkar Ambuau meliputi kecamatan Lasalimu Selatan dan KecamatanLlasalimu4). Posko Damkar Kapuntori meliputi wilayah Kecamatan Kapuntori." tutupnya.

BUTON, BUTONSATU.com - Kebakaran yang terjadi di Desa Waanguangu Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton menghanguskan satu unit rumah warga. Hal ini telah dibenarkan Kepala Desa Waanguangu La Tia saat dikonfirmasi, Kamis (17/10/2024)."Ya memang benar telah terjadi kebakaran di desa kami dan menghanguskan satu buah rumah warga," kata kepala desa melalui sambungan WhatsApp.Dalam keterangannya upaya warga desa salah satunya telah menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton, namun tak kunjung datang dan berdalih armada rusak."Kami telah menghubungi Dinas Damkar tapi jawabannya bahwa mobil lagi gangguan mesinnya," ujarnya. Ia menjelaskan, warga terpaksa bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya sebelum api menyebar ke rumah warga lainnya."Dengan terpaksa warga bergotong royong mengambil ember, memotong pipa air yang dari gunung, dan dibantu dengan Alkon untuk bantu siram," jelasnya. "Untuk kerugian saya tidak tahu mungkin bisa ditanyakan langsung ke korban," lanjutnya.Dilain tempat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Murad, S.TP membenarkan adanya laporan kebakaran dari desa terkait. <figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1729165971_c3b729bc33d3056f86ab.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton, Murad, S.TP (Foto: George Ronald Lesse)</figcaption></figure>" Iya laporan itu kami terima anggota siap 1x24 jam namun kami tidak bisa berbuat apa-apa sebab armada tidak memadai untuk beroperasi," ujarnya.Ia mengatakan tidak memadainya mobil damkar yang tersedia, memiliki kondisi mesin yang sudah tua. "Armada ini ada dua unit namun sudah tua yang satu nya tahun 2001 dan yang satunya lagi tahun 2018. Mobil yang pertama itu sudah ada dari pertama waktu pemekaran kabupaten buton yang diambil dari Baubau. Setelah itu tidak ada lagi pengadaan unit tambahan," katanya. Menurut Murad melalui sekdin damkar kabupaten Buton Ali Mani S.Sos mengatakan tiap tahun telah mengajukan untuk pengadaan armada dan tiap tahunnya selalu beralasan anggaran tidak mencukupi"Kami selalu tiap tahun adakan pengajuan pengadaan armada sebesar 1,7 Milliar rupiah namun selalu di takedown dengan alasan anggaran tidak mencukupi. Padahal ini sangat beresiko ketika terjadi hal-hal begini. Dan tahun 2024 ini kami berulang ajukan lagi namun alasan dari BPKAD dana tidak memungkinkan sebab dana yang ada sudah di refocusing ditempat lain," terangnya.Direfocusingnya anggaran tersebut, pihak damkar tidak tahu menahu."Kami tidak tahu menahu direcofusing kemana mungkin bisa tanya langsung ke BPKAD," tegasnya.Adapun biaya pemeliharaan yang diterima tiap tahunnya namun lebih besar dari estimasi biaya perbaikan."Ada biaya pemeliharaan tiap tahun sebesar 20 atau 30 juta rupiah namun ketika melihat estimasi biaya dari bengkel, biaya tersebut lebih dari dana yang disediakan jadi tiap hari hanya dipanaskan saja mesinnya contoh kerusakan cacis, biaya cacis sebesar 80 juta rupiah untuk armada yang tahun 2018 mana cukup dengan dana yang ada untuk perbaikan itu, Belum kerusakan yang lain lagi. Lalu ditahun 2024 kami tidak lagi mintakan dana pemeliharannya," ungkapnya. Upaya untuk mencari bantuan di daerah terdekat kota Baubau dan Buton selatan tidak dilakukan karena takut pada feedbacknya." Kami tidak mencari bantuan di daerah terdekat seperti Baubau dan Busel, karena takut suatu saat tidak ada feedback dari kita. Misalnya ketika mereka tiba-tiba meminta bantuan, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu tadi armada damkar kabupaten Buton tidak memadai ." PaparnyaPenugasan anggota akan dilakukan ke TKP guna menginvestigasi kondisi lapangan"Hari ini kami tugaskan anggota untuk melakukan investigasi ke tempat kejadian perkara. Agar bisa dicatat berapa kerugian yang di alami korban," pungkasnya.Harapannya setelah mengajukan lagi armada untuk selama lima tahun kedepan segera terealisasi"Karena ini sangat dibutuhkan masyarakat, harapan kami agar lima (5) tahun kedepan armada berjumlah empat (4) unit untuk empat (4) posko yang kami ajukan tahun ini sebesar 20 milliar rupiah lebih diprioritaskan dan segera direalisasikan.Empat ( 4 ) posko yang dimaksud, antara lain:1). Posko Damkar utama Pasarwajo meliputi wilayah Kecamatan Pasarwajo dan wilayah Kecamatan Wabula2). Posko Damkar Siontapina Kumbewaha meliputi wilayah Kecamatan Wolowa dan Kecamatan Siontapina3). Posko Damkar Ambuau meliputi kecamatan Lasalimu Selatan dan KecamatanLlasalimu4). Posko Damkar Kapuntori meliputi wilayah Kecamatan Kapuntori." tutupnya.

Kebakaran yang terjadi di Desa Waanguangu Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton menghanguskan satu unit rumah warga. Hal ini telah dibenarkan Kepala Desa Waanguangu La Tia saat dikonfirmasi, Kamis (17/10/2024).

Armada Damkar Buton Lagi Rusak, Kebakaran di Desa Waanguangu Ditangani Sendiri Oleh Warga 

BUTON, BUTONSATU.com - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kabupaten Buton tidak akan dibayarkan. Hal ini telah dikonfirmasi oleh pihak Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton Wa Ode Siti Raymuna di Rumah Jabatan Bupati Senin, 07/10/2024.Penyebab tidak dibayarkannya TPP tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mandatory. "Kebutuhan mandatory utama yang harus dibayarkan, sehingga TPP tersebut tidak terbayarkan seperti Alokasi Dana Desa, pokok hutang dan pembayaran kekurangan gaji pegawai," ujarnya. Ia memaparkan ditahun 2024, pembayaran pokok hutang sangat tinggi. "Kebutuhan tahun 2024 ini sangat tinggi. Ada dana Pilkada serta pembayaran hutang. Dana Pilkada memang sudah dianggarkan tapi masih kurang sebesar 7,8 Miliar," lanjutnya. "TPP yang ada sebesar 24 Miliar kemudian di refocusing ke belanja fisik sebesar sekitar 8 Milliar lebih, Alokasi Dana Desa kurang lebih sebesar 12,5 Miliar dan kekurangan gaji pegawai selama 2 bulan sebesar 27 Milliar. Tahun 2024 ini Kabupaten Buton mengalami defisit yang cukup tinggi kurang lebih sebesar 40 Miliar," tandasnya.Lalu ia mengingatkan bahwa hal demikian terjadi akibat situasi kemampuan keuangan daerah. "Catat ya situasi ini terjadi akibat dari kemampuan keuangan daerah yang tidak mumpuni. TPP Kabupaten Buton tahun 2024 tidak dibayarkan tetapi menunggu hasil evaluasi Dana Bagi Hasil (DBH) tambahan. Yang harus mengikuti aturan dari Permenkeu," tutupnya.

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kabupaten Buton tidak akan dibayarkan. Hal ini telah dikonfirmasi oleh pihak Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton Waode Siti Raymuna di Rumah Jabatan Bupati Senin, 07/10/2024.

TPP ASN Kabupaten Buton Tahun 2024 Tidak Akan Dibayarkan

BUTON, BUTONSATU.com - Penerimaan Seleksi PPPK lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton tahun 2024 sudah dibuka kendati dengan anggaran minim. "Penerimaan PPPK sudah dibuka walau dengan anggaran pendapatan daerah yang minim sejak hari ini sampai tanggal 19 Oktober 2024," kata Kepala BPKSDM Kabupaten Buton M. Taufik Tombuli, SPd., MM., ketika ditemui oleh awak media diruangan sekretariat Bupati Buton, Senin (07/10/2024).Ia menjelaskan berdasarkan hasil telaah keuangan Anggaran Belanja Pegawai sudah melampaui yang ada. Sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan tes PPPK. "Anggaran Kabupaten Buton 30 persen. Dan sekarang anggaran belanja pegawai mencapai 37 persen lalu ditambah PPPK maka total belanja kita 40 persen. Dengan dasar itu pemerintah daerah pada saat itu menyimpulkan tidak mampu membuka lowongan PPPK." jelasnya.Jika tidak membuka rekruitmen tersebut seperti yang telah dijelaskan maka akan dikenakan sanksi, sanksi yang dikenakan berupa transferan dana akan ditunda. "Kita akan disanksi, dana transferannya kita akan ditunda dan itu bersumber dari hasil telaah keuangan," sambungnya.Melihat kondisi tersebut, Taufik bersama-sama dengan Pj. Bupati La Haruna bersepakat mengadakan rapat dengan agenda pembahasan pelaksanaan rekruitmen PPPK dan CPNS."Kecil sekali anggaran yang ada namun tetap kita maksimalkan dan dengan dana yang ada tetap kita optimalkan untuk rekruitmen tersebut dan rekruitmen tetap kita buka," ujarnya."Kuota yang diterima sebanyak 1.200 antara lain Tenaga kesehatan, Tenaga Pendidik, Tenaga Tekhnis, dan non ASN yang terdaftar dalam pangkalan BKN." pungkasnya.

Penerimaan PPPK sudah dibuka walau dengan anggaran pendapatan daerah yang minim sejak hari ini sampai tanggal 19 Oktober 2024," kata Kepala BPKSDM Kabupaten Buton M. Taufik Tombuli, SPd., MM.,

Anggaran Minim, Seleksi PPPK Kabupaten Buton Tahun 2024 Tetap Dibuka

BUTON, BUTONSATU.com - Desa Winning bakal menggelar "Turnamen Sepak bola Winning Cup tahun 2024", dengan kuota 32 tim dan pendaftaran dibuka selama dua (2) minggu mulai tanggal 04 sampai 18 Oktober 2024.Kepala Desa Winning Asnur selaku Pelindung penasehat kegiatan, melalui Ketua Panitia Kegiatan Deddy saat ditemui di ruang sekretariat, Kamis (03/10/2024) menuturkan bahwa tujuan diadakannya turnamen Sepak bola tersebut sala satu ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar pemuda.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1727962856_d77b80887c425d197f02.jpg" alt="Image"><figcaption>Deddy, Ketua Panitian Kegiatan Sepakbola Winning Cup 2024</figcaption></figure>"Tujuan kegiatan tersebut antara lain pertama Untuk mempererat persatuan dan ajang tali silaturahmi antar insan sepak bola terkhusus Masyarakat Desa Winning dan Umumnya Masyarakat luas yang mencakup Kabupaten Buton, Kota Baubau, dan Buton Tengah, kedua Sebagai wadah pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda yang ingin menunjukkan bakatnya di turnamen ini dan sekaligus sebagai ajang promosi lapangan yang ada di Desa Winning." kata Deddy.Deddy menjelaskan Turnamen Winning Cup 2024 bakal memperebutkan hadiah total puluhan juta rupiah."Insya Allah ada hadiah total sebesar puluhan juta rupiah yang akan menunggu," jelasnya. Ia juga berharap partisipasi semua tim nantinya dalam olahraga sepak bola dapat meningkat. Dan juga partisipasi semua elemen masyarakat desa Winning untuk menyukseskan turnamen ini. Kedepannya menjadi ajang pembinaan yang lebih baik."Ayo daftarkan tim anda karena terbuka untuk umum. Hubungi kontak panitia : Armit (0823 4974 5919), Deddy (0822 9060 3079), Rilan (0813 5433 5727)," tutupnya.

BUTON, BUTONSATU.com - Desa Winning bakal menggelar "Turnamen Sepak bola Winning Cup tahun 2024", dengan kuota 32 tim dan pendaftaran dibuka selama dua (2) minggu mulai tanggal 04 sampai 18 Oktober 2024.Kepala Desa Winning Asnur selaku Pelindung penasehat kegiatan, melalui Ketua Panitia Kegiatan Deddy saat ditemui di ruang sekretariat, Kamis (03/10/2024) menuturkan bahwa tujuan diadakannya turnamen Sepak bola tersebut sala satu ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar pemuda.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1727962856_d77b80887c425d197f02.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Deddy, Ketua Panitian Kegiatan Sepakbola Winning Cup 2024</figcaption></figure>"Tujuan kegiatan tersebut antara lain pertama Untuk mempererat persatuan dan ajang tali silaturahmi antar insan sepak bola terkhusus Masyarakat Desa Winning dan Umumnya Masyarakat luas yang mencakup Kabupaten Buton, Kota Baubau, dan Buton Tengah, kedua Sebagai wadah pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda yang ingin menunjukkan bakatnya di turnamen ini dan sekaligus sebagai ajang promosi lapangan yang ada di Desa Winning." kata Deddy.Deddy menjelaskan Turnamen Winning Cup 2024 bakal memperebutkan hadiah total puluhan juta rupiah."Insya Allah ada hadiah total sebesar puluhan juta rupiah yang akan menunggu," jelasnya. Ia juga berharap partisipasi semua tim nantinya dalam olahraga sepak bola dapat meningkat. Dan juga partisipasi semua elemen masyarakat desa Winning untuk menyukseskan turnamen ini. Kedepannya menjadi ajang pembinaan yang lebih baik."Ayo daftarkan tim anda karena terbuka untuk umum. Hubungi kontak panitia : Armit (0823 4974 5919), Deddy (0822 9060 3079), Rilan (0813 5433 5727)," tutupnya.

Desa Winning bakal menggelar "Turnamen Sepak bola Winning Cup tahun 2024." Dan pendaftaran dibuka selama dua (2) minggu mulai tanggal 04 sampai 18 Oktober 2024.

Desa Winning Bakal Gelar Turnamen Sepakbola Total Hadiah Puluhan Juta Rupiah

BUTON, BUTONSATU.com - Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Buton menggelar kegiatan baksos berupa pemberian bansos kepada warga yang kurang mampu di lingkup wilayah hukum Polres Buton Selasa (10/09/2024).Kegiatan tersebut merupakan rangkaian memperingati HUT ke-69 Polisi Lalu Lintas yang jatuh pada tanggal 22 September 2024 dengan tema "Polantas Presisi Hadir Menuju Indonesia Maju".Kasat Lantas Polres Buton Iptu Umar, SH., mengatakan bahwa bantuan diberikan berupa paket Sembako guna membantu masyarakat yang membutuhkan.<figure><img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1726054526_1aff137c2062f1af32aa.jpg" alt="Image"><figcaption>Kasat Lantas Polres Buton Iptu Umar, SH (Foto: George Ronald Lesse - Butonsatu)</figcaption></figure>“Kami berharap, bantuan yang diberikan dapat bermanfaat meski jumlahnya mungkin tidak seberapa namun bermanfaat .” ucapnya. Selain ke warga kurang mampu, dalam giat tersebut, satuan lalulintas Polres Buton melakukan anjangsana ke rumah-rumah pensiunan purnawirawan polisi yang menunjukkan bukti wujud akan kepedulian dan penghormatan terhadap jasa beliau-beliau."Kami melakukan anjangsana ke rumah Purnawirawan Polri, kegiatan ini adalah wujud nyata kepedulian, cinta kasih, kepada pendahulu kita yang telah mengabdi khususnya diinstitusi Polri." lanjutnya. Di momen HUT Lantas kali ini, pihaknya berharap Satlantas Polres Buton dapat lebih memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.“Olehnya itu kami selaku satuan lalulintas polres Buton mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tertib berlalulintas dan jagalah keamanan bersama serta ciptakan kondisi aman dan terekendali,” tutupnya.Sementara itu Kapolres Buton AKBP Rudy Silaen, SH. S.I.K. MI. Kom., melalui Kasat Lantas Iptu Umar. SH., mengucapkan selamat hari jadi Korps Lalu Lintas Republik Indonesia ke-69. Semoga kedepannya tetap bisa melayani dan melindungi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kinerjanya. Mudah-mudahan Korps Lalu Lintas tetap berkomitmen dalam pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.

BUTON, BUTONSATU.com - Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Buton menggelar kegiatan baksos berupa pemberian bansos kepada warga yang kurang mampu di lingkup wilayah hukum Polres Buton Selasa (10/09/2024).Kegiatan tersebut merupakan rangkaian memperingati HUT ke-69 Polisi Lalu Lintas yang jatuh pada tanggal 22 September 2024 dengan tema "Polantas Presisi Hadir Menuju Indonesia Maju".Kasat Lantas Polres Buton Iptu Umar, SH., mengatakan bahwa bantuan diberikan berupa paket Sembako guna membantu masyarakat yang membutuhkan.<figure><amp-img src="https://butonsatu.com/uploads/images/image_default_1726054526_1aff137c2062f1af32aa.jpg" width="1024" height="682" layout="responsive"></amp-img><figcaption>Kasat Lantas Polres Buton Iptu Umar, SH (Foto: George Ronald Lesse - Butonsatu)</figcaption></figure>“Kami berharap, bantuan yang diberikan dapat bermanfaat meski jumlahnya mungkin tidak seberapa namun bermanfaat .” ucapnya. Selain ke warga kurang mampu, dalam giat tersebut, satuan lalulintas Polres Buton melakukan anjangsana ke rumah-rumah pensiunan purnawirawan polisi yang menunjukkan bukti wujud akan kepedulian dan penghormatan terhadap jasa beliau-beliau."Kami melakukan anjangsana ke rumah Purnawirawan Polri, kegiatan ini adalah wujud nyata kepedulian, cinta kasih, kepada pendahulu kita yang telah mengabdi khususnya diinstitusi Polri." lanjutnya. Di momen HUT Lantas kali ini, pihaknya berharap Satlantas Polres Buton dapat lebih memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.“Olehnya itu kami selaku satuan lalulintas polres Buton mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tertib berlalulintas dan jagalah keamanan bersama serta ciptakan kondisi aman dan terekendali,” tutupnya.Sementara itu Kapolres Buton AKBP Rudy Silaen, SH. S.I.K. MI. Kom., melalui Kasat Lantas Iptu Umar. SH., mengucapkan selamat hari jadi Korps Lalu Lintas Republik Indonesia ke-69. Semoga kedepannya tetap bisa melayani dan melindungi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kinerjanya. Mudah-mudahan Korps Lalu Lintas tetap berkomitmen dalam pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Buton menggelar kegiatan baksos berupa pemberian bansos ke warga yang kurang mampudi lingkup wilayah hukum Polres Buton Selasa (10/09/2024).

George Ronald Lesse