BUTON, BUTONSATU.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Buton menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, di Anjungan Kantor Bupati Buton, pada senin (26/04/2021).
Rapat tersebut dihadiri langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Buton La Ode Zilfar Djafar, Plt Kepala Dinas Kesehatan Buton H Djufri, dan sejumlah kepala OPD.
"Ini merupakan rapat koordinasi biasa, setiap semester itu minimal satu kali kita lakukan rapat evaluasi," ungkap La Ode Zilfar Djafar saat dikonfirmasi butonsatu.com seusai rapat.
Jenderal ASN Kabupaten Buton itu menjelaskan, banyak hal yang dibahas dalam rapat tersebut, dan yang paling utama mengenai validasi data kepesertaan.
Baca Juga: Kabar Gembira! Tak Hanya Pekerja Kini BPJS Ketenagakerjaan Sasar Tenaga Honorer
"Permasalahan-permasalahan yang ada itu khususnya berkaitan dengan validasi data," ujar Zilfar Djafar.
"Data inikan terkadang, selama ini kita masih menggunakan data by name by addres, sekarang sudah by NIK," sambungnya lagi.
Zilfar mengaku, jika menggunakan by name by address terdapat nama yang ganda. Hal itu tentu merugikan pemda karena harus membayar double.
"Karena terkadang by name by address juga namanya ganda, sehingga kita terkadang melakukan pembayaran double, sehingga sia-sia," ujarnya.
"Sementara untuk mencapai UHC itu beban APBD kita sangat berat, sehingga dalam pengalokasian anggaran itu se-efisien mungkin dan efektif," tutup Zilfar Djafar.
