BUTON, BUTONSATU.com - Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke XIV tahun 2022 di Kabupaten Buton dan Kota Baubau menyisakan dua bulan lagi.
Sehingga untuk menyukseskan pelaksanaan event akbar itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton melalui Dinas Pemuda dan Olahraga setempat mulai mempersiapkan pelaksanaan dengan pembentukan panitia daerah.
Rapat pembentukan panitia daerah Porprov ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton, Senin (12/9/2022). Turut hadir dalam giat itu Asisten Dua dan Tiga Setda Kabupaten Buton, Kadispora Buton, Ketua KONI Buton, para Kepala OPD serta para eselon tiga dan empat lingkup Pemkab Buton.
Dalam kesempatannya, Kadispora Buton La Ode Zainuddin Napa menyampaikan pembentukan panitia Poprov Sultra 2022 untuk menindaklanjuti keputusan Gubernur Sultra bahwa penyelenggaraan Poprov Sultra ke-XIV akan dilaksanakan di Kabupaten Buton dan Kota Baubau sebagai tuan rumah bersama.
"Setelah pertemuan dengan KONI Provinsi dan berdasarkan Keputusan Gubernur bahwa penyelenggaraan Poprov adalah tanggung jawab Buton dan Kota Baubau dan Provinsi Sultra dianggarkan melalui APBD," kata Zainuddin Napa.
Menurutnya, Poprov akan diselenggarakan pada 26 November mengingat pertanggungjawaban keuangan. Untuk itu, Buton sebagai tuan rumah tidak hanya sukses prestasi dan sukses penyelenggara, melainkan juga sukses pertanggungjawaban keuangan.
"Oleh karena itu pada kesempatan ini kita sama-sama tanggungjawab bahwa dalam penyiapan poprov kita harus bentuk panitia namanya panitia daerah selain panitia dari provinsi," ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Kadis Pariwisata Buton itu menjelaskan bahwa pada Poprov tahun ini ada dua kewajiban yang paling besar menjadi tanggung jawab Pemda. Pertama adalah mempersiapkan atlet. Kedua adalah penyambutan peserta dari 17 kabupaten/kota yang akan dipimpin oleh kepala daerahnya masing-masing.
"Menurut data sementara Koni, atlet Buton sekitar 1224 orang termasuk official dan manager. Kalau seandainya yang dipertandingkan 39 cabor dan kabupaten Buton 19 cabor dan Baubau 20 cabor," sebutnya.
Ia menambahkan pembukaan Poprov Sultra 2022 akan dilaksanakan di Pasarwajo, sedangkan penutupan digelar di Kota Baubau. Lantaran acara pembukaan akan dihadiri kontingen Atlet dari 17 kabupaten/kota, sehingga hal ini yang paling menentukan nasib dan suksesnya Poprov di Buton.
Sementara itu, ditempat terpisah Pj Bupati Buton Drs. Basiran, M.Si menyampaikan sebagai tuan rumah pelaksanaan Porprov, Pemkab Buton harus mempersiapkan diri dalam menghadapi acara pembukaan.
"Kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi acara pembukaan Poprov. Ini tentu membutuhkan persiapan baik Pemda setempat maupun rangkaian acara. Minimal kita mencontoh apa yang dilakukan di Jember," kata Basiran dalam video conferencenya.
Kata dia, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan KONI Provinsi dan KONI Pusat, jenis pertandingan dan perlombaan disesuaikan dengan jenis perlombaan dan Kabupaten Buton memiliki potensi untuk mendapatkan banyak medali.
"Jadi tidak perlu kita ikuti semua perlombaan, tetapi kita menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh atlet kabupaten Buton dan intinya tidak boleh kita menggunakan atlet sewaan dari daerah lain, harus atlet dari Buton atau ber- KTP kabupaten Buton. Ini penting saya sampaikan untuk apa kita menyewa atlet untuk mencari medali tetapi bukan penduduk kabupaten Buton," tuturnya.
Mengenai kesiapan venue yang disiapkan dapat disesuaikan dengan penetapan dari Provinsi. Karena sepengetahuannya jenis pertandingan yang dilombakan itu tidak sebanyak yang ditetapkan sebelumnya. Karena sesuai arahan dari KONI Pusat, jenis pertandingan yang dilombakan itu yang punya potensi di Sultra akan mendapatkan medali para pelaksanaan PON.
Dalam kesempatannya itu, Kepala BPKAD Provinsi Sultra ini menuturkan, terkait dengan penginapan para atlet, selain rumah-rumah penduduk dan sekolah, Kantor-kantor Pemda kabupaten Buton yang dulu pernah ada dan saat ini tidak ditempati agar segera dibersihkan masing-masing OPD termasuk rumah-rumah dinas kepala OPD.
Ia juga menambahkan, untuk acara pembukaan Porprov nanti diharapkan masing-masing Kepala OPD bertanggungjawab atas tupoksinya sebagai panitia sehingga dengan demikian tidak mesti lagi membayar LO.
Tidak usah menyewa LO, tapi masing-masing OPD bertanggungjawab sehingga dalam penyusunan APBD kita dibagi ke masing-masing OPD. Sehingga pada pelaksanaannya tidak saling melempar tanggung jawab. Seperti acara tari-tarian melekat di Dinas Kebudayaan, artis di Dinas Pariwisata. Jadi anggaran yang ada dapat di distribusi ke masing-masing OPD," pungkasnya.
