JAKARTA, BUTONSATU.com - Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Ali Mazi, menggelar audensi bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marves RI), Luhut Panjaitan di Gedung BPPT 1 Lantai 3 Kantor Kemenko Marves RI, Jakarta Pusat, Jum'at (19/2/2021).
Dilansir dari Jurnal Gubernur Sulawesi Tenggara, dalam audiensi itu, Gubernur Ali Mazi melaporkan sejumlah hal terkait diantaranya terkait progres kesiapan sarana dan prasarana Proyek Nasional Pemanfaatan Asbuton, kondisi Kawasan Industri Nasional, dan tahapan akhir pendirian Politeknik Industri Logam di Konawe yang diusulkan memiliki nama akademik Politeknik Industri Logam Virtue Dragon Institute of Technology (PIL-VDIT), serta Institut Teknologi Kelautan Buton.
Secara keseluruhan bersama Menko Marves RI tersebut ada sembilan poin penting pembicaraan dalam audiensi ini.
Kepada Kemenko Marves Luhut Pandjaitan, Gubernur Ali Mazi menyatakan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas dukungannya untuk Pemerintah Provinsi yang berusaha mendorong potensi sumber daya manusia di Sulawesi Tenggara.
"Dukungan Kemenko Marves merupakan bentuk nyata keinginan Pemerintah Pusat untuk mendorong pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Sultra. Ini kebanggaan bagi kita. Mari kita bekerja serius untuk hal ini, agar cita-cita pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, dapat tercapai," kata Gubernur Ali Mazi.
Gubernur Ali Mazi juga menegaskan, keamanan investasi adalah kewajiban yang dijamin oleh negara. Sehingga, menurut Gubernur Ali Mazi, Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tugas untuk mengawal iklim investasi di Sultra.
Sementara itu, sembari menyampaikan ketetapan terkait Proyek Pengaspalan Jalan 1.000 Kilometer yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan anggaran Rp.5,25 triliun, Menko Marves Luhut Pandjaitan juga meminta data dan penjelasan kepada Gubernur Ali Mazi mengenai kesiapan sarana pendukung Proyek Pengembangan Jalan Hauling – Isabungka – Lawele sepanjang 26,2 Km yang menjadi jalan penghubung menuju Pelabuhan Kebutuhan Khusus Nambo, dengan kontrak senilai Rp.200 miliar.
Oleh Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub RI), Pelabuhan Nambo dijadikan Pelabuhan Kebutuhan Khusus untuk pendistribusian Asbuton ke seluruh Indonesia.
Setelah Proyek Pengaspalan Jalan 1.000 Kilometer yang menggunakan Asbuton, ada pengaspalan jalan sepanjang 648,10 Km se-Sulawesi yang anggarannya berasal dari DAK Fisik Jalan T.A. 2021 senilai Rp.931 miliar.
Proyek ini membutuhkan Asbuton sebesar 372.649 ton yang akan menyerap 52,8 persen target produksi Asbuton di tahun 2021.
Saat ini, Asbuton menjadi ikon Nasional, bahkan Internasional. "Kalau semangatnya sudah sama pasti akan bisa selesai, semangat untuk negara dan bangsa. Apalagi Presiden Joko Widodo telah menegaskan dan mengistruksikan di sekian banyak momentum untuk menjaga investasi, sebab investasi memberikan kontribusi baik untuk negeri," ujar Menko Luhut yang diamini Gubernur Ali Mazi.
Menurutnya, industri logam, deposit aspal alam (Asbuton) dan perikanan di Sultra, kata Menko Marves Luhut Pandjaitan, harus berjalan beriringan. Kekayaan sumber daya alam ini yang membuat masyarakat Sultra mampu bertahan, bahkan di masa pandemi sekali pun. Untuk kemanfaatan secara jangka panjang, Sultra bahkan mampu menjadi penjaga stabilitas ekonomi Indonesia, hanya dari tiga sumber tersebut.
Baca Juga: Langkah Kaki Gubernur Ali Mazi di Negeri Penghasil Aspal
Lanjut Luhut, dua perguruan tinggi yang disegerakan pengoprasiannya tersebut adalah Politeknik Industri Logam – Virtue Dragon Institute of Technology (PIL-VDIT) di Morosi, Kab. Konawe, dan Institut Teknologi Kelautan (ITK), di Pasarwajo, Kab. Buton.
Menko Marves Luhut Pandjaitan menjelaskan bahwa kesepakatan kerjasama pendidikan yang telah berjalan dengan pihak swasta dan pemerintah daerah tersebut, akan memberi kesempatan bagi Prov. Sultra memiliki dua lembaga pendidikan baru yang mampu membentuk sumber daya manusia unggul untuk pemanfaatan kekayaan alam Sultra.
"Di tahun 2021 ini kita mau semua berjalan dengan baik. Mulai dari persyaratan, pengajuan perizinan, pembangunan, sampai pengoperasiannya," jelas Menko Marves Luhut Pandjaitan.
