BUTON, BUTONSATU.com - DPC PAPDESI Kabupaten Buton menggelar rapar koordinasi (rakor), pada Sabtu (26/3/2022). Banyak hal yang dibahas dalam rakor tersebut, utamanya tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Buton.
Menurut Ketua PAPDESI Buton, Suharman, ST, penyelenggaran pemerintahan maupun pembangunan desa tahun 2022 tidak berbeda jauh dengan dua tahun belakangan, bahwa anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) masih terfokus pada pencegahan covid dan bantuan sosial berupa BLT kepada masyarkat. Hal tersebut tentunya menjadi kecil di desa, karena hampir tidak ada program dan kegiatan fisik, dimana kegiatan fisik tersebut juga sangat penting dan diusulkan juga oleh masyarakat ketika musyawarah desa.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Buton Alam Purnama, S.STP yang juga hadir dalam rakor tersebut mengingatkan agar setiap pengelolaan keungan harus sesuai regulasi yang ada. Jangan gegabah membuat dan menyusun APBDes, kalau tidak sesuai aturan jangan dipaksakan, utamanya anggaran yang tertuang dalam APBDes harus sesuai dengan RKPDes tahun tersebut. Jangan membuat menganggarkan kegiatan yang tidak termuat dalam RKPDes .
Rakor tersebut juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh ketua dan pengurus PAPDESI Buton untuk disampaikan kepada Pemerintah Kebupaten Buton dalam hal ini Bupati Buton.
Salah satu rekomendasinya yaitu mengevaluasi Bank Mandiri sebagai Bank yang menyalurkan Dana Desa dan ADD dianggap tidak maksimal melayani desa-desa. Dan masih banyak lagi hasil rakor tersebut yang akan dikoordinasikan dengan Bupati Buton, tentu ini bersifat saran dan masukan dari teman-teman kepala desa se Kabupaten Buton.
