BUTON, BUTONSATU.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Buton menilai Tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya merupakan suatu pembodohan untuk guru honorer. .
Ketua PGRI Buton La Nesa, S.Pd., M.Si, menyebut, pemerintah saat ini sudah tidak peduli dan memuliakan para guru.
"Tes PPPK merupakan pembodohan pada guru honorer. Mengapa, karena sikap pemerintah tidak peduli dan memuliakan guru. Kalau pemerintah serius ingin memuliakan guru, maka banyak faktor yang harus dipertimbangkan, bukan saja hasil tes PPPK," ujarnya.
La Nesa menilai, jika pemerintah serius memuliakan para guru, maka yang menjadi acuan adalah bagaimana dedikasi honorer selama puluhan tahun mengajar, bukan tes PPPK.
"Usia, dedikasi dan pengalaman mengajar yang sudah puluhan tahun, portofolio, keaktifan dalam kegiatan workshop atau diklat, dan lainnya bisa dijadikan dasar untuk diangkat menjadi pegawai tanpa harus dilakukan tes," terangnya.
Baca Juga: PGRI Buton Gelar Konkerkab Bahas Program Kerja
"Apalah artinya tes, kalau yang dinilai hasil kemampuan kognitif semata," sambung La Nesa.
Ia mengungkapkan, rumus sosial membangun bangsa yang paling utama adalah pendidikan. Bagaimana menghargai dan memuliakan para guru.
"Hancurnya kualitas pendidikan di Indonesia, karena guru sudah kurang dihargai. Pemerintah ingin pendidikan berkualitas tapi kebijakan dan regulasi untuk memuliakan guru sangat minim. Padahal, kesuksesan seseorang menjalani hidup secara mulia berkat gurunya," ungkap La Nesa.
"Saat ini pengurus PGRI provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia akan berkoordinasi dan menyatakan sikap serta berupaya melakukan audiens pada pemerintah dan DPR RI Komisi X untuk merevisi dan merumuskan aturan baru tentang rekrutmen PPPK," tutupnya.
