Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Gelar Pertemuan Advokasi KKS dan SBS
BUTON, BUTONSATU.com - Dalam upaya untuk mempromosikan dan memajukan kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Buton menggelar pertemuan advokasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan upaya untuk menghentikan buang air besar sembarangan (SBS). Pertemuan tersebut diadakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting dan berlangsung di Ruang VIP, Kantor Bupati Buton, pada Selasa, 7 November 2023.
Pertemuan virtual tersebut diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sulawesi Tenggara, serta para Bupati dan Walikota dari se-Sulawesi Tenggara. Selain itu, mitra pembangunan kesehatan pusat dan Kabupaten/Kota, tim pembina Kabupaten/Kota Sehat provinsi, dan kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam sambutannya, Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Hukum dan Politik La Ode Fasikin, S.Pi., M.Si., menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki dua zona yang berbeda, yaitu zona daratan dan zona kepulauan. Namun, ia menekankan bahwa perbedaan geografis ini tidak boleh menjadi hambatan dalam upaya percepatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dan penghentian buang air besar sembarangan. Sebaliknya, perbedaan ini harus menjadi motivasi bagi semua pihak untuk berinovasi dalam mewujudkan Provinsi Sulawesi Tenggara yang sehat.
Sahli Gubernur juga mengungkapkan bahwa saat ini baru lima Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah melaksanakan program Kabupaten/Kota Sehat, yaitu Kota Kendari, Kota Bau-bau, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, dan Wakatobi. Ia berharap bahwa melalui sosialisasi dan pertemuan ini, semangat untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat akan menyebar ke seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.
Dalam hal penghentian buang air besar sembarangan, Sahli Gubernur menyebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai progres sebesar 71%, dan ia berharap progres ini dapat terus meningkat. Diharapkan bahwa kegiatan ini akan meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bupati dalam bentuk kebijakan penganggaran serta dukungan kerja sama dari OPD dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat. Harapannya adalah agar jumlah Kabupaten yang menyelenggarakan KKS di Sulawesi Tenggara dapat meningkat pada tahun 2024 mendatang.
“Sedangkan untuk Stop Buang Air Besar Provinsi Sulawesi Tenggara baru mencapai progres 71% dan lagi lagi harapan kita semua dapat meningkatkan lagi,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Syafaruddin, S.KM., M.Si., menyatakan komitmennya untuk mewujudkan Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Buton akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk tim pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS), serta akan mengadakan forum koordinasi dan tim pembina terkait yang akan berperan dalam mewujudkan sembilan tatanan layanan yang terintegratif untuk mencapai Kabupaten Buton Sehat 2024.
Salah satu langkah yang telah diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton adalah penyusunan dokumen sanitasi Kabupaten Buton 2023, yang merupakan elemen kunci dalam implementasi program Kabupaten Sehat 2024. Selain itu, Syafaruddin juga mencatat bahwa dari 95 Desa di Kabupaten Buton, 22 Desa/Kelurahan belum mencapai status Open Defecation Free (ODF). Namun, ia optimistis bahwa 1 Desa akan dideklarasikan sebagai ODF pada November 2023, dan 7 Desa lainnya akan mengikuti pada bulan Desember. Melalui tahapan ini, pihaknya berkomitmen untuk mencapai Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024.
“Untuk mewujudkan hal tersebut maka salah satu yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton di tahun 2023 yaitu kami mendapatkan menyusunan dokumen sanitasi Kabupaten Buton 2023 yang merupakan item item penunjang dalam implementasi Kabupaten Sehat 2024,” katanya.
Pertemuan ini juga melibatkan berbagai OPD terkait, termasuk Kepala Bappeda Kabupaten Buton, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Kadis PU, serta Anggota Darma Wanita Persatuan Kabupaten Buton. Keberadaan mereka dalam forum ini menjadi bukti komitmen untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Buton yang sehat.