BUTON, BUTONSATU.com - Program ambisius 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman disambut antusias oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton. Melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Pemkab Buton telah menyusun proposal untuk mendukung realisasi program tersebut di wilayahnya.
"Sehubungan dengan program Presiden Prabowo, kami sudah menyiapkan proposal untuk kami usulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Kepala Dinas Perkim Buton, Nurul Kudus Tako, SE, MT, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22 Januari 2025).
Dalam proposal tersebut, Dinas Perkim mengusulkan pembangunan dua unit rumah susun (Rusun) di Takawa serta 100 unit rumah khusus di kampung lama Pasarwajo.
“Ada dua usulan kami yaitu rumah susun sewa di Takawa dua unit, dan untuk rumah khusus kami fokus di kampung lama Pasarwajo," jelas Nurul Kudus.
Menurutnya, kampung lama Pasarwajo dipilih sebagai lokasi pembangunan rumah khusus karena lahan seluas 24 hektare sudah tersedia dan telah dipersiapkan sejak 2023 dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Kami fokus di kampung lama Pasarwajo karena kemarin ada program dari provinsi, Pemda Buton sudah menghibahkan lahan 24 hektar dan sudah dilakukan pematangan sejak tahun 2023,” ujarnya.
Selain berpartisipasi dalam program 3 juta rumah, Dinas Perkim Buton tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya. Program perbaikan RTLH ini telah berjalan bertahun-tahun dengan dukungan pendanaan dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten.
"Kami memiliki data rumah tidak layak huni yang terintegrasi dalam aplikasi RTLH dan terus kami usulkan melalui sistem aplikasi Sibaru (Sistem Pembangunan Rumah). Usulan ini dilakukan setiap tahun," ungkap Nurul Kudus.
Target Pemerintah 3 Juta Rumah per Tahun
Untuk diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, sebelumnya mengumumkan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun akan dimulai pada awal 2025. Program ini dirancang untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dengan menyediakan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu.
Rincian target pembangunan mencakup 2 juta rumah di wilayah perdesaan dan 1 juta rumah di kawasan perkotaan.
Dengan dukungan berbagai pihak, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat hak atas tempat tinggal yang layak.
